TEPI BARAT (PIC) – Bagi warga Palestina, suara buldoser zionis ‘Israel’ bukan lagi sekadar kebisingan yang mendahului penghancuran sebuah tembok atau atap rumah, melainkan telah menjadi pertanda berlanjutnya penindasan yang merampas kenangan.
Hanya dalam hitungan menit, hasil kerja keras selama bertahun-tahun berubah menjadi puing-puing, dan keluarga-keluarga mendapati diri mereka berada di ruang terbuka. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan sebagian dari kenangan, stabilitas, dan rasa aman yang selama ini mereka miliki.
Ketika pemandangan seperti ini terus berulang dari hari ke hari di Tepi Barat dan Baitul Maqdis, warga Palestina memandang bahwa pembongkaran bangunan bukan lagi sekadar “prosedur administratif” sebagaimana diklaim sepihak oleh zionis.
Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai bagian dari akumulasi kejahatan untuk mengosongkan tanah dari pemiliknya dan membentuk ulang peta demografi melalui penggunaan kekuatan.
Buldoser Tak Pernah Pergi
Dalam beberapa hari terakhir, cakupan operasi pembongkaran meluas hingga mencakup sejumlah wilayah di Tepi Barat dan Baitul Maqdis.
Di bagian selatan al-Khalil, rumah-rumah dan berbagai fasilitas dibongkar di al-Dirat, Idhna, dan Beit Awwa. Sementara itu, sebuah rumah diratakan dengan tanah di Bruqin, sebelah barat Salfit. Operasi buldoser juga meluas hingga ke kota Sur Baher di Baitul Maqdis, tempat sebuah bangunan hunian yang terdiri atas empat apartemen dihancurkan seluruhnya.
Para pengamat menilai bahwa perluasan wilayah sasaran ini mencerminkan pergeseran operasi pembongkaran dari kejadian-kejadian yang bersifat sporadis menjadi kejahatan harian yang menargetkan berbagai kawasan Palestina.
Angka-Angka Mengungkap Skala Penargetan
Pemandangan di lapangan saja tidak cukup untuk menggambarkan besarnya eskalasi yang terjadi; angka-angka juga menegaskannya. Operasi pembongkaran sepanjang tahun 2025 menyebabkan lebih dari 1.700 warga Palestina mengungsi.
Sementara itu, selama paruh pertama tahun ini, zionis ‘Israel’ telah melaksanakan 341 operasi pembongkaran yang menghancurkan 740 fasilitas milik warga Palestina, disertai dengan ratusan surat perintah pembongkaran baru.
Adapun di Kota Baitul Maqdis, jumlah operasi pembongkaran sejak awal 2026 telah melampaui angka 200. Hal ini menjadi indikator yang mencerminkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penargetan rumah dan fasilitas milik warga Palestina.
“Perizinan”: Dalih Palsu yang Usang
Zionis ‘Israel’ berpegang pada alasan “pembangunan tanpa izin” untuk membenarkan operasi pembongkaran. Namun, organisasi-organisasi HAM Palestina maupun internasional menegaskan bahwa akar persoalannya terletak pada sistem perencanaan yang membatasi warga Palestina dan membuat proses memperoleh “izin” pembangunan nyaris mustahil, terutama di Area C dan wilayah timur Baitul Maqdis.
Akibatnya, warga Palestina dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit: membangun rumah untuk menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya dengan risiko bangunan tersebut dibongkar, atau tidak membangun sama sekali dan terus menghadapi krisis perumahan yang berkepanjangan.
Masafer Yatta: Zionis Melakukan Pengusiran dari Akar
Masafer Yatta, yang terletak di selatan al-Khalil, dianggap sebagai salah satu wilayah paling terdampak oleh tindakan ini. Di kawasan tersebut, pembongkaran rumah, fasilitas pertanian, kandang ternak, serta penerbitan perintah penghentian pembangunan terus berulang.
Pembongkaran tidak hanya menargetkan bangunan, tetapi juga menyasar sumber-sumber mata pencarian dan infrastruktur dasar. Langkah-langkah ini dipandang sebagai upaya untuk melemahkan kemampuan penduduk agar tetap bertahan di tanah mereka, dengan cara yang mendukung perluasan permukiman di wilayah yang diklasifikasikan sebagai Area C.
Baitul Maqdis: Pertarungan atas Identitas Kota
Di Baitul Maqdis, tindakan pembongkaran tidak hanya menyangkut aspek fisik atau arsitektural, tetapi juga dipandang sebagai upaya untuk membentuk ulang kondisi demografis kota tersebut. Di Silwan, khususnya di kawasan al-Bustan dan Batn al-Hawa, ratusan keluarga menghadapi risiko penggusuran dan pembongkaran rumah.
Sementara itu, berbagai laporan HAM memperingatkan bahwa ribuan warga Palestina terancam kehilangan tempat tinggal mereka demi memberi ruang bagi proyek-proyek permukiman ilegal yang bertujuan menggantikan penduduk asli dengan para pemukim.
Ketua Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman, Moayyad Shaaban, menilai bahwa zionis penjajah tidak lagi hanya menargetkan bangunan-bangunan secara individual, tetapi telah mulai menyasar unsur-unsur keberadaan warga Palestina.
Hal ini dilakukan melalui kombinasi pembongkaran bangunan, penyitaan tanah, perluasan permukiman, pembangunan jalan-jalan khusus (bypass roads), serta teror para pemukim ilegal. Menurutnya, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari satu sistem yang bertujuan mendorong warga Palestina untuk meninggalkan tanah mereka secara bertahap.
Direktur Pusat Informasi Wadi Hilweh, Jawad Siyam, menunjukkan bahwa banyak keluarga Palestina di Baitul Maqdis terpaksa merobohkan rumah mereka sendiri untuk menghindari denda yang sangat besar.
Ia menggambarkan kondisi ini sebagai salah satu bentuk tekanan yang paling kejam, ketika pemilik rumah dipaksa menjadi pelaksana keputusan penghancuran rumahnya sendiri.
Lebih dari Sekadar Puing-Puing
Menurut organisasi-organisasi HAM dan para pejabat Palestina, tindakan pembongkaran tidak lagi sekadar penghancuran tembok dan atap bangunan, melainkan telah menjadi sarana untuk membentuk ulang kondisi geografis dan demografis di wilayah Palestina terjajah.
Setiap rumah yang dihancurkan tidak hanya berarti hilangnya sebuah bangunan, tetapi juga membuka jalan baru bagi pengungsian, mempersempit ruang keberadaan warga Palestina, serta memberikan peluang tambahan bagi proyek permukiman ilegal untuk terus meluas.
Dalam penindasan ini, buldoser telah menjadi salah satu alat penjajahan yang paling sering digunakan dan memiliki dampak paling besar. (PIC)
