Tank dan serdadu ‘Israel’ dikerahkan di dekat pagar pembatas Gaza pada 10 Juni 2026. (Jack Guez/AFP)
GAZA (Middle East Eye) – Dokumen kesepakatan pelucutan senjata Gaza yang belum dipublikasikan dan diperoleh Middle East Eye (MEE) mengungkap bahwa senjata milik kelompok perlawanan (Hamas) dan faksi-faksi Palestina tidak akan diserahkan kepada ‘Israel’ maupun pasukan internasional.
Seluruh persenjataan akan ditempatkan di bawah kendali Komite Nasional, otoritas transisi Palestina yang akan dibentuk di Gaza.
Hamas menegaskan pada awal Agustus bahwa pelaksanaan kesepakatan pelucutan senjata bergantung pada kepatuhan Amerika Serikat dan ‘Israel’ terhadap komitmen dalam perjanjian gencatan senjata yang dicapai tahun lalu.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa “Board of Peace” telah mencapai kesepakatan untuk melucuti senjata Hamas dan seluruh kelompok bersenjata di Gaza. MEE telah memperoleh salinan dokumen berisi 15 poin kesepakatan tersebut, meski ‘Israel’ belum mengakuinya secara resmi.
Harian ‘Israel’ Haaretz mengutip sumber politik ‘Israel’ yang menyatakan bahwa tidak akan ada penarikan serdadu ‘Israel’ dari Garis Kuning (Yellow Line) yang membelah Gaza. Sementara itu, Trump menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting menuju pelaksanaan rencana 20 poin dan pembentukan pemerintahan Palestina baru.
Trump menyatakan serdadu ‘Israel’ akan ditarik seiring selesainya proses pelucutan senjata, sedangkan Pasukan Stabilisasi Internasional yang dibentuk berdasarkan mandat PBB akan bekerja bersama kepolisian Palestina yang baru.
Namun, pejabat Hamas Ghazi Hamad mengatakan kelompoknya tidak akan melepaskan senjata sebelum ‘Israel’ menghentikan serangan, membuka akses bantuan dan barang kebutuhan, serta menarik pasukannya sesuai kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa tidak ada senjata yang akan dipindahkan atau diserahkan kepada ‘Israel’ maupun pihak non-Palestina.
Pada akhir proses pelucutan senjata, Komite Nasional menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menyimpan, mengelola, dan mengendalikan seluruh persenjataan di Gaza.
Komite ini juga akan menjadi otoritas tunggal dalam pendataan senjata, penerbitan dan pencabutan izin, serta penegakan aturan terkait senjata.
Seluruh faksi, klan, dan komponen masyarakat Palestina diwajibkan bekerja sama dalam proses tersebut.
Berbeda dengan narasi yang menggambarkan Hamas menyerah di bawah tekanan, dokumen itu menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan pengelolaan senjata dilakukan oleh Palestina sendiri. Pihak internasional hanya berperan sebagai pemantau.
Siapa yang Mengendalikan Senjata?
Kesepakatan tersebut menempatkan kewajiban ‘Israel’ sebagai syarat utama pelaksanaannya. Hamas telah menegaskan tidak akan menjalankan bagian mana pun dari peta jalan sebelum ‘Israel’ memenuhi komitmennya, termasuk penarikan penuh dan bertahap dari wilayah Gaza.
Dokumen itu menyebut perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya hanya dapat dilakukan setelah kewajiban pada tahap sebelumnya diverifikasi telah dilaksanakan oleh komisi internasional.
Proses inventarisasi senjata juga secara langsung dikaitkan dengan penarikan bertahap serdadu ‘Israel’ dari Gaza.
Pelaksanaannya baru dapat dimulai setelah tiga syarat terpenuhi: penyelesaian kewajiban dalam Protokol Sharm El-Sheikh, masuknya Komite Nasional ke Gaza, dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Para pihak bersepakat memberi waktu 14 hari untuk menyusun jadwal pelaksanaan, dengan kemungkinan perpanjangan berdasarkan keputusan Komite Verifikasi Internasional yang terdiri dari negara-negara penjamin, Peace Council, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Peran Pasukan Stabilisasi Internasional
Meski kerap dipresentasikan sebagai penjamin keamanan masa transisi, peran Pasukan Stabilisasi Internasional dalam dokumen tersebut sangat terbatas.
Pasukan ini tidak bertugas menjalankan fungsi kepolisian, menangani urusan masyarakat Palestina, menegakkan gencatan senjata, maupun melatih polisi Palestina.
Tugas mereka hanya memantau kepatuhan semua pihak terhadap kesepakatan, mengawasi distribusi bantuan kemanusiaan dan kebutuhan pokok ke Gaza, serta menjalankan tugas nonkepolisian yang diminta Komite Nasional.
Dokumen itu juga menegaskan bahwa keamanan internal sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Palestina. Komite Nasional akan bertanggung jawab menangani seluruh insiden keamanan internal.
Nasib Polisi dan Kelompok Bersenjata
Salah satu klausul penting menyebutkan bahwa senjata kelompok bersenjata akan didata dan disimpan sesuai jadwal yang disepakati, tetapi personel kelompok-kelompok tersebut tidak akan diintegrasikan ke dalam aparat keamanan maupun kepolisian Palestina.
Dokumen tidak menjelaskan secara rinci proyeksi para pejuang setelah proses tersebut selesai. Yang disebutkan hanya adanya program “reintegrasi dan dukungan sosial”.
Sebaliknya, personel kepolisian yang tidak lolos proses verifikasi dapat dialihkan ke jabatan sipil sesuai keahlian atau dipensiunkan berdasarkan hukum Palestina, tanpa kehilangan hak-hak finansial mereka.
Dana Rekonstruksi Gaza Masih Minim
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, dokumen tersebut membatasi kewajiban keuangan yang dapat ditangani Komite Nasional hingga 400 juta dolar AS.
Dana itu digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemasok, kontraktor, dan pihak lain, serta akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun sesuai prioritas yang ditetapkan komite.
Klaim atau kewajiban keuangan yang melebihi batas tersebut akan ditangani dalam proses nasional pada tahap berikutnya.
Bagi wilayah yang harus memimpin rekonstruksi pascaperang, angka 400 juta dolar AS dinilai sangat terbatas dan menunjukkan rapuhnya kondisi keuangan Gaza; bahkan sebelum dana rekonstruksi skala besar mulai tersedia. (Middle East Eye)
