PALESTINA (PIC) – Pembukaan kembali permukiman ilegal Sanur bukan sekadar soal beberapa bangunan di atas bukit di Tepi Barat utara. Ada pesan politik kuat di baliknya: sesuatu yang dulu sempat dibongkar karena tekanan, kini bisa dihadirkan kembali—bahkan dengan paksaan—untuk menciptakan kenyataan baru di lapangan.
Artinya, Sanur bukan hanya isu lokal yang berkaitan dengan wilayah Jenin. Lebih dari itu, ini mencerminkan fase baru yang lebih agresif dari ‘Israel’ yang berupaya membentuk ulang wilayah Palestina lewat kontrol ketat, pemecahan wilayah, dan isolasi antar komunitas.
Langkah ini terjadi di tengah lonjakan besar perluasan permukiman ilegal. Sepanjang 2025, zionis menyetujui lebih dari 28.000 unit permukiman ilegal baru di Tepi Barat—angka tertinggi dalam satu tahun.
Dalam dua tahun terakhir, peningkatan ini berjalan seiring dengan melonjaknya kekerasan oleh pemukim ilegal, dengan ribuan serangan terhadap warga Palestina dan properti mereka.
Sanur berada di selatan Jenin, menghadap kawasan strategis yang mencakup kota-kota Palestina dan jalur pertanian penting. Permukiman ini pernah dikosongkan pada 2005 yang disebut sebagai “rencana pelepasan” ‘Israel’ bersama Homesh, Kadim, dan Ganim.
Namun bagi gerakan pemukim ilegal, penarikan itu tak pernah dianggap akhir. Kembalinya Sanur sekarang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membalikkan keputusan lama—terutama ketika keputusan tersebut dianggap menghambat ekspansi.
Mengapa sekarang?
Penjajah zionis ‘Israel’ saat ini dikenal sebagai salah satu yang paling keras dalam mendorong agenda permukiman ilegal. Jika dulu keputusan dijalankan perlahan atau lewat celah hukum, kini langkah-langkah itu dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari strategi aneksasi yang lebih luas. Prinsipnya jelas: tidak ada penarikan dari wilayah yang dijajah, dan tidak ada penghentian ekspansi di Tepi Barat.
Di lapangan, ekspansi ini berjalan seiring dengan sistem yang makin memecah wilayah. Pertumbuhan permukiman ilegal dibarengi operasi militer yang intens, penambahan pos pemeriksaan, serta pembangunan jalur-jalur khusus yang mengontrol akses jalan dan membatasi pergerakan warga Palestina.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), kini ada sedikitnya 925 pos pemeriksaan dan penghalang di Tepi Barat. Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari: perjalanan terhambat, aktivitas tertunda, dan ruang gerak masyarakat makin dibatasi.
Pembukaan kembali Sanur punya beberapa tujuan penting. Pertama, menegaskan bahwa wilayah yang pernah dikosongkan bisa diisi kembali—seolah menunjukkan bahwa pembongkaran sebelumnya bukan sesuatu yang permanen.
Kedua, memperkuat kendali atas area strategis, seperti dataran tinggi dan jalur transportasi, yang memang jadi kunci dalam perencanaan permukiman.
Ketiga, menguji reaksi politik, baik di dalam negeri maupun internasional. Jika langkah ini tidak mendapat banyak perlawanan, besar kemungkinan akan dijadikan contoh untuk langkah serupa di wilayah lain.
Dampak Langsung bagi Warga Palestina
Bagi desa-desa Palestina di sekitarnya, dampaknya terasa seketika. Polanya kerap sama: kehadiran awal permukiman ilegal, pembangunan jalan, pembatasan akses ke lahan pertanian, meningkatnya kekerasan pemukim, hingga akhirnya kontrol yang mengakar.
Warga menghadapi kehilangan tanah sekaligus gangguan harian—mulai dari pos pemeriksaan, penutupan akses, hingga serangan berulang, terutama saat musim panen. Data lembaga kemanusiaan menunjukkan lonjakan tajam serangan pemukim ilegal pada awal 2026, termasuk penembakan, pembakaran, dan pengusiran paksa.
Insiden ini bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari tekanan sistematis untuk mendorong warga Palestina meninggalkan tanah mereka.
Antara Hukum Domestik dan Hukum Internasional
Penjajah zionis ‘Israel’ kerap membingkai ekspansi permukiman ilegal sebagai keputusan administratif berbasis hukum domestik. Namun, hukum internasional secara tegas menyatakan bahwa permukiman di wilayah pendudukan adalah ilegal.
Di sinilah kontradiksi mencolok muncul: hukum digunakan bukan untuk membatasi pelanggaran, melainkan untuk melembagakannya.
Kembalinya Sanur menandai perubahan arah yang semakin terang: keputusan aneksasi kini dijalankan lebih terbuka. Narasi soal “solusi politik” atau “pengelolaan konflik” makin sulit menutupi kenyataan di lapangan—bahwa ada upaya membentuk ulang wilayah demi kepentingan pemukim, sementara warga Palestina makin terdesak ke area-area yang terpisah dan terisolasi.
Di saat yang sama, gerakan pemukim ilegal terlihat semakin berani. Dukungan politik di dalam negeri dan lemahnya tekanan internasional membuat mereka melangkah lebih percaya diri dalam mendorong agenda ekspansi.
Apakah Hasil Akhirnya Sudah Pasti?
Belum tentu. Memang, keseimbangan kekuatan di lapangan saat ini lebih menguntungkan zionis ‘Israel’. Namun, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi yang dipaksakan tidak selalu bertahan selamanya.
Ketahanan warga Palestina, upaya hukum, sorotan media, serta tekanan dari masyarakat sipil kerap berhasil memperlambat—bahkan menyulitkan—ekspansi permukiman.
Meski begitu, situasi sekarang tetap genting. Perluasan permukiman ilegal terus berjalan di tengah ketidakstabilan global, dan sering kali dianggap bukan prioritas dibanding krisis geopolitik lain.
Sanur bukan sekadar nama lama yang kembali muncul. Ia bisa menjadi sinyal awal dari langkah-langkah berikutnya. Ekspansi permukiman ilegal biasanya terjadi secara bertahap: satu pos bertambah jadi banyak, satu jalan berubah jadi jalur permanen, dan pembatasan sementara perlahan menjadi aturan tetap. (PIC)
