Caption foto: Dokter Palestina Hussam Abu Safiya, yang ditahan setelah diculik oleh ‘Israel’ di Gaza pada akhir 2024, tampil melalui sambungan video dalam sidang “pengadilan” negara palsu ‘Israel’ pada 10 Juni 2026. (Reuters)
GAZA (Middle East Eye) – Lebih dari 800 dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Inggris menandatangani surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, mendesaknya segera mengambil langkah untuk mengupayakan pembebasan Dr. Hussam Abu Safiya.
Mereka menilai nyawa dokter asal Gaza itu berada dalam bahaya setelah lebih dari 550 hari ditahan oleh ‘Israel’ tanpa dakwaan maupun proses peradilan. Dr. Abu Safiya merupakan dokter spesialis anak Palestina sekaligus direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara.
Namanya dikenal luas di tingkat internasional selama agresi ‘Israel’ di Gaza karena perannya merawat korban dan mempertahankan layanan kesehatan di tengah agresi yang terus berlangsung.
Ia diculik oleh serdadu ‘Israel’ pada 27 Desember 2024 dan sejak saat itu ditahan tanpa dakwaan. Surat terbuka tersebut dikoordinasikan oleh Amnesty International UK dan kelompok kampanye NHS Health Workers 4 Palestine. Dalam surat itu, para penandatangan mendesak pemerintah Inggris untuk bertindak lebih tegas.
“Kami mendesak Anda untuk secara terbuka dan tegas menuntut pembebasan segera Dr. Hussam Abu Safiya serta menggunakan seluruh instrumen ekonomi, politik, dan diplomatik yang Anda miliki untuk memastikan pembebasannya,” bunyi surat tersebut.
Surat itu juga mengutip hasil kunjungan seorang pengacara dari organisasi Physicians for Human Rights Israel (PHRI) ke penjara penjajah ‘Israel’ pada 2 Juli lalu. Menurut laporan tersebut, tubuh Dr. Abu Safiya dipenuhi memar dan tanda-tanda penyiksaan di bagian kepala maupun tubuh, sehingga kondisinya terlihat sangat lemah dan nyaris tidak dapat dikenali.
PHRI menyatakan bahwa Dr. Abu Safiya mengalami pemukulan setiap hari sejak dipindahkan ke penjara Rakevet, sebuah unit bawah tanah di kompleks Penjara Ayalon, Ramla. Sejak bulan lalu, ia juga dilaporkan ditempatkan dalam sel isolasi.
Selain itu, PHRI menyebut Dr. Abu Safiya berulang kali tidak mendapatkan akses terhadap perawatan medis yang memadai, meskipun ia menderita sejumlah penyakit kronis yang memerlukan penanganan berkelanjutan.
Menurut laporan yang diterima pengacaranya, Dr. Abu Safiya bahkan mengatakan: “Ini mungkin terakhir kalinya Anda melihat saya… Mereka membawa saya ke sini untuk membunuh saya.”
Direktur Eksekutif Amnesty International UK, Kerry Moscogiuri, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan.
“Dr. Hussam Abu Safiya tengah disiksa oleh serdadu ‘Israel’ hingga berada di ambang kematian—hanya karena ia menolak meninggalkan para pasiennya. Pemerintah Inggris harus segera bertindak, secara terbuka dan tegas, untuk memastikan pembebasannya sebelum semuanya terlambat,” katanya.
Bukan Kasus yang Berdiri Sendiri
CEO Health Workers 4 Palestine, Amira Nimerawi, menegaskan bahwa pemerintah Inggris membiarkan Dr. Abu Safiya “perlahan-lahan meninggal di dalam sel penjara” karena tidak adanya kemauan politik yang cukup kuat untuk memperjuangkan dirinya maupun ratusan tenaga kesehatan Palestina lainnya.
“Ini bukan sebuah kecelakaan atau insiden yang terjadi begitu saja. Ini adalah akibat dari sistem penahanan yang dirancang untuk menghancurkannya,” tegas Nimerawi.
Sebelum ditahan, Dr. Abu Safiya beberapa kali menolak perintah penjajah ‘Israel’ untuk meninggalkan Rumah Sakit Kamal Adwan, yang saat itu merupakan rumah sakit terakhir yang masih beroperasi di Gaza Utara setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai zona pertempuran oleh militer ‘Israel’.
Tak lama kemudian, serdadu ‘Israel’ menyerbu rumah sakit tersebut, menahan 44 staf medis, dan menewaskan putra Dr. Abu Safiya, Ibrahim, dalam serangan pesawat nirawak (drone).
Selama masa pengepungan rumah sakit, Dr. Abu Safiya secara rutin mengunggah video yang mendokumentasikan agresi hampir setiap hari terhadap fasilitas kesehatan tersebut. Ia juga berulang kali menyerukan kepada masyarakat internasional agar bertindak menghentikan pengeboman.
Para penandatangan surat menegaskan bahwa apa yang dialami Dr. Abu Safiya bukanlah kasus tunggal. Mereka mencatat bahwa sejak Oktober 2023, lebih dari 400 tenaga kesehatan Palestina di Gaza telah ditahan secara sewenang-wenang oleh zionis ‘Israel’.
Mereka juga menyoroti kematian lebih dari 1.700 tenaga medis sejak dimulainya agresi ‘Israel’ di Gaza. Hingga tercapainya perjanjian gencatan senjata pada Oktober 2025, rata-rata dua hingga tiga tenaga kesehatan dibunuh setiap hari.
Sejumlah pakar PBB menyebut fenomena tersebut sebagai medicide atau penghancuran sistematis terhadap tenaga kesehatan dan layanan medis.
Selain itu, seluruh rumah sakit di Gaza dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran akibat agresi. Menurut laporan PBB, pola serangan tersebut telah mendorong sistem kesehatan Gaza ke ambang kehancuran hampir total.
Dalam surat itu juga ditegaskan bahwa tenaga kesehatan dan fasilitas medis dilindungi oleh hukum internasional. Para penandatangan berpendapat bahwa penargetan yang terus-menerus terhadap tenaga medis dan fasilitas kesehatan telah meningkatkan jumlah korban sipil dan, jika dilihat dalam konteks tindakan ‘Israel’ yang lebih luas di Gaza, menunjukkan niat genosida.
Mereka mendesak pemerintah Inggris untuk memastikan adanya pertanggungjawaban atas penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan terhadap tenaga kesehatan Palestina, termasuk dengan mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ).
Salah satu penandatangan surat tersebut, Prof. Dr. Ghassan Abu Sittah, pakar Kedokteran Konflik (Conflict Medicine), mengatakan kepada Middle East Eye bahwa:
“Penahanan Dr. Abu Safiya yang terus berlanjut menunjukkan bahwa penghancuran sistem kesehatan Gaza bukanlah dampak sampingan dari perang di Gaza. Sebaliknya, hal itu merupakan bagian utama dari kampanye genosida saat itu, dan hingga kini masih tetap menjadi bagian utamanya.”
Tekanan Internasional terhadap ‘Israel’
Dr. Omar Abdel Mannan, seorang dokter spesialis anak yang telah bekerja di National Health Service (NHS) Inggris selama 15 tahun, juga termasuk di antara para penandatangan surat tersebut.
Ia mengatakan bahwa Dr. Abu Safiya ditahan tanpa dakwaan dan kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
“Seorang dokter anak yang menolak meninggalkan para pasiennya telah disiksa hingga berada di ambang kematian. Menteri Luar Negeri memiliki kewenangan untuk bertindak. Ia harus secara terbuka menuntut pembebasan segera Dr. Abu Safiya dan mendukung tuntutan itu dengan menjatuhkan sanksi terhadap ‘Israel’. Setiap hari yang berlalu tanpa tindakan, nyawa Dr. Abu Safiya tetap berada dalam bahaya,” ujarnya.
Seruan Internasional untuk Membebaskan Dr. Hussam Abu Safiya
Seruan internasional untuk membebaskan Dr. Abu Safiya terus menguat sejak berbagai laporan mengenai kondisi kesehatannya muncul ke publik.
Di Inggris, sejumlah aksi demonstrasi telah digelar. Ratusan aktivis HAM, tenaga kesehatan, dan tokoh politik berkumpul di depan Downing Street untuk mendesak pemerintah Inggris menyerukan pembebasan segera dokter Palestina tersebut.
Sekelompok pakar PBB) juga menyerukan pembebasannya. Mereka menilai Dr. Abu Safiya ditahan secara tidak sah berdasarkan Unlawful Combatants Law (Undang-Undang Kombatan Tidak Sah) ‘Israel’, yang sebelumnya telah dikritik karena dinilai bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan hukum HAM internasional.
Upaya banding yang diajukan Dr. Abu Safiya terkait penahanannya ditolak pada 16 Juni 2026. Keputusan itu memperpanjang masa penahanannya tanpa dakwaan setidaknya hingga Oktober 2026.
Putranya, Elias Abu Safiya, mengatakan bahwa ayahnya kini sedang berada dalam kondisi kritis. “Ayah saya sedang berada dalam masa-masa antara hidup dan mati,” katanya. Ia juga memperingatkan, “Diamnya dunia hari ini bisa berarti hilangnya satu nyawa manusia yang tidak bersalah.”
Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa kondisi Dr. Abu Safiya telah dibahas dengan ‘Israel’. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang telah atau akan diambil pemerintah Inggris terkait kasus tersebut. (Middle East Eye)
