Pasien gagal ginjal di Gaza menjalani perawatan cuci darah di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, Deir al-Balah, di tengah krisis kesehatan yang terus memburuk. (Arsip: Mahmoud Issa/Reuters)
GAZA (PIC) – Di unit dialisis Rumah Sakit Al-Shifa, mesin-mesin bekerja tanpa henti untuk membantu para pasien gagal ginjal. Di antara mereka terdapat Ruwaa Muntasir Abdul Karim (14) dari Jabalia, Gaza Utara, yang kini menjalani cuci darah rutin.
“Anak saya dulu bisa bermain dan berjalan seperti biasa. Kini setiap sesi dialisis sangat menentukan. Jika terlewat, ia mengalami kelelahan berat dan sesak napas,” kata ayahnya, Muntasir.
Namun layanan tersebut berada di ambang kolaps. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 50 persen mesin dialisis di Gaza tidak lagi berfungsi akibat kelangkaan natrium bikarbonat, bahan utama yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin tersebut.
Jumlah rumah sakit yang mampu membantu pelayanan pasien gagal ginjal juga menyusut dari tujuh menjadi hanya empat fasilitas setelah sejumlah pusat layanan, termasuk Pusat Dialisis Noura al-Kaabi, hancur selama perang.
Dampaknya sangat mematikan. Sebelum perang, Gaza memiliki sekitar 1.200 pasien gagal ginjal. Kini jumlahnya tinggal sekitar 700 pasien, setelah lebih dari 470 orang meninggal dunia akibat terputusnya layanan dialisis dan kekurangan obat-obatan esensial, menurut Pusat Hak Asasi Manusia Palestina.
Kepala Unit Ginjal Rumah Sakit Al-Aqsa, Osama Abu Rahma, mengatakan dari 51 mesin dialisis yang tersedia, 25 di antaranya rusak total.
Akibatnya, rumah sakit terpaksa mengurangi frekuensi dan durasi dialisis bagi sekitar 240 pasien. Kondisi ini memicu meningkatnya komplikasi kesehatan seperti sesak napas, kelemahan fisik, gangguan jantung dan paru-paru, hingga tingginya kadar kalium dalam darah.
“Situasi ini menempatkan ratusan pasien dalam risiko langsung,” tegas Abu Rahma.
Kondisi Ruwaa sendiri terus memburuk. Berat badannya turun dari 65 kilogram menjadi 35 kilogram, sementara sesi dialisisnya berkurang dari tiga kali menjadi dua kali per minggu.
Padahal transplantasi ginjal yang menjadi solusi permanen sebenarnya sudah siap dilakukan. “Ibunya akan menjadi donor dan hasil pemeriksaannya cocok. Semua persiapan sudah selesai,” kata Muntasir.
Namun izin keluar Gaza untuk menjalani transplantasi masih tertunda selama enam bulan. Karena operasi tidak dapat dilakukan di Gaza, Ruwaa hanya bisa menunggu.
Krisis Prostetik dan Rehabilitasi
Krisis kesehatan Gaza tidak hanya menimpa pasien gagal ginjal. WHO mencatat lebih dari 43 ribu warga Gaza mengalami cedera berat, termasuk ribuan kasus amputasi dan kecacatan permanen.
Meski telah melewati operasi awal, banyak korban amputasi masih kesulitan memperoleh rehabilitasi, kaki atau tangan prostetik, kursi roda, maupun alat bantu jalan.
Fisioterapis Aya al-Shaltouni di Khan Younis mengatakan kebutuhan alat bantu mobilitas jauh melampaui pasokan yang tersedia.
“Terjadi kekurangan besar alat bantu mobilitas. Banyak pasien menunggu sangat lama, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan alat bantu sangat menentukan peluang pasien untuk kembali hidup mandiri. Namun pusat rehabilitasi di Gaza juga beroperasi dengan sumber daya terbatas dan tidak mampu menutupi kekurangan peralatan penting.
Salah satu korban amputasi adalah Zaki Jumaa Salem Abu Harb (60), petani dari Gaza utara yang kehilangan satu kaki akibat serangan Israel pada Maret 2025.
“Dalam sekejap hidup saya berubah. Saya tidak bisa bergerak seperti dulu,” katanya.
Setelah berbulan-bulan menunggu, Zaki akhirnya memperoleh kaki prostetik. Namun ia menyadari ribuan korban lainnya masih menunggu bantuan serupa.
WHO memperkirakan terdapat 5 ribu–6 ribu penyandang amputasi akibat perang hingga Oktober 2025, dan sebagian besar belum memperoleh alat prostetik.
“Banyak orang tidak memiliki kursi roda atau tongkat. Mereka terpaksa menggunakan batang pohon atau potongan kayu untuk bergerak,” ujarnya. Ia juga menyoroti banyaknya anak-anak korban amputasi yang belum memiliki alat bantu berjalan.
Luka Psikologis yang Tak Terlihat
Selain krisis fisik, Gaza juga menghadapi darurat kesehatan mental akibat perang, pengungsian berulang, kehilangan anggota keluarga, dan kehancuran tempat tinggal.
Di sebuah tenda dekat Rumah Sakit Al-Aqsa, Hadeel (22) menghabiskan hari-harinya mengurus tujuh adiknya. Sebelum perang, ia adalah seorang mahasiswi. Kini hidupnya dipenuhi tanggung jawab keluarga dan trauma yang belum pulih.
Ia masih mengingat malam ketika sebuah serangan menghantam rumah di dekat tempat keluarganya berlindung. “Kami terbangun karena teriakan anak-anak dan perempuan. Kami berlarian mencari satu sama lain,” kenangnya.
Ibunya sempat tertimbun reruntuhan. “Hanya jari-jarinya yang terlihat. Tetangga membantu mengeluarkannya. Suara ibu memanggil nama kami tidak pernah hilang dari ingatan saya.”
Sejak saat itu, Hadeel harus mengambil peran utama mengurus keluarga.
Ia mengaku sering menangis, sulit tidur, dan terus dibayangi kenangan pengeboman serta kehilangan rasa aman.
Psikolog Asil Abu Shaweesh mengatakan hampir seluruh masyarakat Gaza kini membutuhkan dukungan psikologis. “Kebutuhan ini akan terus berlanjut dan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, kasus depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), insomnia, dan serangan panik meningkat tajam. Pada anak-anak, dampaknya terlihat dalam bentuk mengompol, perilaku agresif, kesulitan berkonsentrasi, mimpi buruk berulang, hingga ketergantungan berlebihan kepada pengasuh.
Meski layanan kesehatan mental sangat dibutuhkan, para tenaga psikolog juga menghadapi tekanan berat akibat tingginya jumlah pasien, keterbatasan sumber daya, kondisi yang tidak aman, dan sulitnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Namun Abu Shaweesh menegaskan bahwa dukungan psikologis tetap menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Gaza yang terus hidup di bawah bayang-bayang perang dan trauma berkepanjangan. (Al Jazeera)
