GAZA (PIC) – “Pengadilan” negara palsu ‘Israel’ kembali memperpanjang penahanan Dr. Hussam Abu Safiya, Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, selama enam bulan tanpa dakwaan tertentu.
Keputusan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran organisasi HAM atas kondisi kesehatannya yang terus memburuk serta perlakuan keras selama berada dalam tahanan.
Menurut pengacaranya, Nasser Odeh, “pengadilan” negara palsu ‘Israel’ di Beersheba menolak permohonan pembebasan Abu Safiya. “Pengadilan” hanya beralasan bahwa pembebasannya saat ini akan mengancam keamanan ‘Israel’.
Padahal, ia telah ditahan sejak 27 Desember 2024 tanpa dakwaan, dan kini kembali harus menjalani enam bulan penahanan.
Pengadilan juga mengabaikan kekhawatiran mengenai kondisi penahanannya yang berat, termasuk tidak terpenuhinya kebutuhan pemeriksaan kesehatan dan perawatan medis.
Abu Safiya mempertanyakan alasan perintah penahanannya terus diperpanjang. Ia meyakini dirinya dihukum karena menjalankan misi kemanusiaan dan tanggung jawab profesional sebagai dokter di Rumah Sakit Kamal Adwan, Gaza Utara.
Ia juga mengungkapkan kerinduannya yang mendalam kepada keluarga. Setelah sekian lama terpisah dan mengalami kondisi berat selama dalam tahanan, ia mempertanyakan mengapa harus kembali kehilangan enam bulan kebersamaan dengan orang-orang tercintanya.
Organisasi Physicians for Human Rights–Israel (PHRI) turut mengonfirmasi keputusan pengadilan tersebut. PHRI menegaskan bahwa perpanjangan penahanan dilakukan meski kondisi kesehatan Abu Safiya terus menjadi perhatian serius.
Penjajah Tolak Pemeriksaan Medis Independen
Sebelumnya, sejumlah organisasi HAM ‘Israel’ dan Palestina telah memperingatkan adanya perlakuan buruk terhadap para dokter Palestina di penjara-penjara ‘Israel’. Abu Safiya termasuk di antara mereka. Sementara puluhan dokter asal Gaza lainnya masih ditahan tanpa dakwaan.
Serdadu ‘Israel’ menangkap Abu Safiya pada 27 Desember 2024 di Rumah Sakit Kamal Adwan, Gaza Utara.
Dalam perkembangan terkait, Pengadilan Distrik ‘Israel’ di Lod menolak permohonan agar Abu Safiya menjalani pemeriksaan medis independen maupun memperoleh pendapat medis kedua (second opinion). Penolakan ini terjadi meski terdapat indikasi mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatannya.
Pada 11 Juni 2026, penjajah menolak pembebasan 14 dokter Palestina asal Gaza, termasuk sejumlah direktur rumah sakit dan dokter spesialis. Mereka tetap ditahan tanpa dakwaan maupun proses persidangan.
Menurut organisasi HAM tersebut, para dokter itu ditahan berdasarkan “Unlawful Combatants Law” (Undang-Undang Pejuang Tidak Sah), yang digunakan ‘Israel’ sebagai dasar untuk menerbitkan perintah penahanan terhadap individu tertentu.
Penjajah Legalkan Penahanan Tanpa Proses Peradilan
Penjajah ‘Israel’ mengesahkan Unlawful Combatants Law pada 2002. Aturan itu memberikan kewenangan luas kepada militer dan penjajah untuk menahan orang-orang yang dikategorikan sebagai “pejuang tidak sah” di luar mekanisme peradilan pidana biasa.
Melalui aturan tersebut, perintah penahanan dapat terus diperpanjang tanpa pengajuan dakwaan pidana maupun proses persidangan.
Menurut organisasi-organisasi HAM, sekitar 9.350 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara penjajah ‘Israel’, termasuk 350 anak-anak dan 90 perempuan.
Kelompok-kelompok HAM juga telah mendokumentasikan laporan penyiksaan, pelaparan, dan pengabaian kebutuhan medis di penjara ‘Israel’. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut dilaporkan mengakibatkan kematian puluhan tawanan Palestina. (PIC)