Tangkapan layar dari salindia (slide) yang dibagikan oleh Jared Kushner, menantu Trump sekaligus utusan khusus AS, mengenai masa depan Gaza yang dipresentasikan di Davos, pada 22 Januari 2025.
GAZA (Middle East Eye) – Rencana “pemulihan” Gaza yang digagas oleh “Dewan Perdamaian (BoP)” Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya berfokus pada pembangunan kembali wilayah Gaza, kini rencana tersebut dipersempit menjadi proyek kamp sementara yang terdiri dari kabin-kabin portabel.
Kamp itu akan dikelola oleh Otoritas Palestina, dengan pengamanan dari kepolisian Palestina dan pasukan keamanan internasional berskala kecil.
Menurut hasil investigasi The Guardian, proyek percontohan tersebut direncanakan berada di zona penyangga di sepanjang garis gencatan senjata dekat Rafah.
Rancangan ini jauh berbeda dari konsep yang dipromosikan Jared Kushner, menantu Trump, pada Januari lalu melalui presentasi “Gaza pasar bebas”, yang menjanjikan tersedianya infrastruktur dasar dalam waktu 100 hari.
Hingga saat ini, belum ada pekerjaan konstruksi maupun persiapan lapangan yang dimulai. Proyek tersebut bergantung pada International Stabilisation Force (ISF), pasukan penjaga perdamaian multinasional yang dibentuk berdasarkan mandat PBB dalam “rencana perdamaian Gaza” tahun 2025.
Pangkalan logistik serdadu zionis di pelintasan Kerem Shalom, yang menghubungkan wilayah Palestina terjajah dan Gaza, dilaporkan hampir selesai dibangun. Pasukan itu nantinya akan menjalani pelatihan di Mesir dengan personel dari Maroko, Kosovo, serta kemungkinan Albania dan Kazakhstan.
Proses pelatihan diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan, sementara kerangka hukum yang mengatur keberadaan pasukan tersebut masih dibahas dengan zionis ‘Israel’.
Rancangan proyek Rafah disusun dua pekan lalu dalam pertemuan di Siprus yang melibatkan anggota Dewan Perdamaian, perwakilan pemerintahan Trump, Tony Blair Institute, dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Dalam skema yang diusulkan, serdadu ‘Israel’ akan ditarik dari garis gencatan senjata. Pengawasan kamp akan dilakukan oleh ISF bersama satuan kepolisian Palestina yang telah mendapat pelatihan khusus.
Namun, persoalan pendanaan masih menjadi kendala besar. Dari total dana sebesar 17 miliar dolar AS (sekitar Rp277 triliun) yang dijanjikan untuk mendukung “rencana perdamaian Gaza” 20 poin versi Trump, hanya sebagian kecil yang disebut benar-benar tersedia.
BoP juga berupaya mengakses sekitar 11 miliar dolar AS pendapatan pajak Palestina dan aset perbankan Palestina yang dibekukan serta ditahan oleh ‘Israel’. Langkah ini memicu kemarahan Otoritas Palestina.
Pemilu Negara Palsu ‘Israel’ Jadi Faktor Penentu
The Guardian melaporkan bahwa pembangunan kemungkinan akan tetap berjalan lambat setidaknya hingga pemilu negara palsu ‘Israel’ pada 27 Oktober mendatang. Pemilu tersebut berpotensi mengakhiri kekuasaan koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.
Sejumlah pejabat ‘Israel’ menyebut eskalasi perang di Gaza kemungkinan akan terus berlanjut, terlepas dari hasil pemilu, dengan alasan Hamas belum melucuti senjatanya.
Di sisi lain, Hamas berulang kali menyatakan bersedia meletakkan senjata jika syarat-syarat khusus dipenuhi. Kelompok itu juga ikut dalam perundingan yang berlangsung di Kairo.
Sejak agresi genosida pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73 ribu warga Palestina dilaporkan tewas. Sejumlah pakar genosida, ahli hak asasi manusia, dan organisasi HAM internasional menilai tindakan zionis ‘Israel’ di Gaza memenuhi unsur-unsur genosida.
Afrika Selatan telah menggugat ‘Israel’ ke Mahkamah Internasional (ICJ) dengan delik melakukan tindakan yang mengarah pada genosida. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan ‘Israel’, Yoav Gallant.
Namun ICC juga menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Hamas atas “dugaan kejahatan perang terkait serangan 7 Oktober 2023 di ‘Israel’ Selatan”. Para pemimpin tersebut kemudian tewas dalam operasi yang dilakukan ‘Israel’.
Pelucutan Senjata Hamas Masih Sulit Terwujud
Dalam perundingan di Kairo, Dewan Perdamaian membahas berbagai aspek pelucutan senjata Hamas, termasuk siapa yang akan menerima senjata yang diserahkan, bagaimana penyimpanannya, serta jenis senjata apa saja yang masuk dalam skema pelucutan.
Namun, sumber-sumber yang mengikuti pembicaraan tersebut menilai pelucutan senjata sulit tercapai selama ‘Israel’ masih terus melancarkan agresi udara ke Gaza.
Seorang pejabat yang mengetahui pembahasan di Siprus mengatakan kepada The Guardian bahwa Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sendiri terpecah dalam menyikapi proyek percontohan Rafah.
Sebagian anggota komite khawatir proyek itu akan memicu perpecahan di antara 2,1 juta warga Palestina di Gaza. Mereka juga menilai skema tersebut berisiko menciptakan ketimpangan dalam penyaluran bantuan, karena sebagian besar penduduk bisa ditempatkan pada tingkat prioritas yang lebih rendah dibanding penghuni kamp percontohan. (Middle East Eye)
