GAZA (PIC) – Enam bulan sejak kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza berlaku pada 10 Oktober 2025, harapan akan ketenangan masih jauh dari kenyataan. Di lapangan, pelanggaran terus terjadi, krisis kemanusiaan semakin memburuk, peluang pemulihan dan rekonstruksi justru kian menipis.
Sumber resmi dan lembaga hak asasi manusia (HAM) di Gaza mencatat, lebih dari 2.000 pelanggaran terjadi sejak gencatan senjata dimulai. Dampaknya, 756 warga Palestina tewas dan lebih dari 2.100 lainnya terluka. Angka ini terus bertambah dalam rentetan penindasan yang disebut sebagai salah satu yang paling berdarah dalam sejarah Gaza.
Secara keseluruhan, sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 72.335 orang, dengan 172.202 lainnya mengalami luka-luka—sebuah ambaran nyata dari besarnya bencana kemanusiaan yang masih berlangsung.
Hidup di Tengah Reruntuhan
Di tengah puing-puing yang belum tersentuh, gencatan senjata terasa hanya seperti istilah di atas kertas. Abu Mohammed Shurrab, warga Khan Yunis di Gaza Selatan, masih mencari jenazah anak-anaknya yang tertimbun di bawah rumahnya yang hancur. Pembatasan masuknya alat berat membuat evakuasi hampir mustahil dilakukan.
Di sisi lain, para muhajirin yang bertahan di wilayah selatan dikepung ancaman harian. Mereka menyebut area tertentu sebagai “Zona Kuning”—wilayah yang masih sering terdengar tembakan, meski gencatan senjata diklaim berlaku. Kembali ke rumah menjadi pilihan yang nyaris tak mungkin.
“Tidak ada yang benar-benar berubah sejak gencatan senjata,” ujar Faten al-Fajm, seorang perempuan pengungsi. “Rasa khawatir masih melanda, dan kami tidak bisa pulang karena risiko masih tinggi dan kebutuhan hidup dasar belum terpenuhi.”
Bantuan Terbatas, Krisis Memburuk
Masuknya bantuan kemanusiaan pun jauh dari cukup. Data lokal menunjukkan, jumlah truk bantuan yang masuk tidak mencapai 39 persen dari yang disepakati. Sementara pasokan bahan bakar hanya memenuhi sekira 14,9 persen kebutuhan. Akibatnya, layanan vital seperti listrik, air, dan sanitasi lumpuh di banyak wilayah.
Di saat yang sama, pembatasan terhadap bahan bangunan masih diberlakukan. Padahal, skala kehancuran terus meluas dan jumlah rumah yang tak layak huni semakin bertambah. Hingga kini, belum ada tanda-tanda nyata dimulainya proses rekonstruksi.
Sistem Kesehatan di Ambang Runtuh
Sektor kesehatan berada di titik kritis. Kekurangan obat-obatan dan peralatan medis, ditambah larangan masuknya alat kesehatan, membuat rumah sakit kewalahan menghadapi jumlah korban yang terus berdatangan.
Direktur Jenderal Kompleks Medis Al-Shifa, Dr. Mohammed Abu Salmiya, menyebut kondisi kesehatan di Gaza sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.
Organisasi internasional seperti Doctors Without Borders memperingatkan, jika situasi ini terus berlanjut, krisis kemanusiaan akan semakin parah. Sistem kesehatan Gaza, kata mereka, “perlahan dicekik” oleh berbagai pembatasan yang ada.
Pelintasan Tertutup, Harapan Tertunda
Di tengah krisis, akses keluar Gaza pun tetap terbatas. Pelintasan Rafah masih memberlakukan pembatasan ketat, terutama bagi pasien dan korban luka.
Tingkat keberangkatan hanya mencapai sekira 25 persen dari kebutuhan, membuat penanganan ribuan kasus kemanusiaan tertunda. Sejak dibuka, rata-rata hanya sekira 70 pasien per bulan yang berhasil keluar untuk mendapatkan perawatan.
Bayi berusia lima bulan, Lama Abu Reida, menderita gangguan pernapasan akut dan bergantung pada alat bantu oksigen. Kesempatannya untuk berobat ke luar Gaza pupus ketika pelintasan kembali ditutup mendadak.
Enam bulan setelah gencatan senjata, Gaza masih terasa seperti kota di bawah tembakan. Pelanggaran militer terus terjadi, sementara krisis kemanusiaan semakin dalam. Tanpa solusi nyata dan menyeluruh, kesulitan ahlu Syam Gaza tampaknya belum mereda—dan waktu terus berjalan, membawa lebih banyak luka yang belum sempat sembuh. (PIC)
