TEPI BARAT (PIC) – Keputusan Menteri Perang negara palsu ‘Israel’, Israel Katz, untuk mengalihkan kewenangan “keamanan” di permukiman ilegal ‘Israel’ di Tepi Barat dari militer kepada kepolisian dinilai sebagai langkah baru menuju pengukuhan aneksasi ‘Israel’ atas wilayah Palestina yang dijajah.
Sejumlah analis dan kekuatan politik menilai tindakan ini sebagai pergeseran signifikan dalam kendali ‘Israel’ atas Tepi Barat yang membuka jalan bagi aneksasi secara nyata di lapangan.
Barghouti: Awal Aneksasi dan Pemukim Kian Bebas
Sekretaris Jenderal Gerakan Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan pengalihan kewenangan kepada kepolisian di bawah Menteri Keamanan Nasional ‘Israel’ Itamar Ben-Gvir secara praktis menandai dimulainya aneksasi Tepi Barat.
Menurutnya, keputusan itu membuka ruang bagi pemukim ekstremis untuk menyerang warga Palestina tanpa penghalang hukum dan kelembagaan yang efektif.
Barghouti menyebut langkah tersebut bagian dari rencana berbahaya untuk menggusur warga Palestina dan melakukan pembersihan etnis terhadap penduduk asli tanah tersebut.
Ia menyerukan seluruh lembaga dan kekuatan Palestina, negara-negara Arab dan Islam, serta pihak internasional yang mengaku menjunjung hukum internasional segera bertindak menghentikan pelanggaran nyata terhadap rakyat Palestina.
Tufakji: Rencana Lama untuk Memecah Tepi Barat
Peneliti urusan Baitul Maqdis dan permukiman ilegal, Khalil Tufakji, mengatakan proyek ilegal Katz bukanlah rencana baru, melainkan bagian dari rancangan gembong zionis Ariel Sharon untuk memecah Tepi Barat secara geografis.
Rencana tersebut, jelasnya, bertumpu pada pembangunan blok-blok permukiman besar yang menghubungkan dataran pesisir dengan pedalaman Tepi Barat hingga Lembah Yordan, sehingga memutus kesinambungan wilayah antara bagian utara dan selatan.
Tufakji juga menyoroti upaya zionis ‘Israel’ sebelumnya untuk me-Yahudikan al-Khalil. Menurutnya, tindakan ‘Israel’ diarahkan untuk mempertahankan permukiman ilegal di bawah kendali penuh dengan seminimal mungkin keberadaan warga Palestina di sekitarnya.
Keputusan terbaru ini, menurut para ahli, merupakan bagian dari langkah bertahap menuju aneksasi Tepi Barat. PBB sebelumnya telah memperingatkan bahwa percepatan perubahan di lapangan semakin mendorong aneksasi dan mengancam peluang terbentuknya negara Palestina yang erdeka dan berkelanjutan.
Hamas: Langkah Berbahaya Menuju Aneksasi
Hamas menilai pengalihan kewenangan tersebut sebagai langkah berbahaya menuju aneksasi nyata dan pengukuhan kendali ‘Israel’ atas tanah Palestina yang dijajah, termasuk melalui penerapan hukum ‘Israel’ di wilayah tersebut, yang melanggar hukum internasional.
Hamas menegaskan, pengalihan kewenangan kepada polisi di bawah Ben-Gvir merupakan bagian dari rencana penjajah ‘Israel’ untuk memperluas permukiman ilegal, menciptakan fakta baru di lapangan, serta memberi perlindungan lebih besar kepada pemukim kolonial yang menyerang warga Palestina, properti, dan tempat-tempat suci.
Hamas juga memperingatkan langkah-langkah ‘Israel’ untuk mengubah status hukum dan politik Tepi Barat, memaksakan aneksasi dan Yahudisasi, serta menggerus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara.
Hamas menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera mengambil langkah politik dan diplomatik guna menghadang rencana aneksasi dan perluasan permukiman.
Gerakan tersebut juga mendesak masyarakat internasional dan PBB mengambil tindakan nyata untuk menghentikan rencana zionis ‘Israel’, meminta pertanggungjawaban atas pelanggarannya, serta melindungi rakyat Palestina, tanah, dan tempat-tempat suci mereka. (PIC)
