Beranda / Palestina / Alih-Alih Membantu, “Dewan Perdamaian” Gaza Kian Memperburuk Kondisi Korban
Kabar Palestina
19 Nov 2026

Alih-Alih Membantu, “Dewan Perdamaian” Gaza Kian Memperburuk Kondisi Korban

Alih-Alih Membantu, “Dewan Perdamaian” Gaza Kian Memperburuk Kondisi Korban
Bagikan:

GAZA (PIC) – Perdebatan di Palestina mengenai peran “Dewan Perdamaian” (Peace Council) di Gaza semakin menguat. Janji mengakhiri perang dan memulai rekonstruksi belum sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Gempuran penjajah ‘Israel’ masih berlangsung, bantuan dan perlengkapan pengungsian terhambat, sementara isu pelucutan senjata kelompok perlawanan justru lebih diutamakan daripada perlindungan mendesak bagi warga sipil.

Kritik dari berbagai kalangan Palestina menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar lambannya pelaksanaan rencana, melainkan pendekatan dewan yang dinilai cenderung mengakomodasi tuntutan penjajah ‘Israel’.

Palestina terus didesak memberikan konsesi politik dan keamanan, tanpa tekanan setara kepada ‘Israel’ untuk memenuhi komitmennya dalam perjanjian gencatan senjata.

Dua analis politik, Dr. Iyad Al-Qarra dan Wissam Afifa, menyoroti persoalan ini dari sudut pandang berbeda. Al-Qarra mengkritik standar ganda dewan dan pengabaian terhadap kejahatan penjajah ‘Israel’.

Sementara Afifa menegaskan bahwa bencana yang menimpa muhajirin Gaza bukan semata akibat cuaca, melainkan juga dampak perang, kehancuran infrastruktur, dan terhambatnya bantuan.

Al-Qarra: Dewan Perdamaian Tunduk pada Syarat ‘Israel’

Penulis dan analis politik Dr. Iyad Al-Qarra menilai Dewan Perdamaian gagal menerjemahkan mandatnya menjadi tindakan nyata, baik dalam menghentikan gempuran ‘Israel’, memastikan masuknya bantuan, maupun menuntaskan pengaturan administratif dan politik di Gaza.

Dalam wawancara dengan media, ia menegaskan bahwa gempuran yang terus berlangsung dan bertambahnya korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak, semestinya direspons dengan langkah tegas.

Namun, dewan justru mengaitkan persoalan kemanusiaan dan politik dengan pelucutan senjata kelompok perlawanan, tanpa menjamin ‘Israel’ memenuhi kewajiban mendasar untuk menghentikan gempuran, menarik pasukan, dan membuka akses bantuan.

Menurut Al-Qarra, standar ganda terlihat dari sikap dewan yang hanya menyampaikan imbauan kepada ‘Israel’, tetapi melayangkan tuntutan langsung dan tegas kepada faksi-faksi Palestina untuk menyerahkan senjata dan mengalihkan kekuasaan.

Akibatnya, Palestina menghadapi tekanan politik yang jauh lebih besar tanpa pertanggungjawaban setara terhadap ‘Israel’.

Ia mengatakan dewan menyampaikan informasi menyesatkan mengenai jumlah bantuan yang masuk ke Gaza, sejalan dengan narasi ‘Israel’. Padahal, laporan internasional dan kemanusiaan masih menunjukkan kelangkaan parah kebutuhan pokok dan memburuknya kehidupan warga.

Di bidang administrasi, Al-Qarra menyoroti tidak adanya tindak lanjut serius untuk memfasilitasi masuknya komite administrasi ke Gaza agar dapat mulai bekerja. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kesungguhan dewan dalam memberi ruang bagi pemerintah Palestina untuk menjalankan pemerintahan.

Afifa: Mengaitkan Bantuan dengan Senjata Memperparah Tragedi

Penulis dan analis politik Wissam Afifa menyoroti bencana akibat hujan lebat dan banjir di kamp-kamp pengungsian. Menurutnya, “Dewan Perdamaian” keliru jika hanya memandangnya sebagai dampak fenomena alam.

Agresi genosida ‘Israel’, kehancuran rumah dan infrastruktur, serta terhambatnya pasokan perlengkapan pengungsian telah membuat hujan berubah menjadi bencana kemanusiaan yang mengancam ratusan ribu warga.

Skala tragedi terlihat dari sekitar 70 ribu tenda yang terendam dalam 12 jam, 1.500 panggilan darurat yang diterima tim Pertahanan Sipil, serta lima warga yang meninggal akibat longsornya bukit pasir di Deir al-Balah.

Bencana ini tidak dapat dipisahkan dari pengungsian berkepanjangan dan ketiadaan tempat tinggal aman maupun sarana perlindungan dasar.

Afifa menilai sikap paling bermasalah dari dewan adalah kembali mengaitkan bantuan bagi warga sipil dengan isu persenjataan. Dewan juga dinilai mengabaikan tanggung jawab atas mandeknya proses pemulihan selama setahun, meskipun telah mengakui keterlambatan ‘Israel’ dalam memenuhi kewajibannya.

Pendekatan tersebut mengalihkan perhatian dari akar krisis, yakni pembatasan ‘Israel’ yang terus berlangsung dan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga Gaza.

Afifa juga mengkritik kecenderungan dewan mengadopsi sebagian “narasi keamanan” ‘Israel’, terutama tuduhan bahwa Hamas menjadi penyebab mandeknya proses politik. Padahal, Hamas telah menyetujui peta jalan yang diajukan Nickolay Mladenov, sementara para mediator juga telah mengeluarkan pernyataan mengenai pelanggaran yang dilakukan ‘Israel’.

UNRWA dan Komite Administrasi: Banyak Pertanyaan, Tanpa Jawaban

Kritik terhadap “Dewan Perdamaian” juga menyasar pengelolaan bantuan dan lembaga yang seharusnya menangani pemulihan Gaza.

Tersisihnya Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), yang memiliki pengalaman panjang dan jaringan layanan luas di lapangan, memunculkan pertanyaan mengenai dasar pembagian peran kemanusiaan. Terlebih, kebutuhan warga terus meningkat akibat meluasnya pengungsian, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.

Tersendatnya proses masuk dan dimulainya tugas komite administrasi juga memperlihatkan belum jelasnya keseriusan pengaturan yang diumumkan. Kondisi ini sekaligus mempertanyakan sejauh mana kehendak rakyat Palestina dihormati dalam pengelolaan urusan sipil dan pelayanan publik di Gaza.

Transisi pemerintahan dan pemulihan kelembagaan tidak akan berjalan jika pemerintah Palestina yang ditunjuk tidak diberi ruang untuk bekerja, sementara keputusan penting masih bergantung pada persyaratan dan persetujuan ‘Israel’.

Perdamaian Tanpa Akuntabilitas Tak Akan Mengakhiri Krisis

Kritik terhadap “Dewan Perdamaian” bukan berarti menolak pembahasan isu keamanan dan administrasi. Yang dipersoalkan adalah ketika kedua isu tersebut dijadikan alasan untuk mengesampingkan hak-hak kemanusiaan dan nasional Palestina, sementara ‘Israel’ tetap mengendalikan pelintasan, wilayah, pergerakan penduduk, dan masuknya kebutuhan pokok.

Bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik. Tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan tidak semestinya dikaitkan dengan negosiasi pelucutan senjata; sementara ‘Israel’ justru tidak menghadapi tekanan nyata untuk menghentikan gempuran dan memenuhi kewajibannya.

Palestina dan masyarakat internasional membutuhkan langkah konkret dan mengikat, bukan sekadar pernyataan atau imbauan. Langkah tersebut harus mencakup penghentian pelanggaran ‘Israel’, pembukaan seluruh pelintasan, masuknya bantuan dan perlengkapan musim dingin, serta jaminan bagi lembaga kemanusiaan untuk menjalankan tugasnya.

Komite administrasi juga harus diberi kesempatan bekerja, disertai dimulainya rekonstruksi menyeluruh yang menjamin hak warga Palestina atas tanah dan properti mereka serta hak para muhajirin untuk kembali. (PIC)

Dukung Saudara Kita di Garis Depan

Setiap bantuan Anda sangat berarti untuk memberikan kehangatan dan harapan hidup bagi mereka yang terdampak.

Donasi Sekarang