GAZA (PIC) – Dampak Operasi Badai Al-Aqsha melampaui medan pertempuran di Palestina. Sejumlah pengamat politik Arab dan tokoh anti-normalisasi menilai operasi tersebut mengguncang “citra” ‘Israel’, memengaruhi posisi regional dan internasionalnya, mengubah arah upaya normalisasi, serta kembali menempatkan Palestina di pusat perhatian dunia.
Maan Bashour, Presiden Arab International Center for Communication and Solidarity; Ahmed Wehman, Presiden Moroccan Observatory Against Normalization; dan Maher Al-Taher, Sekretaris Jenderal Arab National Congress, sama-sama memandang 7 Oktober 2023 sebagai titik balik strategis.
Menurut ketiganya, peristiwa itu memperlihatkan batas kekuatan ‘Israel’ sekaligus mengguncang “citra” yang selama puluhan tahun dibangun sebagai kekuatan regional yang mampu memaksakan kehendaknya di kawasan.
Kerentanan ‘Israel’ Diuji
Bashour menilai Badai Al-Aqsha memperlihatkan kerentanan ‘Israel’ sekaligus sistem Barat yang menopangnya. Dampaknya tidak berhenti pada aspek militer, tetapi merambah ranah politik, diplomatik, dan opini publik.
Menurutnya, peristiwa Oktober 2023 merupakan bagian dari proses panjang perlawanan Palestina dan Arab. Operasi tersebut menunjukkan kemampuan perlawanan Palestina, bersama front-front pendukung di kawasan, menciptakan kejutan militer dan politik.
“Perang mengungkap kontradiksi mendalam dalam masyarakat ‘Israel’, termasuk ketegangan antara kepemimpinan politik dan militer,” ujar Bashour. Ia menambahkan, perang juga memicu meningkatnya protes terkait penjajahan zionis.
Perkembangan itu, menurut Bashour, memunculkan pertanyaan tentang kemampuan ‘Israel’ mempertahankan perang berkepanjangan meski memiliki kemampuan militer maju dan dukungan luas dari Barat.
Ia juga menyoroti kuatnya hubungan strategis ‘Israel’ dan Amerika Serikat. Dukungan militer, politik, dan ublictic Barat membantu menopang operasi bersenjata, sementara demonstrasi pro-Palestina meluas di berbagai kampus dan ruang ublic.
Wajah Tercoreng
Dalam konteks normalisasi, Wehman menilai Banjir Al-Aqsha mengguncang “citra” ‘Israel’ sebagai kekuatan regional yang mampu memberikan jaminan keamanan kepada sekutunya.
Menurutnya, 7 Oktober memperlihatkan kelemahan serius dalam sistem keamanan dan intelijen ‘Israel’ sekaligus menggoyahkan salah satu argumen utama normalisasi: klaim bahwa ‘Israel’ memiliki keunggulan militer, teknologi, dan intelijen yang dapat menjadi payung keamanan regional.
Kontradiksinya terlihat ketika ‘Israel’ yang selama bertahun-tahun menampilkan diri sebagai sumber perlindungan justru membutuhkan dukungan eksternal dalam skala besar saat menghadapi tantangan keamanan serius, terutama dari AS dan negara-negara Barat.
Wehman menilai kemampuan berperang tidak otomatis berarti kemampuan menghadirkan keamanan dan stabilitas. Dalam pandangan publik yang berkembang, “citra” ‘Israel’ bergeser dari sumber keamanan menjadi salah satu faktor yang dipandang berkontribusi terhadap ketidakstabilan kawasan.
Kondisi itu, menurutnya, menghentikan momentum inisiatif normalisasi yang sebelumnya diarahkan pada pembentukan kerangka regional yang melibatkan ‘Israel’ dalam bidang keamanan, pertahanan, intelijen, teknologi, dan ekonomi.
Pergeseran Strategis Melampaui Gaza
Al-Taher menempatkan Operasi Badai Al-Aqsha dalam konteks sejarah yang lebih luas. Ia menyebutnya sebagai titik balik yang dampaknya dapat menjangkau masa depan ‘Israel’, kawasan Arab, serta keseimbangan kekuatan regional dan internasional.
Menurut Al-Taher, tiga tahun terakhir memperlihatkan dua hal sekaligus: ketangguhan rakyat Palestina di tengah kehancuran dan pengungsian, serta semakin terbukanya karakter proyek ‘Israel’, tujuan ekspansinya, dan dukungan AS serta negara-negara Barat terhadapnya.
Konfrontasi tersebut, katanya, mengguncang citra militer ‘Israel’ sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa keunggulan militer saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik atau mematahkan keteguhan rakyat Palestina.
Al-Taher juga menilai penghancuran rumah, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur telah menyasar fondasi kehidupan masyarakat Palestina. Menurutnya, tindakan tersebut adalah upaya melemahkan kemampuan rakyat Palestina untuk bertahan di tanah mereka.
Palestina Kembali ke Pusat Perhatian Dunia
Ketiga pengamat sepakat bahwa perang mengembalikan isu Palestina ke garis depan perhatian internasional setelah bertahun-tahun berusaha dimarjinalkan atau dipersempit menjadi persoalan kemanusiaan dan keamanan.
Al-Taher menilai Palestina kembali tampil sebagai perjuangan pembebasan nasional. Bashour menunjuk meluasnya solidaritas terhadap Gaza di dunia Arab dan internasional, serta semakin lebarnya jarak antara sikap resmi pemerintah dan sentimen masyarakat.
Wehman menilai perang juga memperlihatkan keterbatasan perjanjian normalisasi dalam mengubah opini publik Arab. Penjajahan, perang, dan berbagai pelanggaran yang terus berlangsung, menurutnya, melemahkan upaya menjadikan ‘Israel’ sebagai mitra yang normal dan dapat diterima di kawasan.
Perubahan opini publik di Barat turut menjadi dampak penting. Demonstrasi pro-Palestina berlangsung di berbagai universitas dan kota besar, sementara gambar kehancuran dan kesulitan di Gaza meningkatkan tekanan terhadap narasi ‘Israel’.
Dari Perang ke Pengadilan
Dampak konflik juga merambah ranah hukum dan diplomasi.
Bashour menyoroti gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan ‘Israel’ melakukan genosida di Gaza. Menurutnya, jalur hukum perlu diperluas untuk mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran.
Ia menyerukan koordinasi yang lebih kuat antara upaya politik, hukum, dan media, sekaligus mengubah solidaritas internasional menjadi tekanan nyata terhadap ‘Israel’ dan negara-negara yang mendukungnya.
Normalisasi Menghadapi Ujian Baru
Wehman menilai janji keamanan dan ekonomi yang menyertai inisiatif normalisasi tidak lagi memiliki bobot seperti sebelum perang, terutama setelah ‘Israel’ sangat bergantung pada dukungan Amerika Serikat dan Barat dalam menghadapi tantangan keamanan besar.
Al-Taher menegaskan bahwa proyek penataan ulang kawasan tidak dapat dipisahkan dari persoalan Palestina. Upaya mengesampingkan hak-hak nasional rakyat Palestina melalui pengaturan regional, menurutnya, tidak akan menyelesaikan akar konflik.
Bashour mendorong pembentukan strategi Arab dan Islam yang lebih luas melalui langkah politik, hukum, media, dan ekonomi, sekaligus memperkuat keteguhan rakyat Palestina dan menghadapi upaya normalisasi.
Pertempuran Politik Belum Berakhir
Ketiga pengamat sepakat bahwa dampak Badai Al-Aqsha tidak dapat diukur hanya dari perkembangan militer, kehancuran, dan jumlah korban. Perubahan politik, opini publik, “citra” ‘Israel’, serta perdebatan tentang masa depan kawasan menjadi bagian penting dari konsekuensinya.
Al-Taher memperingatkan kemungkinan upaya ‘Israel’ dan AS menerjemahkan hasil perang ke dalam pengaturan politik dan keamanan jangka panjang. Bashour juga mengingatkan potensi meluasnya konfrontasi di kawasan beserta konsekuensinya.
Di tengah situasi tersebut, ketiganya menilai besarnya pengorbanan rakyat Palestina menuntut langkah konkret dari aktor politik Arab dan Palestina, bukan sekadar pernyataan solidaritas. Prioritasnya mencakup persatuan Palestina, pembangunan kembali institusi nasional, penguatan ketahanan Gaza, serta langkah hukum, diplomatik, dan media.
Pada akhirnya, Badai Al-Aqsha dipandang bukan sekadar konfrontasi militer, melainkan titik balik yang mengguncang persepsi tentang kekuatan ‘Israel’, menguji proyek normalisasi, mengembalikan Palestina ke pusat perhatian internasional, dan membuka perdebatan baru tentang masa depan serta keseimbangan kekuatan di kawasan. (PIC)