Beranda / Palestina / Krisis Listrik Puluhan Tahun Membelit Kamp Muhajirin Palestina di Lebanon
Kabar Palestina
6 Nov 2026

Krisis Listrik Puluhan Tahun Membelit Kamp Muhajirin Palestina di Lebanon

Krisis Listrik Puluhan Tahun Membelit Kamp Muhajirin Palestina di Lebanon
Bagikan:

BEIRUT (PIC) – Krisis listrik yang membelit kamp-kamp pengungsian Palestina di Lebanon bukan sekadar persoalan tunggakan tagihan. Masalah ini mencerminkan kekacauan tata kelola yang berlangsung selama puluhan tahun, mulai dari sistem penagihan, pengelolaan dana, hingga ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas akumulasi utang.

Kini, setelah Electricité du Liban (EDL), perusahaan listrik milik negara Lebanon, memberikan tenggat waktu pelunasan tunggakan, ribuan keluarga pengungsi menghadapi ancaman pemutusan aliran listrik. Kekhawatiran semakin besar karena banyak rumah belum memiliki meteran resmi, sehingga konsumsi listrik dan besaran tagihan belum dapat dihitung secara akurat.

Situasi ini menuntut pemerintah Lebanon dan pemerintah Palestina mencari penyelesaian yang lebih mendasar. Persoalannya bukan hanya bagaimana melunasi tunggakan, tetapi juga memastikan kejelasan tanggung jawab atas utang lama dan membangun sistem pembayaran yang adil bagi seluruh penghuni kamp.

Utang Lama dan Persoalan Penagihan

Kondisi setiap kamp pengungsian menunjukkan persoalan yang berbeda. Karena itu, menyamaratakan seluruh kamp dalam satu mekanisme penagihan justru berisiko membebani warga yang memiliki kondisi dan riwayat pembayaran berbeda.

Di kamp Bourj el-Barajneh, sumber-sumber lokal menyebutkan akumulasi utang selama hampir tiga dekade (30 tahun) mencapai sekitar 100 juta dolar AS. Menurut laporan Portal Pengungsi Palestina, besarnya tunggakan tersebut berkaitan dengan dana yang sebelumnya dipungut dari warga, tetapi tidak disetorkan kepada pemerintah Lebanon.

Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan dana yang telah dibayarkan warga, pihak yang bertanggung jawab atas tidak disetorkannya uang tersebut, serta kelayakan membebankan seluruh konsekuensinya kepada penghuni saat ini.

Berbeda dengan kondisi tersebut, sejumlah kamp lain menghadapi persoalan administratif meskipun sebagian besar warganya rutin membayar tagihan.

Ahmad Ghannoum, pejabat Komite Rakyat di kamp Nahr al-Bared, mengatakan sekitar 96 persen pelanggan yang telah memiliki meteran membayar tagihan tepat waktu. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada belum terealisasinya pemasangan meteran baru meskipun permohonan telah diajukan.

Portal Pengungsi Palestina mencatat, terdapat sekitar 1.600 hingga 2.000 permohonan pemasangan meteran yang belum dipenuhi di kamp lama Nahr al-Bared. Sementara di kamp Beddawi, jumlah permohonan tertunda mencapai sekitar 1.300.

Data tersebut menunjukkan bahwa krisis listrik tidak selalu disebabkan oleh keengganan warga membayar. Keterlambatan penyediaan meteran resmi turut menghambat sistem penagihan yang tertib dan transparan.

Meteran Individual Jadi Jalan Penyelesaian

Ketiadaan meteran individual menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan listrik di kamp-kamp pengungsi. Tanpa alat pengukur konsumsi di setiap rumah, penentuan besaran tagihan rentan menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan.

Ghannoum menilai setiap kamp perlu didata secara terpisah, mulai dari jumlah pelanggan, erusah konsumsi listrik, hingga rumah yang belum memiliki meteran. Menurutnya, kebijakan seragam tidak akan menyelesaikan persoalan karena kondisi setiap rumah tangga berbeda.

Jumlah anggota keluarga, luas bangunan, dan banyaknya kamar turut memengaruhi konsumsi listrik. Rumah yang dihuni keluarga kecil tentu tidak bisa disamakan dengan rumah yang menampung 10 hingga 15 orang.

Ia menegaskan bahwa warga Palestina di Lebanon bersedia membayar listrik. Namun, mereka membutuhkan mekanisme penagihan yang jelas, berdasarkan konsumsi erusa dan mempertimbangkan kondisi kamp pengungsian.

Pemasangan meteran individual juga akan memberikan kepastian bagi setiap keluarga untuk mengetahui dan memeriksa pemakaian listriknya. Dengan demikian, potensi perselisihan mengenai tagihan dapat ditekan sekaligus membantu perusahaan listrik membangun sistem pembayaran yang lebih tertib.

Persoalan Berbeda di Bourj el-Shemali dan El-Buss

Persoalan administrasi dan penagihan juga ditemukan di kamp Bourj el-Shemali.

Sementara di kamp El-Buss, persoalan muncul akibat perkembangan permukiman dan bertambahnya rumah-rumah baru yang belum dilengkapi meteran resmi.

Ali al-Jamal, pejabat Komite Rakyat di kamp tersebut, mengatakan warga pada dasarnya membayar tagihan listrik. Namun, sebagian rumah baru belum memiliki meteran, sedangkan beberapa meteran lama masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.

Kondisi ini mengharuskan warga mengurus kembali data pelanggan dan status langganan mereka di iwayatan listrik.

Berbagai kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian krisis membutuhkan lebih dari sekadar penagihan. Pemasangan meteran baru, pembaruan data pelanggan, penertiban administrasi, dan pemeriksaan iwayat pembayaran harus dilakukan secara bersamaan.

Ancaman Pemutusan Listrik dan Tawaran Penghapusan Tunggakan

Di tengah persoalan tersebut, Electricité du Liban tetap menuntut pembayaran tagihan sebagai syarat keberlanjutan layanan listrik, terutama karena sektor kelistrikan Lebanon sendiri menghadapi tekanan keuangan.

Surat kabar Al-Nahar melaporkan bahwa EDL menyatakan kesediaannya menghapus tunggakan lama pengungsi, dengan syarat mereka membayar tagihan baru berdasarkan tarif yang berlaku sejak 2022. Perusahaan juga membuka kemungkinan pembayaran secara bertahap dalam jangka panjang, bahkan hingga 10 tahun.

Tawaran tersebut berpotensi menjadi jalan keluar. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan kesepakatan mengenai besaran kewajiban, mekanisme pembayaran, pihak yang bertanggung jawab mengelola penagihan, serta penyelesaian administrasi rumah-rumah yang belum memiliki meteran.

Di sisi lain, warga khawatir pemutusan listrik akan semakin memperberat kehidupan sehari-hari mereka. Kondisi ekonomi yang sulit membuat banyak keluarga bergantung pada sumber energi alternatif yang justru lebih mahal.

Persoalan ini bukan berarti mengabaikan hak perusahaan listrik untuk menagih pembayaran. Namun, kewajiban tersebut harus berjalan beriringan dengan sistem penghitungan yang transparan dan mekanisme penagihan yang adil.

Komite Dialog Lebanon-Palestina Didorong Bertindak

Kini, perhatian tertuju pada Komite Dialog Lebanon-Palestina yang tengah menangani persoalan ini bersama pihak-pihak terkait. Komite tersebut diharapkan melibatkan Komite Rakyat di kamp-kamp pengungsi, otoritas Palestina, serta Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam merumuskan penyelesaian.

Langkah awal yang diperlukan adalah pendataan menyeluruh di setiap kamp. Pendataan tersebut harus mencakup jumlah meteran yang telah terpasang dan belum terpasang, tingkat konsumsi listrik, besaran tunggakan, serta riwayat dana yang sebelumnya telah dikumpulkan dari warga.

Selanjutnya, diperlukan jadwal pemasangan meteran, pembenahan administrasi pelanggan, dan kesepakatan pembayaran tunggakan melalui skema cicilan yang jelas. Pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan serta penyetoran dana juga harus ditetapkan secara transparan.

Tanpa pembenahan menyeluruh, persoalan ini berpotensi terus berulang setiap kali tenggat pembayaran tiba. Bahkan, pemutusan listrik dapat mengubah sengketa keuangan yang telah berlangsung puluhan tahun menjadi krisis kehidupan yang semakin berat bagi para muhajirin.

Penyelesaian krisis listrik di kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon karena itu tidak cukup hanya dengan memperpanjang tenggat pembayaran. Yang dibutuhkan adalah pembenahan sistem dari akarnya.

Yakni memastikan hak negara Lebanon atas pembayaran listrik, melindungi hak pengungsi melalui mekanisme penagihan yang adil, serta mengakhiri kekacauan pengelolaan dana, pemasangan meteran, dan akumulasi utang yang telah berlangsung selama puluhan tahun. (PIC)

Dukung Saudara Kita di Garis Depan

Setiap bantuan Anda sangat berarti untuk memberikan kehangatan dan harapan hidup bagi mereka yang terdampak.

Donasi Sekarang