TEPI BARAT (PIC) – Penjajah zionis ‘Israel’ kembali memperketat pembatasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah Gaza. Penutupan pelintasan, pembatasan mobilitas, pembobolan, dan penangkapan berlangsung bersamaan; membuat akses warga terhadap pekerjaan, pendidikan, pengobatan, serta kebutuhan dasar semakin terbatas.
“Menteri Perang” negara palsu ‘Israel’, Yisrael Katz, mengumumkan penutupan menyeluruh pelintasan menuju dan dari Tepi Barat serta wilayah Gaza pada awal Oktober, seiring peningkatan status siaga. Pada saat yang sama, serdadu ‘Israel’ terus melakukan penangkapan di sejumlah wilayah Tepi Barat.
Keputusan itu datang hanya beberapa hari setelah penutupan sebelumnya; yang memunculkan kekhawatiran bahwa pembatasan akan meluas ke jalan-jalan internal yang menghubungkan kota dan desa Palestina dari utara hingga selatan Tepi Barat.
942 Pos Pemeriksaan, Tepi Barat dalam Cengkeraman Pembatasan
Mobilitas warga Palestina di Tepi Barat sangat mengandalkan jaringan jalan dan akses yang sewaktu-waktu dapat ditutup atau dibatasi. Pekerja, pegawai, pelajar, petani, dan pasien menghadapi hambatan dalam perjalanan antarkota maupun antardesa.
Menurut data terbaru Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman, hingga 25 September terdapat 942 pos pemeriksaan dan titik penutupan oleh serdadu ‘Israel’ di Tepi Barat.
Sebanyak 824 merupakan pos tetap dan titik penutupan, sementara 118 lainnya berupa penghalang memanjang seperti gundukan tanah, parit, dan blokade jalan dengan total panjang sekitar 107,7 kilometer.
Titik tersebut terkonsentrasi di Al-Khalil sebanyak 221, Ramallah dan al-Bireh 160, Nablus 120, Bayt Lahm 78, serta Yerusalem 62 titik.
Dalam beberapa bulan terakhir, serdadu ‘Israel’ menambah 13 gerbang dan pos pemeriksaan tetap, termasuk 10 di Provinsi Jenin. Jumlah titik tetap di wilayah itu pun meningkat dari 16 menjadi 26.
Pembatasan juga melibatkan gerbang yang dikendalikan pemukim, termasuk dua gerbang di tanah Kafr Ni’ma dan sebelah timur Umm Safa, Ramallah, yang semakin membatasi akses warga Palestina menuju rumah dan lahan mereka.
Analis politik Mohammed Mustafa Shaheen menilai momentum peringatan 7 Oktober dimanfaatkan ‘Israel’ untuk memperketat tekanan sekaligus memperluas langkah dan proyek di Tepi Barat.
Menata Ulang Lanskap Tepi Barat
Menurut Shaheen, pos pemeriksaan dan penutupan merupakan bagian dari pola yang lebih luas untuk mengendalikan pergerakan warga Palestina. Dampaknya tidak hanya berupa keterlambatan perjalanan, tetapi juga hilangnya waktu, terganggunya pekerjaan, serta meningkatnya kesulitan sehari-hari.
Dalam kondisi tersebut, pos pemeriksaan telah menjadi bagian permanen dari kehidupan masyarakat Tepi Barat dan secara langsung memengaruhi mobilitas pekerja, petani, pelajar, pegawai, serta pasien.
Shaheen menyebut seorang warga Palestina kehilangan sedikitnya 1,5 jam setiap pekan hanya untuk menunggu di pos pemeriksaan ‘Israel’. Jika diakumulasi, kondisi tersebut berarti hilangnya jutaan jam bagi pegawai, pekerja, dan petani.
Genting bagi Pasien dan Muhajirin
Di Gaza, pergerakan pasien, pelintas, dan kebutuhan dasar bergantung pada sejumlah kecil pelintasan yang pengoperasiannya berada di bawah kendali ‘Israel’.
Data menunjukkan Pelintasan Rafah ditutup selama 20 dari 30 hari pada September, sementara pergerakan melalui Kerem Shalom terganggu selama 26 hari.
Sepanjang bulan tersebut, 1.197 orang meninggalkan Gaza, terdiri atas 485 pasien, 547 pendamping, dan 165 orang dalam proses evakuasi. Tidak tercatat pergerakan antara Gaza dan Tepi Barat.
Bagi pasien yang membutuhkan perawatan di luar Gaza, keterbatasan ini menjadi persoalan serius karena banyak layanan medis dan spesialisasi tidak lagi tersedia di dalam wilayah tersebut. Gangguan evakuasi membuat pasien harus menunggu di tengah sistem kesehatan yang mengalami kerusakan luas dan kekurangan obat serta perlengkapan medis.
Shaheen mengatakan pendekatan ‘Israel’ di Gaza berbeda dengan Tepi Barat. Jika di Gaza kekuatan operasi bersenjata digunakan secara luas ketika kondisi memungkinkan, di Tepi Barat tekanan lebih banyak dijalankan melalui pembatasan mobilitas, tekanan ekonomi, dan tekanan psikologis.
Menurutnya, pola tersebut berpotensi menjadikan Tepi Barat semakin sulit ditinggali dengan terus memperberat akses terhadap pekerjaan, pergerakan, dan kebutuhan hidup.
Makanan, Bahan Bakar, dan Obat Bergantung pada Perlintasan
Pembatasan juga menghambat masuknya truk dan pasokan ke Gaza. Pelintasan Zikim dan Kissufim tetap ditutup sepanjang September, sementara Karim Abu Salim menjadi jalur utama bagi barang komersial dan bantuan. Pergerakan melalui pelintasan ini sempat terhenti selama tiga hari.
Sebanyak 5.265 truk masuk melalui Karim Abu Salim selama September dengan berbagai jenis muatan.
Untuk kebutuhan hunian, 139 truk membawa bahan perlengkapan tempat tinggal dan lima truk membawa lembaran seng. Pasokan tersebut masuk ketika sebagian besar warga yang mengungsi masih hidup di tenda dan tempat penampungan sementara dengan perlindungan dasar yang terbatas.
Pasokan bahan bakar terdiri atas enam truk bensin, 147 truk solar, dan 87 truk gas. Bahan bakar dibutuhkan untuk mengoperasikan rumah sakit, fasilitas air dan sanitasi, kendaraan, serta layanan dasar lainnya.
Di sektor kesehatan, 104 truk membawa pasokan medis. Kebutuhan obat-obatan dan suku cadang peralatan medis terus meningkat, sementara pasien yang membutuhkan perawatan di luar Gaza tetap bergantung pada beroperasinya perlintasan dan keluarnya izin perjalanan.
Satu Jalur: Penjajah, Militer Bersenjata, dan Pemukim Ilegal
Shaheen menilai kondisi di Tepi Barat tidak dapat dibaca sebagai serangkaian tindakan keamanan atau persoalan ekonomi yang berdiri sendiri. Menurutnya, penjajah, militer bersenjata, dan pemukim ilegal ‘Israel’ bergerak dalam pola yang saling terkait.
Peran tersebut terbagi antara tindakan penjajah dan militer bersenjata serta tekanan yang dilakukan para pemukim ilegal terhadap warga Palestina dan tanah mereka.
Shaheen mengatakan tindakan tersebut turut mendorong sejumlah anggota Kongres AS menuntut laporan mengenai kondisi di Tepi Barat, sekaligus memicu berbagai langkah dan respons dari negara-negara Eropa.
Penutupan sebagai Alat Tekanan dan Pengusiran
Penutupan dan pembatasan pada awal Oktober berlangsung di tengah sistem pembatasan yang telah lebih dulu memengaruhi mobilitas warga Palestina di Tepi Barat, pergerakan pasien dan pelintas dari Gaza, serta masuknya makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan perlengkapan hunian ke wilayah Gaza.
Di Tepi Barat, ratusan pos pemeriksaan, gerbang, dan penghalang memutus akses antarkomunitas. Di Gaza, mobilitas pasien, bantuan, dan pasokan dasar bergantung pada perlintasan yang jumlahnya terbatas.
Shaheen menilai tekanan yang terus berlangsung dapat mendorong pengusiran paksa, karena penutupan, pos pemeriksaan, tekanan ekonomi dan psikologis, serta serangan terhadap tanah membuat kehidupan semakin sulit.
Menurutnya, tekanan yang terakumulasi setiap hari dapat mendorong warga Palestina mempertimbangkan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, sekaligus melemahkan kemampuan mereka untuk bertahan dan menetap di tanahnya.
Karena itu, penutupan bukanlah “tindakan keamanan” semata. Ia berlangsung dalam realitas yang lebih luas: mobilitas dikendalikan, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pengobatan, dan tanah dibatasi, sementara masuknya kebutuhan dasar ke Gaza turut bergantung pada pelintasan.
Ketika jalan, pelintasan, dan kebutuhan dasar berada di bawah kendali yang sama, penutupan bukan lagi sekadar soal akses. Ia menjadi bagian dari tekanan yang membentuk kehidupan sehari-hari warga Palestina. (PIC)