GAZA (PIC) – Gencatan senjata tidak menghentikan teror zionis ‘Israel’ di Gaza. Yang berubah hanya alat dan jaraknya. Terbang rendah dan beroperasi dekat dengan warga, drone bersenjata jenis quadcopter terus mengawasi, melacak pergerakan, lalu menembaki atau menjatuhkan bahan peledak ke arah mereka.
Euro-Med Human Rights Monitor mendokumentasikan sedikitnya 60 warga sipil tewas akibat serangan quadcopter sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025 hingga awal September 2026.
Yang menjadi perhatian bukan hanya jumlah korban, tetapi cara serangan dilakukan. Warga bukan sekadar terkena tembakan secara acak. Dalam sejumlah kasus, mereka terlebih dahulu terlihat, diawasi, dilacak, kemudian ditembak dari jarak dekat.
Quadcopter: Mata Bersenjata di Atas Warga
Berukuran relatif kecil dan mampu terbang rendah, quadcopter dapat melakukan pengawasan jarak dekat. Drone ini dapat dilengkapi kamera termal, sistem identifikasi dan pelacakan sasaran, serta perangkat penstabil senjata.
Sejumlah jenis juga mampu membawa bahan peledak atau amunisi. Kemampuan tersebut memungkinkan satu perangkat menjalankan tiga fungsi sekaligus: mengawasi, menentukan sasaran, dan menyerang.
Drone dapat bertahan di atas suatu kawasan, mengamati warga di bawahnya, mengikuti pergerakan mereka, lalu melepaskan tembakan dari jarak dekat. Kemampuan inilah yang membuat penggunaan quadcopter terhadap warga sipil menimbulkan persoalan serius.
60 Korban dan Dugaan Pola Berulang
Menurut dokumentasi Euro-Med, sedikitnya 60 warga sipil tewas akibat tembakan atau amunisi quadcopter sejak gencatan senjata. Angka tersebut merupakan bagian dari 1.368 warga Palestina yang tewas akibat gempuran serdadu zionis ‘Israel’ dalam periode yang sama.
Korban berasal dari berbagai kelompok, termasuk anak-anak, muhajirin, petani, penggembala, serta warga yang berusaha kembali ke rumah atau lahan mereka.
Bagi Euro-Med, rangkaian kasus tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan menunjukkan pola serangan yang berulang terhadap warga sipil.
Tiga Cara Quadcopter Membunuh dan Mengontrol
Dokumentasi Euro-Med menunjukkan sedikitnya tiga pola penggunaan quadcopter. Pertama, menembaki individu secara langsung setelah mereka terlihat dan pergerakannya dilacak.
Kedua, menjatuhkan bahan peledak ke kerumunan warga sipil dan tenda pengungsi. Ketiga, menggunakan drone di sekitar garis kuning untuk mengendalikan pergerakan warga dan mencegah mereka mencapai rumah, lahan, atau lokasi mata pencarian enga naman.
Dengan fungsi tersebut, quadcopter bukan lagi sekadar senjata serang. Ia menjadi alat pengawasan dan kontrol atas wilayah sekaligus pergerakan warga sipil.
Anak-Anak dan Pertanyaan tentang Penargetan
Banyaknya korban anak-anak dalam kasus tersebut semakin membantah telak anggapan bahwa serangan terjadi semata-mata akibat “kesalahan”.
Temuan Euro-Med sejalan dengan laporan multidisipliner Costs of War Project di Watson Institute, Brown University, yang menganalisis 18 kasus anak yang tewas atau terluka akibat tembakan.
Dalam 90 persen kasus, saksi menyebut tembakan berasal dari quadcopter. Sebagian besar korban mengalami luka akibat satu tembakan berkaliber kecil yang mengenai kepala, leher, dada, atau perut.
Dalam tiga kasus, analisis medis, pencitraan, dan balistik menemukan bahwa sudut masuk dan lintasan peluru konsisten dengan tembakan dari drone.
Temuan itu menggeser pertanyaan dari sekadar bagaimana korban terbunuh menjadi pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana mereka dipilih sebagai sasaran?
Dari Luka Menjadi Disabilitas: Kisah Amir Shath
Kasus Amir Muhammad Khalil Shath memperlihatkan dampak serangan quadcopter yang tidak berakhir dengan kematian.
Pada 12 Agustus 2026, Amir yang berusia 11 tahun sedang pulang bersama ayahnya setelah menerima paket makanan. Dalam perjalanan, mereka ditembaki quadcopter yang terbang rendah, sebelum drone tersebut menjatuhkan sebuah granat peledak.
Serpihan mengenai kepala dan paha Amir, menyebabkan pendarahan di otak dan luka pada tulang tengkorak. Dokter berhasil menghentikan pendarahan, tetapi serpihan masih bersarang di kepalanya. Menurut ayahnya, luka tersebut membuat Amir mengalami disabilitas motorik permanen dan kehilangan kemampuan untuk berdiri maupun berjalan.
Kasus Amir menunjukkan sisi lain dari senjata ini: serangan yang tidak membunuh, tetapi dapat berdampak pada kehidupan korbannya.
Kemampuan quadcopter untuk melihat, mengikuti, dan mengidentifikasi sasaran membuat alasan “salah sasaran” menjadi semakin penting untuk diuji. Persoalannya semakin serius ketika korban adalah anak-anak, petani, atau penggembala yang tidak membawa senjata dan tidak menimbulkan ancaman langsung.
Euro-Med menilai bahwa penargetan warga sipil yang berulang dengan pola serupa dapat menjadi indikasi bahwa mereka memang dipilih sebagai sasaran serangan. Karena itu, lembaga tersebut menyerukan penyelidikan terhadap tanggung jawab operator, komandan, serta pihak yang mengeluarkan atau mengizinkan perintah serangan.
Rantai Kejahatan Tidak Berhenti pada Operator
Operator drone bukan satu-satunya pihak yang perlu diperiksa. Setiap operasi penargetan melibatkan rangkaian keputusan: menentukan wilayah dan sasaran, mengumpulkan serta menganalisis data pengawasan, menetapkan aturan pelibatan, memberikan perintah misi, hingga memutuskan untuk menembak atau menjatuhkan amunisi.
Karena itu, Monitor mendesak agar rekaman kamera drone, data penerbangan dan lokasi, catatan penembakan, jenis amunisi, perintah misi, aturan pelibatan, serta data identifikasi sasaran diamankan untuk penyelidikan. Identitas operator dan komandan yang mengeluarkan atau mengizinkan serangan juga harus ditelusuri.
Dengan demikian, penyelidikan tidak berhenti pada siapa yang menekan pelatuk, tetapi membongkar sistem pengambilan keputusan yang memungkinkan teknologi presisi digunakan untuk menargetkan warga sipil.
Senjata Kecil, Persoalan Hukum yang Besar
Persoalan ini juga melampaui medan perang. Penyelidikan perlu menelusuri produsen, pemasok, rantai pasokan, serta teknologi dan perangkat lunak yang mendukung sistem penargetan dan pelacakan.
Euro-Med menyerukan penyelidikan terhadap jenis drone dan amunisi yang digunakan, termasuk produsen dan pemasoknya. Lembaga itu juga mendesak negara-negara menghentikan ekspor, transfer, atau pendanaan untuk drone bersenjata, komponen, dan layanan teknis yang diberikan kepada zionis ‘Israel’.
Perusahaan juga diminta menghentikan dukungan yang dapat memungkinkan penggunaan teknologi tersebut untuk serangan terhadap warga sipil.
Maka pertanyaannya tidak lagi hanya siapa yang menarik pelatuk, tetapi juga: Siapa yang membuat senjatanya? Siapa yang memasoknya? Siapa yang mengoperasikannya? Siapa yang memberikan perintah? Dan siapa yang mengetahui penggunaannya tetapi tidak menghentikannya?
Senjata Presisi yang Disalahgunakan Penjajah
Kasus quadcopter di Gaza memperlihatkan paradoks perang modern. Semakin canggih teknologi dalam mengawasi, melacak, dan menghantam sasaran, semakin tidak memadai pula alasan bahwa sebuah serangan dilakukan dengan “presisi”. Sebab, presisi teknis tidak otomatis membuat sebuah serangan menjadi sah.
Pertanyaan terpenting tetap sama: apakah orang yang menjadi sasaran memang sah untuk diserang sejak awal?
Jika seorang warga sipil dapat terlihat, dipantau, dan dilacak sebelum ditembak, persoalannya bukan lagi sekadar seberapa akurat senjata tersebut, melainkan keputusan yang dibuat sebelum pelatuk ditekan.
Karena itu, quadcopter di Gaza tidak dapat dilihat hanya sebagai drone kecil di udara. Ia merupakan bagian dari sistem yang menggabungkan pengawasan, penargetan, dan kendali daya tembak.
Sistem inilah yang menurut Euro-Med Monitor harus menjadi objek penyelidikan hukum dan pidana, dengan pertanggungjawaban ditelusuri dari operator hingga rantai komando, pihak pendukung, serta pemasok teknologi dan persenjataan. (PIC)