TEPI BARAT (PIC) – Buldoser ‘Israel’ bukan lagi satu-satunya cara untuk mengusir paksa warga Palestina dari tanah mereka di Tepi Barat.
Sepanjang 2026, berkembang pola pengusiran yang lebih bertahap: serangan berulang oleh pemukim ilegal, pembatasan akses ke lahan, padang penggembalaan, dan sumber air, serta perusakan rumah, harta benda, dan sumber mata pencarian—hingga keluarga terpaksa pergi dan komunitas Palestina perlahan dikosongkan.
Pola ini tidak selalu terjadi dalam satu peristiwa yang jelas. Di sejumlah komunitas warga dan penggembala, tekanan berlangsung berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Akses terhadap air, lahan, sumber pendapatan, dan layanan dasar terus menyempit, membuat kehidupan di tempat tinggal mereka kian sulit dipertahankan.
Data terbaru Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan bahwa lebih dari 4 ribu warga Palestina telah diusir di Tepi Barat sejak awal 2026 akibat pembongkaran bangunan, pengusiran paksa, serangan pemukim ilegal, dan pembatasan akses.
Yang paling mencolok, lebih dari 60 persen pengusiran tersebut berkaitan dengan serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses yang menyertainya. Menurut OCHA, faktor ini menjadi pendorong utama pengusiran yang tercatat di Tepi Barat sepanjang 2026.
130 Komunitas Terdampak Pengusiran
Skala perubahan ini terlihat dari data kumulatif. Sejak Januari 2023 hingga akhir Agustus 2026, sebanyak 130 komunitas Palestina mengalami pengosongan sebagian atau seluruh penduduknya akibat serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses.
Sebanyak 48 lingkungan komunitas telah sepenuhnya ditinggalkan, termasuk 12 komunitas sepanjang 2026 saja.
Sejak awal 2023, lebih dari 6.400 warga Palestina telah terusir, termasuk lebih dari 3.100 anak-anak. Hingga akhir Agustus 2026 saja, sekitar 2.500 warga telah mengungsi, termasuk lebih dari 1.200 anak-anak.
Menurut OCHA, jumlah warga yang terusir akibat serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses selama delapan bulan pertama 2026 telah melampaui jumlah tahunan yang tercatat pada masing-masing dari tiga tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan pergeseran pola pengusiran di Tepi Barat. Serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses kini menjadi faktor utama yang mendorong perpindahan warga Palestina sepanjang 2026.
Dari Serangan hingga Pengosongan
Pola pengusiran ini tidak berhenti pada serangan terhadap rumah. Laporan PBB mencatat rangkaian tekanan yang menyasar sendi-sendi utama kehidupan, terutama di komunitas penduduk dan penggembala di Area C.
Tekanan itu mencakup pembobolan permukiman dan lahan pertanian, perusakan tanaman dan harta benda, penyerangan infrastruktur air dan listrik, penyitaan atau pelukaan ternak, serta pembatasan akses ke lahan pertanian dan padang penggembalaan.
Pada akhir Agustus, OCHA mendokumentasikan sejumlah serangan yang mengganggu akses air di komunitas-komunitas di Nablus dan Ramallah, termasuk pengosongan tangki serta perusakan sambungan dan jaringan air.
Di Al-Mughayyir, timur laut Ramallah, sumber air utama yang melayani sekitar 3.300 warga Palestina diserang hingga pasokan air terputus sedikitnya tiga hari. OCHA juga mencatat penghancuran tangki air serta penyitaan fasilitas pertanian dan ternak.
Dengan demikian, sasaran pengusiran bukan lagi sekadar rumah. Air, lahan penggembalaan, tanaman, dan ternak ikut terdesak. Ketika akses terhadapnya terus dipersempit, kemampuan warga untuk bertahan di tanah mereka sendiri pun semakin terkikis.
Lembah Yordan, Episentrum Pengusiran
Lembah Yordan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak pola pengusiran ini. Hingga pertengahan Juli, pengusiran yang terkait serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses di wilayah ini menyumbang lebih dari separuh kasus serupa yang tercatat di seluruh Tepi Barat sepanjang 2026.
Sejak Januari 2023, lebih dari 2 ribu warga Palestina di Lembah Yordan telah terusir akibat serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses. Angka ini jauh melampaui 645 warga yang terusir akibat pembongkaran bangunan karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
Dalam periode yang sama, 11 komunitas Palestina di Lembah Yordan sepenuhnya ditinggalkan penduduknya, termasuk lima komunitas pada 2026 saja.
Laju serangan juga menunjukkan peningkatan tajam. Hingga 13 Juli, rata-rata serangan pemukim ilegal di Lembah Yordan yang menyebabkan korban, kerusakan harta benda, atau keduanya mencapai sekitar 23 serangan per bulan pada 2026, dibandingkan dua serangan per bulan pada 2020.
Air dan Tanah di Bawah Tekanan
Air menjadi salah satu sasaran yang berulang kali muncul dalam laporan serangan, terutama di komunitas penggembala yang bergantung pada tangki, sumur, dan jaringan air terbatas untuk memenuhi kebutuhan warga dan ternak.
Pada Juli, OCHA mendokumentasikan pemukim dari sebuah pos permukiman baru yang merebut sumur milik warga Palestina di Khirbet Humsa, Masafer Yatta. Akibatnya, sedikitnya 90 warga kehilangan akses ke tiga sumur untuk kebutuhan rumah tangga dan ternak.
Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya menyangkut penguasaan tanah, tetapi juga pembatasan akses untuk menggunakannya. Ketika padang penggembalaan, sumber air, dan lahan pertanian tak lagi dapat dijangkau, tanah secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk menopang kebutuhan warga.
Ketika Desa Hilang, Sekolah Pun Tutup
Dampak pengusiran tidak berhenti ketika keluarga meninggalkan rumah. Yang ikut runtuh adalah struktur sosial dan layanan dasar yang menopang kebutuhan komunitas.
Data Education Cluster yang dikutip PBB menunjukkan bahwa 10 sekolah yang melayani lebih dari 360 siswa menjadi terbengkalai setelah komunitas tempat sekolah itu berada sepenuhnya dikosongkan. Menurut OCHA, tujuh sekolah kemudian dirusak dan tiga lainnya dihancurkan.
Di seluruh Tepi Barat, termasuk Baitul Maqdis, 84 sekolah lainnya menghadapi perintah pembongkaran atau penghentian pembangunan. Sebanyak 74 sekolah berada di Area C, yang berdampak pada hampir 13 ribu siswa dan lebih dari 1.000 guru.
Di Khirbet Yanun, Provinsi Nablus, satu-satunya sekolah yang melayani 16 siswa dihancurkan pada Juli. Sekolah tersebut melayani siswa laki-laki dan perempuan dari komunitas setempat.
Sebelumnya, pada Desember 2025, enam keluarga telah meninggalkan Khirbet Yanun setelah berulang kali menghadapi serangan dan intimidasi pemukim ilegal.
Pengusiran yang Tak Menyisakan Reruntuhan
Dalam pembongkaran “biasa”, reruntuhan menjadi bukti nyata bahwa sebuah rumah telah dihancurkan. Namun pola pengusiran ini berlangsung lebih sunyi dan nyaris tak terlihat: keluarga membongkar tendanya, penggembala membawa pergi ternaknya, sekolah kehilangan murid, dan warga meninggalkan komunitas mereka satu per satu.
Di balik proses yang nyaris tanpa suara itu, angka PBB menunjukkan dampak yang besar: sejak awal 2023, 130 komunitas mengalami pengosongan sebagian atau seluruhnya, 48 komunitas ditinggalkan sepenuhnya, dan lebih dari 6.400 warga Palestina terpaksa pergi akibat serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses terkait.
Ketika serangan pemukim ilegal dan pembatasan akses menjadi faktor utama pengusiran yang tercatat di Tepi Barat sepanjang 2026, persoalannya bukan lagi sekadar jumlah serangan. Yang lebih penting adalah perubahan jangka panjang terhadap kehidupan komunitas dan kemampuan mereka untuk bertahan di tanahnya sendiri.
Ketika air semakin sulit dijangkau, padang penggembalaan ditutup, jalan dipenuhi ancaman, dan sumber mata pencarian terancam, pengusiran dapat terjadi tanpa buldoser dan tanpa perintah pembongkaran. Tak ada reruntuhan yang tersisa. Namun hasilnya nyata: keluarga-keluarga Palestina pergi, dan komunitas mereka perlahan menghilang. (PIC)