BEIRUT (PIC) – Muhajirin Palestina di Lebanon semakin khawatir terhadap masa depan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang tengah menghadapi tekanan politik dan krisis pendanaan.
Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar soal berkurangnya layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, tetapi juga menyangkut masa depan perjuangan serta hak-hak pengungsi Palestina.
Warga dan tokoh masyarakat di kamp-kamp pengungsi seperti Shatila dan Burj al-Barajneh mengatakan “UNRWA merupakan pengakuan internasional atas persoalan pengungsi Palestina dan keterkaitannya dengan hak untuk kembali ke tanah air yang dijamin dalam Resolusi 194 PBB”.
Mereka memperingatkan bahwa setiap upaya untuk melemahkan atau menggantikan peran UNRWA akan membawa dampak kemanusiaan dan politik yang serius bagi jutaan muhajirin Palestina.
Tekanan Politik dan Krisis Pendanaan
Kekhawatiran itu muncul di tengah meningkatnya tekanan politik dan finansial terhadap UNRWA. Krisis pendanaan yang berkepanjangan telah memengaruhi berbagai layanan yang diberikan kepada pengungsi Palestina di wilayah operasinya.
Perdebatan semakin menguat setelah pernyataan kelompok yang menamakan diri Board of Peace pada Juli lalu yang menyebut tidak ada tempat bagi UNRWA dalam konsep “Gaza baru” (New Gaza).
Di saat yang sama, misi Amerika Serikat untuk PBB mendorong negara-negara donor untuk mengalihkan dukungan mereka kepada proyek-proyek Board of Peace alih-alih kepada UNRWA.
Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut sebagai upaya untuk menggantikan peran UNRWA dengan mekanisme sementara yang tidak lagi terkait dengan isu muhajirin Palestina maupun hak-hak mereka, termasuk hak untuk kembali ke tanah air.
Selain itu, studi yang disusun peneliti Alon Sahar untuk Rosa Luxemburg Foundation mengungkap adanya aktivitas sejumlah kelompok politik dan media di Amerika Serikat, Jerman, dan ‘Israel’ yang berupaya memengaruhi opini ublic dan pembuat kebijakan guna melemahkan posisi UNRWA, menghentikan pendanaannya, serta mengurangi keterkaitannya dengan isu pengungsi Palestina.
Dampak Sudah Dirasakan Pengungsi
Bagi para muhajirin, dampak pemangkasan anggaran UNRWA sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Maysaa al-Daher, pengungsi di kamp Shatila, mengatakan jam operasional klinik telah berkurang dan beberapa fasilitas kesehatan bahkan tutup selama beberapa hari dalam sepekan.
“Semakin banyak muhajirin Gaza yang kini harus membayar sendiri obat-obatan dan biaya pengobatan yang sebelumnya ditanggung atau disubsidi oleh UNRWA,” ujarnya.
Menurut al-Daher, UNRWA sebelumnya juga membantu membiayai sejumlah operasi melalui program kesehatannya.
Warga Shatila lainnya, Mohammad Othman, menilai peran UNRWA tidak hanya sebatas memberikan bantuan kemanusiaan. Lembaga tersebut juga menyediakan lapangan kerja dan menjalankan berbagai proyek pelayanan masyarakat.
Ia memperingatkan bahwa jika UNRWA melemah atau bahkan berhenti beroperasi, angka pengangguran akan meningkat, layanan kebersihan terganggu, serta program pendidikan dan bantuan sosial akan terkena dampak besar.
Kekhawatiran serupa disampaikan Um Osama al-Maqdah. Ia menyebut; “Ketika hari pelayanan dikurangi, warga sering harus menunggu beberapa hari hanya untuk bertemu dokter atau mendapatkan pengobatan,” katanya.
Di kamp Burj al-Barajneh, Um Khamis mengatakan biaya perawatan medis dan rawat inap terus meningkat, sementara bantuan sosial semakin berkurang. Ia mengaku salah satu anggota keluarganya baru-baru ini terpaksa membayar puluhan dolar AS untuk pemeriksaan medis yang sebelumnya ditanggung UNRWA.
Ketua Komite Rakyat Kamp Shatila, Abu al-Nour, menegaskan bahwa ancaman terhadap UNRWA bukan hanya soal hilangnya layanan, tetapi juga menyangkut pengakuan internasional terhadap status dan hak-hak pengungsi Palestina.
“Mengakhiri peran UNRWA berarti menargetkan hak untuk kembali, Resolusi 194 PBB, serta status hukum dan politik para muhajirin Palestina,” tegasnya.
Menurut Abu al-Nour, UNRWA didirikan sebagai respons terhadap pengusiran dan pengungsian paksa warga Palestina. Karena itu, keberadaannya tetap menjadi kebutuhan penting meskipun ada kritik terhadap sebagian layanannya.
Ia juga memperingatkan adanya upaya yang semakin besar untuk mendorong pemindahan (resettlement) atau migrasi muhajirin Palestina ke negara lain, yang menurutnya dapat mengorbankan hak mereka untuk kembali ke tanah air.
Tantangan di Kamp Pengungsian Semakin Berat
Sekretaris Komite Rakyat Kamp Burj al-Barajneh, Issa Ghadban, mengatakan pengurangan layanan lebih lanjut akan memperburuk kondisi di kamp-kamp pengungsian. Ia mengungkapkan bahwa UNRWA telah menghentikan sejumlah program perbaikan rumah dan proyek pelayanan masyarakat, padahal banyak bangunan di dalam kamp berada dalam kondisi rusak dan berisiko runtuh.
Ghadban menekankan bahwa kebutuhan terhadap dukungan UNRWA justru semakin mendesak di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, di mana banyak keluarga kehilangan rumah dan kini hidup di tempat penampungan.
Imran, seorang pengungsi di Shatila, menilai bahwa sejak awal UNRWA bukan hanya lembaga kemanusiaan, tetapi juga bagian dari keputusan politik internasional yang berkaitan dengan persoalan pengungsi Palestina.
“Tekanan yang kita saksikan saat ini menunjukkan adanya upaya yang lebih luas untuk mengakhiri peran tersebut,” katanya.
Abed Haider menegaskan bahwa dukungan terhadap pengungsi Palestina harus terus dipertahankan hingga mereka memperoleh hak untuk kembali ke tanah air mereka.
“Tanggung jawab historis terhadap persoalan Palestina belum berakhir,” ujarnya.
Bagi banyak muhajirin Palestina di Lebanon, masa depan UNRWA bukan hanya tentang sekolah, klinik, atau bantuan kemanusiaan. Keberadaan lembaga tersebut dianggap terkait langsung dengan pengakuan dunia terhadap isu pengungsi Palestina dan hak-hak mereka, terutama hak untuk kembali ke tanah air. (PIC)
