Organisasi hak asasi Fortify Rights menyerukan agar pemerintah Malaysia segera mencabut dakwaan terhadap Zafar Ahmad Abdul Ghani, muhajirin Rohingya yang memimpin Myanmar Ethnic Rohingya Human Rights Organisation Malaysia (MERHROM).
Pada 30 September 2026, ia didakwa di Mahkamah Majistret Putrajaya berdasarkan Seksyen 42 dan 48 Societies Act 1966 karena mengelola dan mewakili organisasi yang tidak terdaftar.
Selama bertahun-tahun Zafar menghadapi vilifikasi, ancaman, dan pelecehan di Malaysia karena advokasi hak muhajirin Rohingya, penolakan perdagangan manusia, serta dukungan terhadap demokrasi di Myanmar.
Pada 2022, Fortify Rights bersama puluhan organisasi lain sempat meminta otoritas Malaysia melindungi dirinya dan keluarganya setelah muncul ancaman kematian akibat tuduhan palsu di media sosial, namun tidak ada tindak lanjut berarti.
Jurnalis Shafiur Rahman menyoroti bahwa MERHROM telah membela hak Rohingya secara terbuka selama puluhan tahun, sementara aturan pendaftaran organisasi menyulitkan pengungsi karena mensyaratkan pengurus berstatus warga negara.
Fortify Rights menilai dakwaan ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi pengorganisasian komunitas pengungsi dan menjadi bagian dari penindasan terhadap pembela hak asasi manusia di Malaysia.
Sumber: X Shafiur Rahman via Fortify Rights
#Rohingya