PALESTINA (PIC) — Ketika perhatian dunia tertuju pada perang di Gaza, perubahan besar sedang berlangsung di Tepi Barat. Pengamat menilai langkah-langkah ‘Israel’ kini melampaui aspek keamanan dan mengarah pada upaya membentuk ulang realitas politik serta geografis wilayah tersebut sesuai visi sayap kanan ‘Israel’.
Akademisi Mohammed Muslih mengatakan perkembangan saat ini bukan sekadar eskalasi lapangan, melainkan bagian dari proyek ambisius penjajah untuk menentukan masa depan Tepi Barat, mengakhiri era Perjanjian Oslo, dan mewujudkan konsep “Negara Yahudi” berdasarkan pandangan ideologis dan religius kelompok kanan ‘Israel’.
Dalam pandangan zionis ‘Israel’, kata Muslih, Gaza dianggap sebagai kedalaman keamanan, sedangkan Tepi Barat merupakan kedalaman eksistensial proyek zionis karena terkait dengan narasi keagamaan Yahudi dan konsep “Tanah yang Dijanjikan”. Karena itu, wilayah ini menjadi aset strategis yang tidak ingin dilepaskan oleh sayap kanan ‘Israel’.
Muslih menambahkan bahwa sejarah Tepi Barat membentang lebih dari 3.000 tahun, sementara masa kerajaan-kerajaan Yahudi hanya berlangsung sekitar 200 tahun. Namun, periode singkat itu terus dijadikan dasar legitimasi historis bagi proyek ‘Israel’ di Palestina.
Menurutnya, sayap kanan ‘Israel’ berupaya mewujudkan tujuan politik dan ideologis terbesarnya: membentuk ulang negara Yahudi berdasarkan konsep yang menganggap kedaulatan ‘Israel’ belum sempurna tanpa penguasaan atas Tepi Barat.
Karena itu, ‘Israel’ mungkin bersikap fleksibel dalam isu lain, tetapi tidak terhadap Tepi Barat yang dianggap sebagai inti proyek Zionis.
Muslih menilai berbagai tindakan ‘Israel’—mulai dari perluasan permukiman ilegal, meningkatnya peran pemukim kolonial, pengusiran warga Palestina, penangkapan, pembatasan ketat, hingga pengabaian pembagian wilayah A, B, dan C dalam Perjanjian Oslo—bertujuan menghapus peluang berdirinya negara Palestina.
Ia juga menilai Netanyahu berupaya mengalihkan fokus konflik dari Gaza ke Tepi Barat pascaperang, sekaligus memperkuat dukungan dari kelompok sayap kanan ekstrem, pemukim, dan kalangan religius radikal, termasuk yang terpengaruh ideologi gerakan Kach yang telah dilarang.
Melampaui Oslo
Menurut Muslih, langkah-langkah penjajah ‘Israel’ saat ini merupakan upaya mengakhiri Perjanjian Oslo secara de facto dan mencaplok Tepi Barat ke dalam wilayah ‘Israel’.
Dalam skenario tersebut, warga Palestina akan didorong ke wilayah-wilayah terpisah yang tidak saling terhubung dan hanya dikelola oleh administrasi lokal dengan kewenangan terbatas. Model ini mengingatkan pada proyek “Liga Desa” (Village Leagues) yang pernah didorong penjajah ‘Israel’ pada masa lalu.
Muslih menilai kondisi saat ini menandai kembalinya pemikiran sayap kanan yang secara terbuka menolak hak politik rakyat Palestina di Tepi Barat.
Muslih menggambarkan Otoritas Palestina tengah mengalami kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, lembaga itu kehilangan banyak instrumen politik, semakin tidak mampu memengaruhi perkembangan situasi, dan perannya kian tersisih dalam berbagai isu strategis, terutama terkait Gaza.
Ia memperingatkan bahwa Tepi Barat kini menghadapi ancaman yang lebih besar, yakni upaya menghapus keberadaan Palestina secara politik dan geografis di tengah berlanjutnya proyek ‘Israel’ dan lemahnya kemampuan resmi Palestina untuk menghadangnya.
Dampak Jangka Panjang Pasca-Perang
Muslih meyakini peristiwa 7 Oktober akan membawa dampak jangka panjang, tidak hanya bagi Palestina dan ‘Israel’, tetapi juga bagi tatanan internasional.
Menurutnya, ‘Israel’ kini menghadapi krisis yang semakin dalam terkait identitas negara dan sistem politiknya, bersamaan dengan merosotnya citra internasional secara signifikan, terutama di kalangan generasi muda Eropa dan Amerika Serikat.
Ia menilai semakin banyak generasi muda Barat yang tidak lagi menerima narasi ‘Israel’ secara mentah dan mulai mempertanyakan legitimasi proyek kolonial zionis itu sendiri. (PIC)
