GAZA (PIC) – Di jantung Kota Gaza yang luluh lantak, ketika warganya masih bergulat dengan dingin dan lapar di antara puing-puing rumah mereka, sebuah proyek pembangunan kompleks hunian sementara di selatan wilayah Gaza, dekat Rafah, yang didanai Uni Emirat Arab (UEA), memicu gelombang kontroversi politik dan kemanusiaan.
Proyek yang berlokasi di belakang “garis kuning” — wilayah di bawah kendali zionis — dipandang sejumlah diplomat dan analis sebagai langkah rumit yang menyeimbangkan antara “bantuan” dan potensi perpecahan.
Skema ini dinilai bisa menggambar ulang peta kendali di Gaza dan menempatkan warga Palestina pada pilihan pahit: tetap bertahan di wilayah yang hancur, atau pindah ke zona yang berada di bawah perwalian zionis.
Di satu sisi, proyek ini mencerminkan pertemuan kepentingan regional dan internasional. Di sisi lain, ia memunculkan pertanyaan tajam tentang kelayakan, legitimasi kemanusiaan, serta dampaknya terhadap persatuan wilayah dan masa depan perlawanan.
Rencana UEA di Tanah Rafah yang Hancur
Kantor berita Reuters mengungkap rencana yang telah ditinjau bersama sejumlah diplomat Barat, yang menunjukkan bahwa UEA menyusun proyek pembangunan kompleks hunian sementara di selatan Gaza, di area yang sebelumnya kosong dari bangunan sebelum agresi, di sekitar Rafah.
Kota Rafah sebelumnya dihuni hampir 250.000 orang, sebelum lingkungannya diratakan akibat serangan zionis dan hampir sepenuhnya ditinggalkan penduduknya.
Kompleks tersebut dinamai Temporary Emirates Housing Complex dan dirancang berdiri di wilayah yang berada di bawah kontrol zionis ‘Israel’, dekat garis pembatas yang ditetapkan dalam kesepahaman gencatan senjata Oktober lalu.
Keraguan Politik dan Keragu-raguan Internasional
Sejumlah diplomat yang mengetahui detail rencana itu menyampaikan keraguan serius terhadap kelayakan politik dan kemanusiaannya.
Mereka menilai sebagian besar warga Palestina kemungkinan menolak tinggal di wilayah yang berada di bawah kendali langsung zionis ‘Israel’.
Saat ini sekitar dua juta warga Palestina masih berada di area yang berada di bawah kendali Hamas; dalam kondisi kehancuran luas dan kekurangan tempat tinggal serta layanan dasar.
Sumber diplomatik yang dikutip Reuters menyebut para donor internasional menunjukkan sikap hati-hati dalam mendanai proyek tersebut.
Mereka khawatir sengketa terkait tuntutan pelucutan senjata Hamas bisa memicu runtuhnya ketenangan sementara dan mengembalikan situasi ke perang terbuka, atau mengubah proyek menjadi instrumen politik dan keamanan, bukan murni “bantuan kemanusiaan”.
Bersinggungan dengan Visi Lama Amerika
Informasi yang beredar menyebut rencana Emirat ini bersinggungan dengan proposal yang pernah dipromosikan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, yang mendorong pembentukan “alternatif komunitas aman” bagi warga Palestina di wilayah Gaza yang diduduki zionis ‘Israel’. Gagasan itu kemudian dikemas ulang dengan istilah “planned communities”.
Menurut diplomat, pejabat Emirat membagikan rincian proyek dalam diskusi yang melibatkan Washington serta sejumlah badan terkait Gaza, termasuk wacana pembentukan “misi multinasional” yang dipimpin AS dan berbasis di wilayah Palestina terjajah untuk mengoordinasikan aspek keamanan dan layanan.
Zionis Penjajah Menyiapkan Lahan
Seorang diplomat menyebut penjajah ‘Israel’ telah membersihkan jalur luas dari iplom Laut Mediterania hingga Rafah untuk dialokasikan bagi proyek hunian sementara serupa dengan rencana Emirat.
Perkiraan iplomatic menyebut serdadu ‘Israel’ kini menguasai sekitar 53 persen wilayah Gaza, termasuk hampir seluruh bagian selatannya. Sementara itu, seluruh populasi Gaza hidup berdesakan di area sempit, di tengah reruntuhan dan tanpa infrastruktur memadai.
Antara Bantuan dan Perpecahan
Pakar keamanan dan militer Rami Abu Zubaida menilai kompleks Emirat di Rafah bukan sekadar proyek kemanusiaan terpisah, melainkan bagian dari rencana “keamanan” ‘Israel’ yang lebih luas untuk merekayasa ulang Gaza secara politik dan geografis.
Menurutnya, proyek ini merupakan implementasi praktis konsep “planned communities” yang pernah digaungkan Trump dan penasihatnya, Jared Kushner.
Skema tersebut berbasis pembentukan komunitas hunian bagi warga terlantar dalam bentuk kanton-kanton terisolasi di bawah kontrol zionis, sementara layanan dikelola pihak Arab dan internasional.
Ia menilai rencana itu berpotensi memecah Gaza menjadi dua entitas: Gaza A di bawah perwalian zionis ‘Israel’, dan Gaza B di wilayah yang tersisa tanpa rekonstruksi dan tanpa prospek jelas—sebuah jalur pemisahan berbahaya yang dinilai bertujuan mencekik perlawanan dan memisahkannya dari basis rakyat.
Bertaruh pada Lapar dan Tekanan
Abu Zubaida melihat peluang keberhasilan rencana tersebut, dari sudut pandang para penggagasnya, bertumpu pada eksploitasi tekanan ekstrem: kelaparan, dingin, kehidupan di tenda, dan ketiadaan infrastruktur—untuk mendorong warga menerima realitas keras dan pindah ke wilayah yang dipromosikan sebagai lebih aman dan sejahtera.
Namun, ia menilai faktor kegagalan jauh lebih besar, mengingat penolakan luas warga Palestina terhadap relokasi ke wilayah di bawah kontrol pendudukan, karena risiko penangkapan, pembunuhan, dan kehidupan di bawah bayang-bayang senjata.
“Ini bunuh diri kolektif yang mayoritas rakyat kami tak mungkin terima,” tegasnya.
Ia memperingatkan kompleks-kompleks tersebut akan dipandang rakyat Palestina dan kelompok perlawanan sebagai “permukiman perwalian”, dan para donor sendiri menyadari kawasan itu berpotensi berubah menjadi titik panas ketegangan di masa depan. (PIC)
