KAIRO (PIC) – Hamas dan Jihad Islam Palestina bertemu di Kairo, Mesir, Rabu (7/10/2026). Kedua gerakan Islam tersebut membahas perkembangan di Gaza dan Tepi Barat, situasi politik, serta upaya memperkuat dialog dan persatuan nasional Palestina.
Delegasi Hamas dipimpin Kepala Hamas untuk Tepi Barat Zaher Jabarin, sedangkan Jihad Islam diwakili Sekretaris Jenderal Ziad al-Nakhalah.
Pertemuan itu membahas perkembangan politik dan lapangan, termasuk perluasan permukiman ilegal, teror pemukim ilegal, penerobosan penjajah ‘Israel’, serta pelanggaran terhadap Masjidil Aqsha.
Kedua pihak juga membahas langkah mempersempit perbedaan antarfaksi dan memperkuat persatuan demi kepentingan nasional Palestina.
Mesir Dorong Dialog Nasional
Pertemuan berlangsung di tengah upaya Mesir menghidupkan kembali dialog nasional Palestina. Sebelumnya, sejumlah pejabat Fatah, termasuk Jibril Rajoub dan Mohammad Shtayyeh, telah berkunjung ke Kairo untuk berkonsultasi dengan pejabat Mesir dan sejumlah faksi Palestina.
Upaya tersebut melanjutkan rangkaian dialog yang sebelumnya digelar di Kairo, termasuk pertemuan pada 14 Januari 2026 yang membahas persoalan terkait gencatan senjata di Gaza.
Wacana Daftar Nasional untuk Pemilu
Pembicaraan di Kairo turut membahas kemungkinan pembentukan daftar nasional bersama untuk pemilihan legislatif Palestina mendatang. Gagasan tersebut diarahkan untuk menghimpun kekuatan politik dari berbagai latar belakang sekaligus mengurangi perpecahan antarfaksi.
Sejumlah laporan menyebut adanya pemahaman awal untuk membahas daftar yang berpotensi mencakup Hamas, Jihad Islam Palestina, faksi Reformasi Demokratis Fatah yang dipimpin Mohammed Dahlan, kelompok Nasser al-Qudwa, serta Brigade Al-Nasser Salah al-Din.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui dekret pada Juli menetapkan 28 November 2026 sebagai jadwal pemilihan Dewan Legislatif Palestina. Pemilu akan diikuti warga Palestina di Baitul Maqdis, Tepi Barat terjajah, dan wilayah Gaza melalui pemilihan langsung.
Naim Kecam Board of Peace: “Rasis, Bias, dan Tak Dapat Diterima”
Tokoh senior Hamas Basem Naim mengecam pernyataan Board of Peace (BoP) yang dipimpin AS pada peringatan tiga tahun Operasi Banjir Al-Aqsha. Ia menyebut pernyataan tersebut rasis, bias, dan tak dapat diterima; baik secara bentuk maupun substansi.
Naim menilai pernyataan itu tidak layak dikeluarkan lembaga yang seharusnya menjunjung hukum internasional. Menurutnya, bahasa yang digunakan tidak dapat menjadi pijakan bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.
Ia juga menuding lembaga tersebut berpihak pada narasi ‘Israel’ dan mengabaikan hak serta kesulitan rakyat Palestina.
Dalam pernyataannya, Board of Peace menyoroti korban dan tawanan ‘Israel’, serta menyebut pejuang perlawanan Palestina sebagai “teroris”.
Lembaga itu juga menegaskan bahwa keamanan ‘Israel’ harus menjadi landasan proses perdamaian untuk mencegah terulangnya peristiwa 7 Oktober 2023. Namun, pernyataan tersebut tidak menyinggung hak maupun kesulitan rakyat Palestina. (PIC)
