RAMALLAH (PIC) – Penjajah zionis ‘Israel’ menyebut “penahanan administratif” sebagai prosedur hukum yang sah dalam kondisi luar biasa. Namun keberadaan aturan atau perintah militer di atas kertas tidak otomatis memberi legitimasi moral maupun hukum. Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya prosedur, melainkan bagaimana ia digunakan—dan dalam konteks apa.
Ketika pihak yang menangkap adalah pihak yang sama yang menjajah wilayah, mengendalikan “pengadilan militer”, sekaligus memonopoli informasi, maka pembicaraan tentang “keseimbangan hukum” menjadi sulit dipercaya.
Dalam diskursus HAM internasional, keberatan ini jelas: penahanan tanpa dakwaan terbuka dan tanpa kesempatan pembelaan yang efektif tidak bisa disebut praktik yang adil. Zionis ‘Israel’ kerap membedakan antara “keamanan” dan “hukuman”, namun di lapangan keduanya kerap bercampur—membuat alasan keamanan menjadi dalih permanen untuk mengabaikan standar dasar keadilan.
Bagi warga Palestina, “penahanan administratif” bukan sekadar isu prosedural sempit, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih luas—yang mengatur, membatasi, dan menekan kehidupan mereka sehari-hari.
Besarnya Beban yang Ditanggung Tahanan, Keluarga, dan Masyarakat
Bagi keluarga tahanan administratif, yang paling melelahkan bukan hanya perpisahan—melainkan ketidakpastian. Seorang ibu tak pernah tahu apakah anaknya akan pulang setelah berbulan-bulan, atau justru masa tahanannya diperpanjang.
Seorang istri tak bisa merancang kehidupan yang stabil, karena satu sidang bisa meruntuhkan semua rencana. Anak-anak pun tumbuh dengan pemahaman bahwa “ketiadaan” bisa berlangsung tanpa alasan yang jelas. Dalam ruang ini, kecemasan berubah menjadi hukuman kolektif.
Bagi tahanan sendiri, pertarungannya berlapis. Ada kerasnya kehidupan penjara, dan ada pula perasaan bahwa jalur hukum nyaris tertutup karena berkas yang disembunyikan. Tak sedikit yang kemudian memilih mogok makan sebagai jalan terakhir—meski risikonya serius bagi kesehatan. Mogok makan di sini bukan sekadar simbol, melainkan jeritan terhadap sistem yang bahkan merampas hak paling dasar: mengetahui alasan penahanan.
Dampaknya menjalar ke masyarakat luas. Ketika “penahanan administratif” berulang di sebuah kota, kamp, atau kampus, kehidupan publik ikut terguncang. Inisiatif melemah, generasi muda yang berpotensi memimpin terkuras, dan keluarga-keluarga terseret dalam beban hukum, ekonomi, serta tekanan psikologis yang berkepanjangan.
Penahanan administratif, pada akhirnya, bukan hanya soal merampas kebebasan individu—tetapi juga meredupkan daya hidup sebuah masyarakat. Dalam upaya perlawanan, banyak tahanan Palestina menempuh jalan panjang dan menyakitkan.
Tahanan yang Menjadi Simbol Perlawanan dari Balik Jeruji
Sejumlah nama mencuat sebagai simbol perlawanan. Ia dikenal sebagai pelopor “pertempuran perut kosong”. Ia melakukan enam kali mogok makan individu, terutama pada 2012 dan 2015. Perlawanan itu berujung tragis: pada Mei 2023, ia wafat di dalam penjara setelah 86 hari mogok makan.
Samer Al-Issawi mencatatkan salah satu aksi paling panjang dalam sejarah gerakan tahanan Palestina. Pada 2013, ia melakukan mogok makan selama 265 hari, memprotes penangkapannya kembali setelah sebelumnya dibebaskan dalam kesepakatan “Wafa al-Ahrar”.
Jurnalis Mohammed Al-Qiq juga menjadi simbol perlawanan. Ia melakukan mogok makan terbuka lebih dari 90 hari pada 2015–2016 sebagai penolakan atas penahanan administratif yang menimpanya, dan kembali melakukan aksi serupa di waktu lain.
Nama lain seperti Maher Al-Akhras menjalani mogok makan lebih dari 100 hari pada 2020, yang berakhir ketika kondisinya memburuk dan dicapai kesepakatan untuk tidak memperpanjang masa penahanannya.
Kayed Al-Fasfous dikenal karena aksi mogok makan panjang yang berulang, termasuk pada 2023. Sementara Ayman Atbeish beberapa kali melakukan mogok makan individu jangka panjang sebagai protes terhadap penahanan administratif yang terus diperbarui.
Perlawanan tidak selalu bersifat individual. Pada 2012, ribuan tahanan Palestina melakukan mogok makan massal untuk memprotes isolasi dan penahanan administratif. Aksi itu berakhir dengan kesepakatan yang dimediasi Mesir.
Lima tahun kemudian, pada April 2017, ratusan tahanan kembali melakukan “Mogok Kebebasan dan Martabat”, menuntut diakhirinya isolasi, perbaikan layanan medis, serta penghentian “penahanan administratif”.
Mengapa Perlawanan Terus Berulang?
Bagi warga Palestina, yang dihadapi bukan sekadar serdadu penjajah, melainkan sebuah sistem yang memandang keberadaan politik mereka sebagai sesuatu yang harus dikendalikan.
Dalam konteks ini, perlawanan para tahanan melampaui sekadar kasus individu. Setiap gugatan hukum, setiap mogok makan, dan setiap kampanye solidaritas membuka kontradiksi antara narasi “supremasi hukum” dengan realitas pemenjaraan tanpa batas dan tanpa peradilan.
Di sinilah sensitivitas isu ini dalam kesadaran kolektif Palestina: “hukum” kerap digunakan bukan untuk mencegah penindasan, melainkan untuk merapikannya.
Apa yang Harus Ditanamkan kepada Masyarakat?
Ada hal-hal mendasar yang perlu ditanamkan dalam kesadaran publik. Pertama, penahanan administratif bukanlah “tahanan untuk pemeriksaan” dalam arti sementara, melainkan individu yang dipenjara tanpa “pengadilan” yang benar-benar adil.
Kedua, kerahasiaan dalam sistem ini bukan sekadar detail teknis, tetapi inti persoalan. Ketiga, pembaruan perintah penahanan secara berulang mengubah langkah sementara menjadi pemenjaraan tanpa batas waktu. Bahasa yang menyamakan narasi pelaku dan korban juga perlu ditolak.
Penahanan administratif bagi warga Palestina bukanlah pengecualian yang insidental, melainkan tindakan yang disengaja. Karena itu, perlawanan terhadapnya dimulai dari penamaan yang jujur, pengungkapan strukturnya, dan penolakan untuk menganggap ketidakadilan yang berulang sebagai sesuatu yang biasa. (PIC)
