PALESTINA (PIC) – Penjajah Zionis ‘Israel’ tengah bersiap mengambil salah satu langkah memperluas permukiman ilegal terbesar di Tepi Barat terjajah dalam beberapa dekade terakhir.
Langkah tersebut berupa persetujuan rencana pendanaan pembangunan 61 permukiman ilegal baru, dengan anggaran yang diperkirakan melebihi 350 juta dolar AS dan akan digelontorkan secara bertahap selama beberapa tahun mendatang. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis situs Axios, Barak Ravid.
Rencana tersebut tidak hanya mencakup pemberian pengakuan resmi terhadap permukiman-permukiman ilegal itu. Lebih jauh, penjajah ‘Israel’ juga berencana mendanai pembangunan kompleks hunian sementara, gedung-gedung publik, infrastruktur dasar, jaringan jalan, serta berbagai layanan pendukung lainnya; bahkan sebelum seluruh prosedur perencanaan selesai dilakukan.
Langkah ini dinilai bertujuan menciptakan fakta-fakta baru di lapangan sekaligus memperkuat keberadaan permukiman ilegal ‘Israel’ di wilayah yang luas di Tepi Barat, sehingga semakin mengukuhkan kontrol dan ekspansi permukiman di kawasan tersebut.
Kawasan Strategis Menjadi Sasaran
Wilayah-wilayah yang menjadi target mencakup sejumlah kawasan yang memiliki nilai strategis tinggi, termasuk Lembah Yordan, perbukitan di selatan Al-Khalil (Hebron), serta area-area lain yang dirancang untuk menciptakan kesinambungan geografis antara permukiman-permukiman ilegal yang sudah ada.
Para pengamat menilai langkah ini merupakan pukulan tambahan terhadap peluang terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan memiliki wilayah yang utuh secara geografis.
Menanggapi perkembangan tersebut, pakar urusan permukiman Abdul Hadi Hantash menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi tidak dapat dipandang sekadar sebagai perluasan permukiman dalam skala terbatas atau penambahan unit-unit hunian baru.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari rencana penjajah ‘Israel’ yang lebih luas dan telah dijalankan secara bertahap selama bertahun-tahun.
Hantash menjelaskan bahwa penjajah ‘Israel’ selama beberapa tahun terakhir secara konsisten mendirikan pos permukiman baru maupun memperluas permukiman yang sudah ada.
Langkah-langkah tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari proyek yang jauh lebih besar, yang bertujuan mengubah realitas geografis dan demografis di Tepi Barat, sehingga memperkuat kontrol ‘Israel’ atas wilayah tersebut dan mempersempit ruang bagi terbentuknya negara Palestina yang berdaulat di masa depan.
Rencana Pembangunan 100 Permukiman Ilegal Baru
Abdul Hadi Hantash mengungkapkan bahwa gembong zionis Benjamin Netanyahu beberapa tahun lalu telah menyetujui sebuah rencana yang bertujuan membangun sekitar 100 permukiman ilegal baru di Tepi Barat.
Rencana tersebut diarahkan untuk memperluas keberadaan permukiman ‘Israel’ di wilayah Palestina terjajah.
Ia menambahkan bahwa salah satu tujuan utama dari rencana tersebut adalah mendatangkan lebih dari setengah juta pemukim ilegal baru untuk ditempatkan di permukiman-permukiman tersebut.
Langkah itu, menurut Hantash, berpotensi menciptakan perubahan demografis dalam skala besar yang menguntungkan penjajah, sekaligus mengurangi proporsi dan pengaruh keberadaan penduduk Palestina di wilayah tersebut.
Perampasan Lahan dan Upaya Mengubah Realitas Demografis
Hantash menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut juga berkaitan erat dengan rencana untuk mengambil alih seluas mungkin tanah milik warga Palestina. Tujuannya adalah menyediakan ruang yang diperlukan bagi perluasan permukiman ilegal serta menghubungkan satu permukiman dengan permukiman lainnya melalui jaringan jalan dan infrastruktur yang terintegrasi.
Ia menegaskan bahwa sasaran akhir dari rencana tersebut adalah membuka jalan bagi aneksasi de facto Tepi Barat. Hal itu dilakukan melalui percepatan pembangunan permukiman dan penciptaan fakta-fakta baru di lapangan yang pada akhirnya akan membuat setiap upaya untuk membatalkan atau menarik kembali langkah tersebut menjadi sangat sulit di masa mendatang.
Penerapan Hukum ‘Israel’ di Tepi Barat
Hantash menyatakan bahwa zionis juga berupaya menerapkan hukum ‘Israel’ secara bertahap di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Langkah itu dilakukan melalui perluasan permukiman serta penguatan keterkaitannya dengan berbagai lembaga dan institusi ‘Israel’.
Penjajah ‘Israel’ telah mempersiapkan proyek-proyek tersebut sejak lama. Berbagai rencana tata ruang dan pembangunan komprehensif telah disusun untuk sebagian besar permukiman di Tepi Barat, termasuk sejumlah tahapan ekspansi di masa depan yang akan dilakukan dengan mengorbankan lahan milik warga Palestina.
Menurut Hantash, pelaksanaan rencana tersebut tidak hanya dilakukan oleh zionis ‘Israel’, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok pemukim kolonial yang secara terus-menerus melakukan serangan terhadap warga Palestina.
Tindakan tersebut mencakup upaya pengusiran penduduk dari tanah mereka, perampasan properti, serta berbagai bentuk tekanan di lapangan yang ditujukan untuk memaksa warga meninggalkan wilayahnya.
Terdapat kerja sama yang erat antara ‘Israel’ dan kelompok-kelompok pemukim tersebut. Mereka memperoleh berbagai bentuk dukungan, mulai dari perlindungan keamanan, pendanaan, hingga persenjataan.
Dukungan ini, menurut Hantash, turut berkontribusi pada meningkatnya serangan dan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina yang terus berlangsung dari waktu ke waktu.
Dari Tahap Perencanaan Menuju Pelaksanaan
Para pengamat menilai bahwa rencana baru ini menandai peralihan dari tahap perencanaan menuju tahap pelaksanaan nyata. Penilaian tersebut menguat karena rencana ini muncul hanya beberapa hari setelah ‘Israel’ mengalokasikan sekitar 35 juta dolar AS untuk kegiatan perencanaan dan penataan permukiman yang sama. Langkah tersebut dinilai mencerminkan percepatan yang jelas dalam laju ekspansi permukiman pada periode saat ini.
Apabila rencana tersebut disetujui, maka langkah itu akan menjadi salah satu operasi perluasan permukiman terbesar di Tepi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memicu peringatan dari pihak Palestina dan berbagai kalangan internasional mengenai dampaknya terhadap masa depan wilayah Palestina serta peluang tercapainya penyelesaian politik yang adil bagi konflik yang telah berlangsung lama tersebut. (PIC)
