Kendaraan lapis baja dan elemen militer ‘Israel’ terlihat di sebuah pos militer di sepanjang jalan strategis yang menghubungkan Desa Jamla dan Saysoun, di wilayah pedesaan barat Provinsi Daraa, Suriah Selatan, pada 28 Juni 2026. (Enver Asfur/Anadolu Agency)
NEW YORK (Anadolu) – Pejabat PBB memperingatkan Dewan Keamanan bahwa Suriah berada pada titik penting menuju pemulihan nasional. Namun ketidakstabilan kawasan dan minimnya pendanaan kemanusiaan berisiko menggagalkan kemajuan yang telah dicapai.
Direktur Divisi Respons Krisis Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Edem Wosornu, mengatakan Suriah saat ini berada di momen yang sangat menentukan.
Sejak jatuhnya rezim diktator Bashar al-Assad pada Desember 2024, sekira 1,7 juta muhajirin Suriah dari luar negeri dan 1,9 juta pengungsi internal telah kembali ke komunitas mereka masing-masing.
Meski demikian, Wosornu mengingatkan bahwa kepulangan tersebut tidak akan berkelanjutan tanpa perbaikan besar-besaran pada sektor perumahan, infrastruktur, dan layanan dasar.
Serangan ‘Israel’ dan Risiko Ketidakstabilan Kawasan
Wosornu menyebut aktivitas militer ‘Israel’ di Suriah selatan sebagai salah satu ancaman utama terhadap stabilitas negara tersebut.
Menurutnya, serangan berulang dan pembatasan pergerakan di sejumlah wilayah telah mempersulit penyaluran bantuan kemanusiaan, terutama di daerah yang sekitar 80 persen penduduknya masih membutuhkan bantuan.
“Setiap eskalasi di kawasan dapat dengan cepat memicu kebutuhan kemanusiaan baru, termasuk gelombang pengungsian, gangguan ekonomi, dan terganggunya rantai pasok,” ujarnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Wakil Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Claudio Cordone. Ia mengecam apa yang disebutnya sebagai “serangan militer ilegal Israel” di Provinsi Quneitra dan Daraa.
Cordone menyebut adanya laporan warga yang tewas di wilayah timur garis gencatan senjata serta tindakan intimidasi terhadap staf PBB. Ia juga menilai pernyataan sejumlah dedengkot ‘Israel’ – yang mengindikasikan keinginan mempertahankan wilayah tertentu- bertentangan dengan kedaulatan Suriah dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Dalam beberapa bulan terakhir, wilayah Suriah selatan berulang kali menjadi lokasi serangan ‘Israel’, termasuk pembobolan, pemeriksaan, penangkapan, dan pembangunan pos-pos militer.
Setelah jatuhnya rezim Assad pada 8 Desember 2024, zionis ‘Israel’ menyatakan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 tidak lagi berlaku dan mengerahkan pasukannya ke zona penyangga yang sebelumnya diawasi PBB. Pemerintahan baru Suriah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap perjanjian tersebut.
Meski kepemimpinan baru Suriah tidak menyampaikan ancaman langsung terhadap ‘Israel’, serangan udara dan darat ‘Israel’ di wilayah Suriah masih terus berlangsung, menyebabkan korban sipil dan kerusakan infrastruktur militer.
Kemajuan Politik, Tantangan Ekonomi
Di tengah tantangan keamanan, Cordone menyoroti sejumlah perkembangan politik penting di bawah pemerintahan Presiden Ahmad al-Sharaa.
Ia menyebut pembentukan Mahkamah Konstitusi Agung serta pelantikan Majelis Rakyat yang beranggotakan beragam unsur masyarakat sebagai langkah signifikan dalam proses transisi politik Suriah.
Majelis tersebut terdiri atas kalangan profesional, perwakilan suku, hingga penyintas konflik, dan saat ini tengah mempersiapkan penyusunan konstitusi permanen serta penyelenggaraan pemilu yang inklusif.
Cordone juga menyambut keputusan Presiden AS yang mencabut status Suriah dari “daftar negara pendukung terorisme”. Menurutnya, langkah itu menjadi kemajuan penting dalam upaya normalisasi hubungan Suriah dengan komunitas internasional.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ekonomi baru mulai terjalin dengan Prancis, Irak, dan Lebanon, termasuk untuk memulihkan infrastruktur strategis seperti jalur pipa minyak Kirkuk-Baniyas.
Namun, Wosornu mengingatkan bahwa krisis pendanaan kemanusiaan masih menjadi persoalan serius.
Ia mengungkapkan bahwa dana bantuan kemanusiaan untuk Suriah baru terpenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan. Akibatnya, Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa memangkas bantuan darurat hingga setengahnya, dari sebelumnya menjangkau 1,3 juta orang menjadi hanya sekitar 650.000 orang.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan dan program pemulihan jangka panjang harus berjalan bersamaan agar kelompok paling rentan tidak semakin terpinggirkan.
Suriah Kembali ke Dewan Keamanan dengan Narasi Baru
Duta Besar Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, menyatakan negaranya tengah mengalami transformasi bersejarah dari wilayah yang lama dilanda perang menjadi jembatan diplomatik dan ekonomi di kawasan.
“Selama bertahun-tahun Suriah hadir di Dewan Keamanan sebagai krisis yang sulit diselesaikan. Hari ini, Suriah kembali dengan kisah keberhasilan,” katanya.
Olabi menyebut pembentukan Majelis Rakyat yang inklusif dan Mahkamah Konstitusi Agung sebagai bukti lahirnya “Suriah baru” yang berupaya membangun kembali masa depannya.
Ia juga mengkritik serangan ‘Israel’ dan menegaskan bahwa pendekatan diplomasi yang ditempuh Suriah tidak berarti menerima zionis ‘Israel’ atau melepaskan hak-haknya.
Perwakilan Turkiye menyambut kemajuan Suriah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif. Ankara juga menilai pencabutan status “negara pendukung terorisme” oleh AS akan memberikan dorongan besar bagi proses rekonstruksi.
Turkiye turut mengecam serangan militer ‘Israel’ di Daraa barat yang disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Dari pihak Rusia, Anna Evstigneeva menyatakan dukungannya terhadap pemulihan integritas teritorial Suriah.
Namun, ia juga menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya serangan militer ‘Israel’ serta menyerukan pencabutan seluruh sanksi sepihak yang dinilainya ilegal guna mempercepat pemulihan ekonomi dan mengatasi krisis kemanusiaan yang masih kekurangan pendanaan. (Middle East Monitor)
