Beranda / Palestina / 500 Ribu Warga Palestina Terancam Putus Bantuan Pangan
Kabar Palestina
31 Okt 2026

500 Ribu Warga Palestina Terancam Putus Bantuan Pangan

500 Ribu Warga Palestina Terancam Putus Bantuan Pangan
Bagikan:

GAZA (PIC) – Krisis pangan di Gaza semakin parah setelah Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan pemangkasan besar-besaran bantuan yang berpotensi membuat sekitar 500 ribu warga Palestina kehilangan jatah pangan bulanan.

Kondisi ini diperburuk oleh blokade penjajah ‘Israel’ terhadap masuknya bantuan, menurunnya kemampuan lembaga kemanusiaan, serta hancurnya sumber mata pencarian dan lapangan kerja akibat perang.

Di tengah situasi tersebut, keluarga-keluarga muhajirin bertahan di tenda dan rumah-rumah rusak dengan kondisi yang semakin sulit. Mendapatkan sekantong tepung atau sebotol minyak goreng kini menjadi perjuangan sehari-hari.

Banyak keluarga kehilangan penghasilan, tak lagi mampu membeli kebutuhan pokok, dan harus menghadapi lonjakan harga serta kelangkaan uang tunai.

500 Ribu Warga Terancam Putus Bantuan

WFP mengumumkan pengurangan sekitar sepertiga program bantuan pangan di Gaza mulai Oktober 2026. Jumlah penerima bantuan pangan dan uang tunai dipangkas dari sekira 1,6 juta menjadi 1,1 juta orang. Pemangkasan juga mencakup pengurangan jatah pangan, bantuan tunai, serta jumlah makanan siap santap yang dibagikan setiap hari, dari 250 ribu menjadi 150 ribu porsi.

Keputusan ini menambah ketidakpastian bagi ratusan ribu warga yang mengandalkan bantuan untuk bertahan setelah perekonomian lokal hancur. Sejumlah muhajirin khawatir kehilangan paket pangan yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan pokok, seperti tepung, minyak goreng, dan makanan kaleng.

Mohammed al-Suwairki, ayah enam anak yang tinggal di tenda di Gaza Tengah, mengatakan paket bantuan yang diterimanya selama ini menjadi sumber pangan utama bagi keluarganya. Kondisi serupa dialami keluarga lain, termasuk para janda yang harus menghidupi anak-anak yatim dan kesulitan memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Pasokan Bantuan Jauh dari Kebutuhan

Krisis pangan Gaza bukan hanya akibat pemangkasan anggaran WFP. Blokade ‘Israel’ terhadap pengiriman bantuan, pengendalian pelintasan perbatasan dan jumlah truk yang masuk, serta berkurangnya operasi lembaga kemanusiaan internasional dan PBB turut memperparah keadaan.

Aziza al-Kahlout, juru bicara Kementerian Pembangunan Sosial Gaza, memperingatkan bahwa bantuan yang saat ini masuk hanya memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan minimum warga. Selama pelintasan ditutup, pasokan yang diizinkan masuk bahkan hanya mencapai sekitar 3 persen dari kebutuhan kemanusiaan.

Menurutnya, pengurangan program bantuan dan penghentian sebagian kegiatan kemanusiaan semakin memperlebar kesenjangan antara kebutuhan warga dan bantuan yang tersedia. Ia menyoroti penghentian sebagian operasi World Central Kitchen serta menurunnya kemampuan lembaga kemanusiaan dalam menyalurkan paket pangan, makanan siap santap, dan bantuan tunai.

Alaa al-Skafi, Direktur Asosiasi Hak Asasi Manusia Al-Dameer, mengatakan blokade ‘Israel’ terhadap bantuan dan tindakan yang membatasi operasional lembaga kemanusiaan semakin memperburuk krisis.

Ia menyatakan penjajah zionis tidak menjalankan protokol kemanusiaan dalam perjanjian gencatan senjata, yang mengatur masuknya 600 truk bantuan setiap hari. Pasokan yang mencapai Gaza masih jauh dari kebutuhan nyata warga. Sebagian besar barang bahkan masuk melalui jalur perdagangan swasta, bukan melalui lembaga kemanusiaan.

Mengutip data PBB, al-Skafi memperingatkan bahwa lebih dari 158 ribu anak terdampak kerawanan pangan dan malnutrisi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan anak-anak, perempuan, lansia, dan pasien yang membutuhkan perawatan.

Krisis Dana, Tanpa Bantuan Pengganti

WFP menyebut kekurangan dana sebagai alasan pemangkasan bantuan. Lembaga tersebut membutuhkan dana darurat sebesar 450 juta dolar AS untuk mempertahankan operasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat selama Oktober 2026 hingga Maret 2027.

Namun, bagi keluarga muhajirin yang terdampak, pemangkasan ini bukan sekadar persoalan anggaran. Mereka kehilangan sumber pangan rutin ketika organisasi lokal juga tidak memiliki cukup dana untuk menggantikan bantuan yang dihentikan.

Taysir Muhaisen, Koordinator Umum Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Palestina, memperingatkan bahwa pengurangan bantuan tanpa penyediaan alternatif akan semakin memperlebar kesenjangan antara kebutuhan warga dan sumber daya yang tersedia.

Ia menilai Gaza berisiko mengalami kemerosotan bertahap menuju kelaparan akibat hancurnya sumber penghidupan, terganggunya pasar, dan meluasnya tingkat warga yang kehilangan pekerjaan.

Kementerian Pembangunan Sosial Gaza dan berbagai organisasi HAM mendesak masyarakat internasional segera bertindak untuk mempertahankan bantuan kemanusiaan, menjamin pendanaan lembaga penyalur bantuan, serta memastikan pasokan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan tempat tinggal masuk dalam jumlah memadai.

Penasihat hukum Osama Saad menegaskan bahwa hukum humaniter internasional melarang penggunaan kelaparan terhadap warga sipil sebagai metode peperangan dan mewajibkan pihak terkait memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Ia menyerukan pendokumentasian pembatasan bantuan, pemantauan dampaknya terhadap warga sipil, serta upaya meminta pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum internasional yang relevan.

Pembatasan pasokan, menyusutnya bantuan, dan merosotnya daya beli kini saling memperparah krisis pangan Gaza. Aliran bantuan pangan yang cukup dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil serta mencegah pelaparan dan malnutrisi meluas. (PIC)

Dukung Saudara Kita di Garis Depan

Setiap bantuan Anda sangat berarti untuk memberikan kehangatan dan harapan hidup bagi mereka yang terdampak.

Donasi Sekarang