GAZA (PIC) – Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang dijajah, Francesca Albanese, memperingatkan bahwa penargetan jurnalis Palestina, penghancuran lembaga media dan infrastruktur komunikasi, serta propagana hasutan dan disinformasi telah menghambat pendokumentasian pelanggaran di Gaza.
Kondisi ini menyulitkan pengungkapan kebenaran, membatasi akses ublic terhadap informasi, dan mengancam upaya meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran.
Peringatan tersebut tertuang dalam laporan berjudul Kebenaran di Bawah Reruntuhan: Media di Era Genosida, yang diserahkan kepada Majelis Umum PBB pada Juli 2026. Laporan itu mengkaji pemberitaan tentang perang genosida ‘Israel’ di Gaza serta berbagai pola serangan terhadap jurnalis dan organisasi media.
Menargetkan Jurnalis dan Melemahkan Lingkungan Media
Laporan Albanese mendokumentasikan pembunuhan, penahanan, intimidasi, dan pembatasan kerja jurnalis Palestina, serta penghancuran kantor media. Sejumlah jurnalis juga dituduh berafiliasi dengan kelompok bersenjata tanpa bukti yang dapat diverifikasi.
Pelabelan sebagai militan atau teroris dan kampanye yang meragukan kredibilitas jurnalis dinilai dapat meningkatkan risiko keselamatan mereka sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap informasi yang mereka dokumentasikan.
Laporan itu juga mengutip kesaksian tentang penyiksaan, perlakuan buruk, ancaman, serta tekanan fisik dan psikologis terhadap jurnalis yang ditahan. Dampaknya dapat berlanjut setelah pembebasan dan menghambat mereka kembali bekerja.
Albanese menegaskan bahwa jurnalis bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga mendokumentasikan dan menjaga bukti yang berpotensi penting bagi penyelidikan serta proses hukum di masa mendatang.
Sementara itu, jurnalis internasional masih menghadapi kendala untuk memasuki Gaza, sehingga peliputan langsung dari lapangan semakin terbatas.
Kerusakan Lembaga Media dan Jaringan Komunikasi
Sejak agresi zionis dimulai pada Oktober 2023, puluhan organisasi media dihancurkan penjajah pada tahap awal, sementara perusakan kantor dan fasilitas media berlanjut hingga 2025.
Kerusakan jaringan telekomunikasi dan pemadaman internet turut memutus komunikasi antara reporter dan redaksi, menghambat verifikasi informasi, serta menyulitkan pengiriman foto, video, dan kesaksian dari Gaza ke dunia luar.
Terputusnya komunikasi juga meningkatkan risiko bagi jurnalis yang kesulitan meminta bantuan atau menyampaikan lokasi saat keadaan darurat.
Albanese memperingatkan bahwa kehancuran ini mengancam keberlangsungan jurnalisme di Gaza dan akan menyulitkan pemulihan sektor media yang ndependent, bahkan setelah operasi militer berakhir.
Penghasutan, Disinformasi, dan Serangan terhadap Kredibilitas Jurnalis
Laporan tersebut menyoroti peran sejumlah media dan pejabat ‘Israel’ dalam menyebarkan retorika yang merendahkan warga Palestina, memicu permusuhan, dan membenarkan kekerasan.
Sejumlah media Barat dan platform digital besar juga dikritik karena dinilai mengulang narasi resmi, memperkuat tuduhan tanpa verifikasi, atau mengesampingkan kesaksian jurnalis Palestina.
Menurut Albanese, pengulangan tuduhan yang belum terverifikasi terhadap jurnalis, termasuk mereka yang tewas, dapat menormalisasi kekerasan dan mencemarkan reputasi korban sebelum fakta terungkap. Karena itu, laporan tersebut menekankan perlunya verifikasi independen, kesempatan bagi pihak terkait untuk memberikan tanggapan, dan koreksi atas informasi yang keliru.
Platform Digital dan Penindasan Bukti
Laporan itu juga mengkaji penghapusan atau pembatasan jangkauan konten Palestina oleh platform digital, termasuk foto, video, dan kesaksian yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran. Langkah semacam ini dinilai berisiko membatasi akses publik terhadap informasi sekaligus menghilangkan bukti penting bagi penyelidikan.
Albanese menyerukan pembentukan mekanisme independen untuk mengumpulkan dan melestarikan bukti kejahatan terhadap jurnalis serta lingkungan media di wilayah Palestina yang dijajah.
Ia juga mendesak pembukaan akses ke Gaza bagi jurnalis internasional dan pemantau hak asasi manusia, penghapusan pembatasan terhadap media ndependent, serta peninjauan praktik media dan kebijakan platform digital yang berpotensi memicu hasutan atau menekan bukti.
263 Jurnalis Palestina Tewas
Menurut data Kantor Media Pemerintah Gaza (GMO), hingga 30 September 2026, sebanyak 263 jurnalis Palestina tewas sejak dimulainya perang genosida ‘Israel’ pada 7 Oktober 2023. Jumlah itu bertambah setelah jurnalis Mohammed Abdul Aziz al-Najjar gugur dalam serangan pesawat tak berawak ‘Israel’.
Dalam laporan pada 26 September, GMO mencatat 262 jurnalis tewas dan 433 lainnya terluka, termasuk 26 jurnalis perempuan. Sebanyak 50 jurnalis dan pekerja media juga dilaporkan ditangkap sejak awal perang, dengan 23 orang masih ditahan.
Data tersebut menunjukkan besarnya korban di kalangan jurnalis Palestina yang terus mendokumentasikan situasi di Gaza di tengah agresi, pengungsian, kehancuran infrastruktur, dan gangguan komunikasi.
Temuan Albanese menegaskan bahwa perlindungan terhadap jurnalis dan lingkungan media sangat penting untuk menjaga arus informasi, melestarikan bukti, dan memungkinkan upaya menegakkan keadilan. (PIC)