Beranda / Palestina / Terungkap: Microsoft Teken Kontrak $125 Juta dengan Zionis ‘Israel’ di Tahun Pertama Genosida
Kabar Palestina
7 Okt 2026

Terungkap: Microsoft Teken Kontrak $125 Juta dengan Zionis ‘Israel’ di Tahun Pertama Genosida

Terungkap: Microsoft Teken Kontrak $125 Juta dengan Zionis ‘Israel’ di Tahun Pertama Genosida
Bagikan:

Logo Microsoft terpampang di fasad kantor pusat perusahaan di Prancis, Issy-les-Moulineaux, pinggiran Paris, 24 April 2026. (AFP)

PALESTINA (Middle East Eye) – Microsoft menandatangani kontrak senilai lebih dari $100 juta dengan penjajah zionis ‘Israel’ pada 2024, menurut dokumen Kementerian Keuangan negara palsu ‘Israel’ yang ditelaah Middle East Eye (MEE).

Kontrak tersebut tercantum dalam laporan pelaksanaan anggaran ‘Israel’ 2024 yang diterbitkan Kantor Akuntan Jenderal Kementerian Keuangan pada Maret 2025. Namun, informasi mengenai kesepakatan itu tersembunyi di antara daftar panjang komitmen pengadaan dan baru terungkap setelah dokumen tersebut ditelaah secara mendalam.

Dalam daftar komitmen pengadaan terbesar “Kementerian Pertahanan” negara palsu ‘Israel’, tercatat kesepakatan dengan Microsoft pada 2024 untuk “pembelian lisensi perangkat lunak” senilai sekitar 464 juta shekel atau $125,4 juta.

Dokumen tersebut menyebut seluruh nilai kontrak masih tercatat sebagai kewajiban per 31 Desember 2024. Artinya, tidak ada pembayaran yang dilakukan pada tahun itu. Kontrak dijadwalkan berakhir pada 2027.

Namun, laporan itu tidak menjelaskan perangkat lunak yang dibeli, unit atau lembaga mana yang akan menggunakannya, serta apakah 2027 merupakan batas masa lisensi, jadwal pembayaran, atau keduanya.

Ketika dimintai tanggapan, Microsoft tidak memberikan penjelasan mengenai kontrak tersebut dan mengatakan kepada MEE bahwa pihaknya “tidak memiliki tambahan informasi”.

Kemungkinan Perpanjangan Kontrak Lama

Kontrak baru ini memiliki sejumlah kemiripan dengan kesepakatan Microsoft sebelumnya dengan militer zionis ‘Israel’.

Pada 2025, dokumen internal yang ditelaah Associated Press (AP) mengungkap bahwa Microsoft menandatangani kontrak tiga tahun senilai $133 juta dengan militer ‘Israel’ pada 2021.

AP juga menemukan bahwa Microsoft mengategorikan militer ‘Israel’ sebagai pelanggan “S500”, status yang diberikan kepada pelanggan dengan prioritas tertinggi perusahaan.

AP mengidentifikasi sedikitnya 635 langganan individual yang digunakan militer ‘Israel’, termasuk dengan nama kode “Mamram” dan “8200”. Nama terakhir merujuk pada Unit 8200, unit perang siber dan intelijen elektronik ‘Israel’.

Sejumlah mantan karyawan Microsoft yang mengikuti kontrak perusahaan dengan ‘Israel’ mengatakan kepada MEE bahwa kesepakatan baru tersebut kemungkinan merupakan perpanjangan kontrak 2021.

Keduanya memiliki pola yang serupa: kontrak sebelumnya berlangsung selama tiga tahun, sementara kontrak yang tercatat pada 2024 berlaku hingga 2027. Nilainya juga relatif berdekatan, yakni $133 juta untuk kontrak lama dan sekitar $125,4 juta untuk kontrak baru.

Namun, kedua nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Laporan anggaran negara palsu ‘Israel’ juga tidak menyebut kontrak 2024 sebagai perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya.

Apa yang Diputus Microsoft, dan Apa yang Tetap Berjalan?

Kontrak lisensi 2024 ditandatangani sebelum munculnya kontroversi mengenai penyediaan layanan komputasi awan Microsoft kepada militer ‘Israel’. Dokumen anggaran yang mencatat kontrak tersebut juga diterbitkan beberapa bulan sebelum kontroversi itu mencuat.

Pada Agustus 2025, The Guardian, bersama +972 Magazine dan Local Call, melaporkan bahwa Unit 8200 menggunakan platform komputasi awan Azure milik Microsoft untuk menyimpan rekaman jutaan panggilan telepon warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat yang dijajah.

Menurut sumber yang dikutip, basis data tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer dan persiapan gempuran udara.

Dokumen internal yang diperoleh AP juga menunjukkan bahwa tim dukungan Azure global Microsoft merespons sekitar 130 permintaan langsung dari militer ‘Israel’ selama 10 bulan pertama agresi genosida.

Investigasi tersebut menemukan tagihan puluhan juta dolar yang dibayarkan Unit 8200 kepada Microsoft untuk sumber daya komputasi prioritas dan dukungan teknis Azure serta produk kecerdasan buatan terkait.

Namun, pengeluaran tersebut berbeda dengan kontrak $125,4 juta yang tercatat dalam laporan anggaran. Layanan komputasi awan ditagihkan berdasarkan penggunaan, sedangkan kontrak yang tercatat dalam anggaran merupakan komitmen tetap untuk beberapa tahun.

Microsoft kemudian menunjuk firma hukum Covington & Burling untuk melakukan peninjauan eksternal. Pada September 2025, Presiden Microsoft Brad Smith mengatakan perusahaan telah “menghentikan dan menonaktifkan sejumlah layanan” untuk salah satu unit di Kementerian Pertahanan negara palsu ‘Israel’.

Dalam email yang kemudian bocor dan diperoleh The Guardian, Smith menyebut Microsoft hanya menonaktifkan “sebagian kecil layanan” untuk satu unit militer ‘Israel’, tanpa menyebut unit tersebut.

Dokumen anggaran negara palsu ‘Israel’ yang mencatat posisi Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2024—sembilan bulan sebelum layanan cloud tersebut dihentikan—tidak menunjukkan hubungan antara kontrak lisensi dan layanan yang kemudian diputus Microsoft.

Yang dapat dipastikan dari dokumen itu adalah bahwa kontrak lisensi tersebut sudah tercatat dalam pembukuan Kementerian Pertahanan ‘Israel’, belum dibayar, dan berlaku hingga 2027 sebelum kontroversi layanan cloud mencuat.

Kontrak tersebut juga secara spesifik disebut sebagai lisensi perangkat lunak, bukan layanan cloud atau kecerdasan buatan—dua kategori layanan yang menurut Microsoft telah dinonaktifkan.

Kehadiran Microsoft di Wilayah Palestina Terjajah

Microsoft telah memiliki hubungan bisnis berskala besar dengan zionis ‘Israel’ selama lebih dari dua dekade. Perusahaan juga menyatakan bahwa sebagian besar bisnisnya dengan militer ‘Israel’ masih berlangsung.

Dokumen yang diperoleh AP menunjukkan sedikitnya sembilan karyawan Microsoft secara khusus ditugaskan melayani militer ‘Israel’. Tim tersebut mencakup seorang eksekutif senior yang pernah bertugas selama 14 tahun di Unit 8200 serta mantan pejabat teknologi informasi intelijen militer.

Kehadiran fisik Microsoft di wilayah Palestina terjajah juga cukup besar. Perusahaan mengoperasikan pusat server di dua gedung besar di luar Tel Aviv, kampus seluas 46.000 meter persegi di Herzliya, serta kantor di Gav-Yam, wilayah selatan.

Sejak Oktober 2024, sedikitnya sembilan karyawan Microsoft telah dipecat terkait aksi protes terhadap bisnis erusahaan dengan ‘Israel’. Lebih dari selusin orang secara keseluruhan dilaporkan telah dipecat atau ditangkap.

Salah satunya adalah Abdo Mohamed, ilmuwan data Microsoft yang dipecat setelah mengorganisasi aksi penghormatan bagi warga Palestina yang tewas di Gaza di depan kantor pusat erusahaan di Redmond, Amerika Serikat.

Kini menjadi pengorganisasi kampanye No Azure for Apartheid, Mohamed menilai kontrak tersebut menunjukkan berlanjutnya peran Microsoft dalam hubungan bisnisnya dengan ‘Israel’.

“Kesepakatan yang baru terungkap ini menegaskan peran aktif Microsoft, teknologinya, dan para eksekutifnya dalam mendukung apartheid dan genosida ‘Israel’,” katanya.

Menurut Mohamed, penandatanganan kontrak tersebut bertepatan dengan meningkatnya penggunaan layanan cloud dan AI Microsoft oleh militer ‘Israel’ selama perang.

Salah Satu dari 33 Kontrak Pertahanan

Kontrak Microsoft tersebut merupakan satu dari 33 kontrak pertahanan yang dicatat ‘Israel’ pada 2024 dengan total nilai sekitar $13,6 miliar. Sebagian besar nilainya berasal dari pembelian persenjataan dan perangkat militer, termasuk pesawat tempur, amunisi, dan sistem pertahanan udara, yang sebagian besar diperoleh dari pemerintah Amerika Serikat.

Microsoft termasuk di antara sedikit kontrak yang tidak berkaitan dengan perangkat keras militer. Laporan anggaran negara palsu ‘Israel’ sendiri tidak menyebut kontrak Microsoft tersebut sebagai kontrak yang berkaitan dengan perang.

Dari 33 kontrak yang dicatat pada 2024, hanya satu yang secara eksplisit menyebut perang dalam uraian “Kementerian Pertahanan”. Kontrak lainnya diidentifikasi berdasarkan tanggalnya, yakni pada tahun ketika ‘Israel’ sedang melancarkan agresi di Gaza.

MEE juga mencatat bahwa Kementerian Pertahanan negara palsu ‘Israel’ membeli beragam barang dan jasa yang tidak berkaitan dengan senjata. Karena itu, perpanjangan lisensi perangkat lunak dapat saja merupakan pengadaan rutin yang tidak berhubungan langsung dengan operasi perang. (Middle East Eye)

Dukung Saudara Kita di Garis Depan

Setiap bantuan Anda sangat berarti untuk memberikan kehangatan dan harapan hidup bagi mereka yang terdampak.

Donasi Sekarang