Foto: Para tawanan Palestina dibawa ke Rumah Sakit Abu Youssef Al-Najjar di Rafah setelah mengalami penyiksaan dalam kondisi penahanan yang tidak manusiawi oleh pasukan penjajah ‘Israel’. [Firas Al-Shaer]
PALESTINA (Al Jazeera|Middle East Monitor) – Negara palsu ‘Israel’ berencana merampas bagian dari salah satu situs sejarah penting di Tepi Barat yang diduduki, di mana para pemukim ilegal mendirikan pos penjagaan baru di area tersebut semalam; yang menjadi episode terbaru dari perampasan tanah Baitul Maqdis oleh penjajah Zionis.
Perkembangan pada hari Kamis (20/11/2025) ini terjadi ketika penjajah ‘Israel’ semakin ditekan dunia internasional karena gagal menghentikan gelombang kekerasan pemukim ilegal Yahudi; yang sering kali didukung penuh militer penjajah zionis.
Peace Now, lembaga pemantau anti-permukiman ilegal, mengatakan bahwa penjajah ‘Israel’ mengumumkan niatnya untuk mengambil alih wilayah Sebastia, sebuah situs arkeologi besar era Romawi di Tepi Barat yang diduduki.
Area itu mencakup sekira 1.800 dunam (setara 180 hektar) — dan jika hal ini dilakukan, maka akan menjadi perampasan lahan arkeologis terbesar yang pernah dilakukan penjajah ‘Israel’.
Perintah ‘Israel’ yang dirilis pada 12 November itu juga memuat daftar bidang tanah yang berniat mereka rampas di wilayah Sebastia, menurut kelompok tersebut.
Sementara harian Haaretz melaporkan bahwa tujuan penjajah adalah menyita tanah-tanah milik warga Baitul Maqdis di wilayah utara Tepi Barat untuk mengembangkan situs arkeologi Sebastia menjadi proyek wisata versi mereka sendiri.
Warga Baitul Maqdis hanya diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan atas keputusan tersebut — sebuah proses yang nyaris mustahil bagi rakyat tertindas di bawah pendudukan.
Sebastia diyakini sebagai lokasi ibu kota kuno Kerajaan Samaria, dan umat Kristen serta Muslim meyakini bahwa tempat itu adalah lokasi pemakaman Nabi Yahya.
Penjajah ‘Israel’ telah mengumumkan rencana mengubah situs tersebut menjadi destinasi wisata pada 2023.
Penggalian sudah dimulai, dan rezim penjajah mengalokasikan lebih dari 30 juta shekel (sekira 124 miliar rupiah) untuk mengembangkan situs itu, menurut Peace Now dan kelompok HAM lain.
Sebelumnya, perampasan tanah sejarah terbesar yang dilakukan penjajah adalah 286 dunam di Susya, sebuah desa di selatan Tepi Barat, kata Peace Now.
Serikat Dokter ‘Israel’ Tolak Terlibat dalam Eksekusi Tawanan Palestina
Persatuan dokter ‘Israel’ menegaskan bahwa tenaga medis tidak akan terlibat dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap tawanan Palestina. Para dokter beralasan bahwa keterlibatan semacam itu melanggar etika profesi.
Sikap ini disampaikan dalam rapat Komite Keamanan Nasional Knesset, yang tengah membahas penerapan hukuman mati dan menyiapkan rancangan undang-undang untuk pembacaan kedua dan ketiga.
Perwakilan serikat dokter menolak keras setiap peran medis dalam eksekusi, memicu ketegangan selama sesi hingga akhirnya mereka dikeluarkan dari ruangan. Penolakan tersebut semakin menyoroti perdebatan sengit di Knesset.
Dedengkot zionis Itamar Ben Gvir menyatakan harapannya agar RUU hukuman mati tahanan dapat disahkan sebelum pemilu mendatang.
Namun rapat memanas ketika anggota Knesset Partai Demokrat, Gilad Kariv, melontarkan kritik tajam dan serangan verbal terhadap Ben Gvir, mencerminkan polarisasi politik yang dalam terkait RUU tersebut.
Rancangan undang-undang hukuman mati ini merupakan bagian dari kesepakatan koalisi yang dibentuk pada akhir 2022 antara Partai Likud pimpinan Netanyahu dan partai Kekuatan Yahudi (Otzma Yehudit) yang dipimpin Ben Gvir. (Al Jazeera|Middle East Monitor)
