Anak-anak Palestina berjalan menuju sekolah melewati reruntuhan bangunan di Khan Younis, Gaza Selatan, saat tahun ajaran baru dimulai, 19 September 2026 (Bashar Taleb/AFP).
GAZA (Middle East Eye) – Setelah tiga tahun genosida di Gaza merenggut kesempatan menempuh pendidikan formal, Akram Helles, 13 tahun, akhirnya kembali duduk di bangku sekolah. Bocah Palestina itu duduk di atas kasur tipis bersama teman-teman sekelasnya di kelas tujuh, di dalam tenda darurat putih pada hari pertama tahun ajaran 2026.
Sebuah papan tulis putih berdiri di bagian depan tenda. Di sampingnya terdapat satu kursi untuk guru mereka di Sekolah Menengah Pertama Kota Gaza, yang didirikan di kawasan Katiba, Rimal selatan, Kota Gaza bagian barat.
Udara di dalam tenda terasa sangat panas. Para siswa duduk di atas tanah. Namun, Helles tetap bersemangat kembali belajar.
“Kami masih sulit percaya Akram akhirnya bisa kembali ke sekolah setelah semua yang kami lalui,” kata ayahnya, Mohammad Helles, 38 tahun, kepada Middle East Eye.
“Selama perang, Akram dan saudara-saudaranya berkali-kali terhenti dari pendidikan. Mereka kesulitan mengikuti pembelajaran daring maupun mendaftar di sekolah swasta,” lanjutnya.
Menurut UNICEF, sekira 700 ribu siswa kehilangan akses pendidikan formal sejak agresi genosida zionis dimulai pada 2023.
Sekira 500 ribu siswa di Gaza kembali mengikuti pendidikan untuk pertama kalinya — 350 ribu di sekolah negeri dan 150 ribu di sekolah yang dikelola UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina. Namun, sekolah yang mereka datangi kini jauh berbeda dari sebelum perang.
Menurut UNICEF, sekitar 98 persen sekolah di Gaza telah rusak, termasuk sekitar 80 persen yang terkena dampak langsung gempuran. Banyak bangunan yang masih berdiri juga digunakan sebagai tempat pengungsian, sehingga kegiatan belajar reguler sulit dilakukan.
Bersama UNICEF, UNRWA, dan sejumlah mitra lainnya, Kementerian Pendidikan mendirikan sejumlah ruang kelas terbatas di tempat pengungsian dan tenda berdinding terpal. Banyak di antaranya tidak memiliki meja, kursi, maupun fasilitas dasar yang memadai.
Tidak Semua Siswa Bisa Bersekolah
Meski belajar dalam kondisi serba terbatas, tidak semua siswa berhasil mendapatkan tempat di sekolah. “Kami melalui banyak kesulitan sebelum akhirnya bisa mendaftarkan Akram dan saudara-saudaranya di tempat belajar dekat kamp tempat kami tinggal,” kata Helles.
“Kami sengaja mencari tempat yang dekat karena khawatir terjadi serangan mendadak dan ingin tetap berada di dekat anak-anak. Mereka juga tidak bisa bepergian jauh karena transportasi sulit didapat atau terlalu mahal.”
Bagi Helles, menemukan sekolah yang sesuai hanyalah satu dari sekian banyak kendala. Ia juga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya, mulai dari pakaian, tas sekolah hingga alat tulis.
“Harga-harga di pasar sangat tinggi, sementara saya kehilangan pekerjaan akibat perang. Kini saya membantu saudara saya di sebuah warung kecil di pinggir jalan, sehingga tidak mampu membeli semua kebutuhan anak-anak, apalagi mereka tidak memiliki seragam dan membutuhkan beberapa setel pakaian,” ujarnya.
“Berbeda dengan sebelum perang, sekarang saya hanya membeli kebutuhan yang benar-benar penting.”
Ribuan Siswa Tak Tersentuh Pendidikan
Perbedaan pendidikan sebelum dan selama perang tidak berhenti di sana. Alih-alih bersekolah setiap hari, siswa kini mengikuti sistem belajar bergiliran yang diterapkan Kementerian Pendidikan Gaza.
Siswa laki-laki belajar pada Sabtu, Senin, dan Rabu, sedangkan siswa perempuan pada Ahad, Selasa, dan Kamis. Setiap hari dibagi menjadi tiga sesi agar sebanyak mungkin siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran.
Meski lega ketiga anaknya telah diterima di sekolah negeri gratis, keluarga Helles bukan satu-satunya yang menghadapi kendala. Ratusan keluarga masih kesulitan mendapatkan tempat bagi anak-anak mereka di sekolah negeri.
Osama Ayta, 43 tahun, misalnya, kesulitan menyekolahkan kedua anaknya, Maria dan Thaer, karena tidak ada sekolah gratis di dekat tempat tinggal mereka.
“Masalahnya, saya tidak bisa mengirim anak-anak saya yang berusia 8 dan 11 tahun ke sekolah yang jauh,” kata Ayta.
“Berbahaya. Jalan-jalan tidak aman dan kondisi sosial tidak stabil. Saya khawatir sesuatu terjadi pada mereka jika berada jauh dari lingkungan kami.”
Sekolah swasta pun sulit dijangkau. Ayta tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak mampu membayar biayanya.
Puluhan sekolah swasta telah dibuka di Gaza sejak gencatan senjata Januari 2025. Namun, biaya pendidikan yang tinggi membuat hanya sedikit keluarga yang mampu menyekolahkan anak mereka di sana.
“Saya berhasil memasukkan mereka ke pusat pendidikan gratis yang dekat, tetapi kondisinya sangat terbatas dan tidak memiliki fasilitas memadai. Pada saat yang sama, saya masih mencari pilihan yang lebih baik untuk mereka,” ujar Ayta.
Kesulitan keluarga seperti Ayta menunjukkan besarnya krisis endidikan di Gaza saat wilayah itu memasuki tahun ajaran formal pertamanya sejak 2023.
Sekolah Dipaksa Menampung Lebih Banyak Siswa
Wafa Maqat, 57 tahun, Kepala Sekolah Menengah Pertama Kota Gaza, mengatakan jumlah siswa yang membutuhkan tempat belajar sangat besar, sementara sekolah menghadapi keterbatasan fasilitas.
“Jumlah siswa sangat banyak dan kelas-kelas penuh sesak, sementara perabot sekolah nyaris tidak ada. Di sekolah kami, misalnya, tidak tersedia meja, kursi, maupun lemari,” kata Maqat kepada MEE.
Menurut Kementerian Pendidikan, 208 sekolah negeri telah dibuka kembali, tetapi jumlah itu hanya sepertiga dari kebutuhan untuk menampung seluruh siswa.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, ementerian bekerja sama dengan mitra internasional membangun sekolah sementara dan ruang belajar tambahan di berbagai wilayah Gaza.
Sekolah Darurat di Tengah Krisis
Sekolah Menengah Pertama Kota Gaza menjadi gambaran nyata tekanan yang dihadapi sekolah-sekolah di Gaza. Sekolah itu menerima lebih dari 350 siswa setiap sesi, dengan total lebih dari 2.100 siswa. Namun sekolah itu hanya memiliki fasilitas empat kamar mandi.
“Kondisi sanitasi sangat sulit. Jumlah siswa terlalu banyak untuk empat kamar mandi, sementara air juga tidak mencukupi. Kami terus menghadapi kekurangan air,” ujar Maqat.
Sekolah tersebut juga tidak memiliki tangki khusus untuk air minum, sehingga memperburuk krisis air yang sudah dialami keluarga-keluarga di tempat pengungsian. Di tengah keterbatasan belajar di dalam tenda, sekolah-sekolah juga mulai bersiap menghadapi musim dingin.
“Musim dingin menjadi ujian berat. Di dalam tenda gelap karena tidak ada listrik, sementara air hujan bisa menggenangi lantai. Akibatnya, siswa harus bangun dari kasur tipis mereka dan mengikuti pelajaran sambil berdiri,” kata Maqat.
Kondisi tersebut sangat menghambat proses belajar siswa yang sebelumnya telah lama kehilangan kesempatan belajar secara rutin.
“Pada tahap ini, seharusnya kami memulihkan kemampuan belajar yang tertinggal dan mengejar kesenjangan pendidikan. Namun, kenyataannya kami harus menghadapi berbagai persoalan untuk bertahan hidup secara bersamaan,” kata Maqat.
Kementerian Pendidikan juga menyebut kekurangan alat tulis dan papan tulis, serta rendahnya kompensasi bagi guru, sebagai hambatan lain dalam memulihkan pendidikan di Gaza.
Di tengah upaya otoritas pendidikan menangani krisis yang begitu besar, keluarga Ayta masih setiap hari mencari tempat yang aman agar anak-anak mereka bisa belajar.
“Setelah begitu banyak kemampuan belajar yang hilang selama beberapa tahun terakhir, kami tidak bisa membiarkan mereka kehilangan lebih banyak lagi,” kata Ayta. “Saya akan terus mencari sampai anak-anak saya benar-benar mendapatkan pendidikan.” (Middle East Eye)