Seorang anak perempuan menggendong anak laki-laki melewati kehancuran akibat gempuran ‘Israel’ di Rafah, Gaza Selatan, pada 21 Januari 2025 (Eyad Baba/AFP).
GAZA (Middle East Eye) – Perusahaan-perusahaan konstruksi Mesir telah melakukan survei lokasi di tengah reruntuhan Gaza Selatan untuk proyek perumahan bernama “Green Rafah”, menurut sejumlah sumber Mesir kepada Middle East Eye (MEE).
Seorang sumber militer senior yang bertugas di Provinsi Sinai Utara, Mesir, mengatakan bahwa para insinyur Mesir telah meninjau sejumlah lokasi di Rafah Timur di bawah pengawasan serdadu dan angkatan udara ‘Israel’. Pengawalan itu berlangsung hingga rombongan insinyur meninggalkan wilayah Palestina yang terkepung tersebut.
Sebelum hancur akibat perang, Rafah dihuni sekira 250 ribu warga Palestina. Kota ini dikenal dengan pasar tradisional yang ramai, kamp-kamp pengungsi, serta kawasan hijau di sekitarnya.
Namun, sejak ‘Israel’ melancarkan perang yang disebut sebagai genosida terhadap warga Palestina, serdadu bersenjata ‘Israel’ telah menghancurkan sedikitnya 80 persen bangunan di wilayah administratif Rafah. Hampir seluruh penduduk yang sebelumnya tinggal di sana kini kehilangan tempat tinggal.
Sumber militer tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena tidak berwenang berbicara kepada media. Menurutnya, tahap awal proyek Green Rafah dirancang untuk menampung sekitar 20 ribu warga Palestina.
Kawasan permukiman itu akan berada di bawah pengawasan pasukan multinasional yang diperkirakan ditempatkan di sejumlah wilayah Gaza berdasarkan “kesepakatan perdamaian” Sharm el-Sheikh.
“Pembersihan puing-puing dan pekerjaan konstruksi kemungkinan baru dimulai setelah pemilihan umum ‘Israel’, agar tidak memengaruhi pemungutan suara atau dimanfaatkan oleh lawan-lawan Benjamin Netanyahu,” tambahnya.
Sumber kedua dari Mesir yang bekerja sama dengan Organi Group mengungkapkan kepada MEE bahwa perusahaan tersebut telah menerima instruksi dari manajemen senior untuk mengirim tim ke Rafah guna menyurvei lokasi yang disiapkan bagi pembangunan permukiman.
Ibrahim al-Arjani, yang juga dikenal dengan ejaan al-Organi atau Organi, merupakan pengusaha berpengaruh asal Sinai yang memiliki hubungan lama dengan aparat keamanan Mesir. Dua perusahaan yang terkait dengannya sebelumnya dilaporkan memiliki kendali besar atas lalu lintas orang dan barang melalui pelintasan Rafah.
The Sons of Sinai, perusahaan konstruksi dan kontraktor, dilaporkan mengendalikan izin keluar bagi truk dan barang lainnya. Sementara itu, Hala for Consulting and Tourism Services disebut memegang hak eksklusif untuk mengatur transportasi orang yang keluar-masuk wilayah Gaza.
Sumber dari Organi Group membenarkan keterangan mengenai pengaturan keamanan yang disampaikan sumber pertama. “Tim survei tersebut didampingi oleh serdadu ‘Israel’,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil survei kawasan yang ditetapkan telah diserahkan sebagai dasar penyusunan gambar teknis dan kajian yang diperlukan sebelum konstruksi dimulai, termasuk pembersihan puing dan penyiapan lahan.
“Pekerjaan akan dilanjutkan setelah kami mendapat izin untuk membersihkan puing-puing dan meratakan lahan agar pembangunan bisa dimulai,” katanya.
“Green Rafah direncanakan berada di bawah administrasi internasional, yang memisahkan Gaza dari ‘Israel’,” tambahnya.
Kedua sumber memperkirakan perusahaan-perusahaan konstruksi milik Organi akan mendapatkan proyek rekonstruksi yang dialokasikan kepada Mesir. Sebagian pekerjaan kemungkinan akan disubkontrakkan kepada perusahaan-perusahaan Mesir yang lebih kecil.
MEE telah meminta tanggapan dari Organi Group dan Layanan Informasi Negara Mesir, tetapi tidak menerima jawaban hingga berita ini diterbitkan.
Organi, pemimpin suku berusia 49 tahun, kerap dituduh memanfaatkan hubungannya dengan pemerintah Mesir untuk memperluas pengaruh di Sinai Utara sekaligus membangun kerajaan bisnis di berbagai wilayah Mesir.
Ia juga dilaporkan pernah memimpin milisi suku yang bertempur bersama pasukan keamanan Mesir untuk melawan pemberontakan di Sinai Utara selama hampir satu dekade. Konflik itu berlangsung setelah kudeta militer yang menggulingkan Mohamed Morsi, presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis.
Membentuk Ulang Gaza
Pada Agustus, Radio Angkatan Darat ‘Israel’ melaporkan bahwa Netanyahu dan Israel Katz telah menyetujui pekerjaan infrastruktur di Rafah timur, di sisi Garis Kuning yang diduduki penjajah ‘Israel’.
Menurut laporan tersebut, kawasan itu direncanakan menjadi lokasi permukiman bagi warga Palestina yang tinggal di luar kendali Hamas. Pekerjaan konstruksi mencakup penggalian serta pembangunan sambungan jaringan listrik, air, dan saluran pembuangan.
Sebelum memasuki kawasan tersebut, kontraktor dan pekerja Palestina akan menjalani pemeriksaan keamanan oleh Shin Bet, badan intelijen dalam negeri negara palsu ‘Israel’.
Kantor Netanyahu kemudian membantah sebagian isi laporan itu. Pihaknya menyatakan Green Rafah merupakan proyek percontohan yang didukung UEA, telah berjalan selama beberapa bulan, dan pekerjaan infrastrukturnya akan berlangsung di bawah pengawasan militer ‘Israel’.
Proyek tersebut muncul di tengah visi rekonstruksi Gaza yang lebih luas dan didukung Amerika Serikat. Visi itu dipaparkan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump, dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari.
Dijuluki “New Gaza”, rencana tersebut membayangkan penataan ulang wilayah Gaza melalui pembangunan kawasan permukiman baru, zona industri, infrastruktur transportasi, dan proyek pembangunan kembali berskala besar. Rencana itu mencakup lebih dari 100.000 unit hunian permanen di Rafah yang akan dibangun kembali, serta sekitar 200 pusat pendidikan.
Namun, rencana “New Gaza” tidak menjelaskan soal pengalihan sertifikat kepemilikan tanah maupun mekanisme pembagian hunian baru kepada warga Palestina. Rencana tersebut juga tidak memaparkan bagaimana keluarga-keluarga akan dipindahkan dari bangunan yang mereka tempati dan direncanakan untuk dihancurkan.
Persoalan ini terutama menyangkut Gaza tengah dan sejumlah kawasan di Kota Gaza bagian barat, tempat banyak bangunan masih berdiri utuh.
Sejauh ini, menurut sejumlah laporan, baru satu kontrak rekonstruksi yang diberikan di wilayah tersebut. Perusahaan Arkel International yang berbasis di Louisiana diperkirakan akan membangun pos militer untuk 150 personel pasukan internasional.
Restu CIA
Menurut sumber militer senior, survei lokasi di Rafah mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat.
“Washington menyampaikan instruksi terkait operasi di Rafah melalui Direktur CIA John Ratcliffe dalam kunjungan terbarunya ke Mesir,” katanya.
Dalam pertemuan di Kairo pada 20 September, Ratcliffe bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad. Dalam kesempatan tersebut, Sisi menekankan pentingnya melaksanakan seluruh tahapan kedua “Rencana Perdamaian Gaza” yang digagas Trump.
Menurut pernyataan Kepresidenan Mesir, Sisi menyerukan penguatan gencatan senjata, perlindungan warga sipil, serta akses bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa pembatasan. Ratcliffe memuji peran Mesir dalam memediasi gencatan senjata dan melanjutkan upaya mediasi.
Namun, keterangan resmi mengenai pertemuan itu tidak secara khusus menyebut rencana proyek Green Rafah.
Dalam sebuah acara Dewan Perdamaian pada akhir September, Kushner mengatakan perusahaan-perusahaan yang berminat terlibat dalam rekonstruksi Gaza dapat mengikuti “proses tender yang transparan”.
Meski demikian, BoP tidak menjawab pertanyaan MEE mengenai kemungkinan keterlibatan perusahaan-perusahaan Mesir dalam rekonstruksi, termasuk dugaan peran kontraktor yang terafiliasi dengan Organi.
Pada April, kajian bersama PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa memperkirakan Gaza membutuhkan dana sebesar 71,4 miliar dolar AS selama sepuluh tahun ke depan untuk pulih dari perang dan membangun kembali wilayahnya. Sebanyak 26,3 miliar dolar AS di antaranya dibutuhkan dalam 18 bulan pertama.
Namun, menurut BoP, dana yang sejauh ini benar-benar telah dikomitmenkan baru mencapai 280 juta dolar AS. Angka tersebut memperlihatkan kesenjangan besar antara janji pendanaan dan dana yang tersedia untuk membiayai proyek-proyek rekonstruksi. (Middle East Eye)