GAZA (Al Jazeera) – Membangun kembali Gaza akan menelan biaya sekira US$71,4 miliar atau lebih dari Rp1.160 triliun. Temuan tersebut diungkap dalam laporan bersama Oxfam, Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), dan Palestine Trade Centre (PalTrade).
Agresi genosida yang berlangsung lebih dari dua tahun telah menewaskan sedikitnya 73 ribu warga Palestina, melukai 173 ribu orang, dan memaksa 1,9 juta penduduk mengungsi.
Berdasarkan laporan Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, dan Bank Dunia pada April lalu, Gaza kini membutuhkan dana sekitar US$71,4 miliar untuk pulih dan dibangun kembali.
Laporan tersebut juga menyebut embangunan manusia di Gaza mengalami kemunduran hingga 77 tahun. Karena itu, rekonstruksi tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan langsung rakyat Palestina.
“Rekonstruksi bukan hanya tugas kemanusiaan, tetapi juga tugas politik. Rencana yang dirancang di ibu kota negara-negara asing, sekalipun didukung pendanaan besar, hanya akan menjadi proyek kosmetik dan bentuk lain dari kontrol atas tanah serta kehidupan rakyat Palestina. Pesan yang kami dengar dari konsultasi di seluruh Gaza sangat jelas: jangan putuskan masa depan kami tanpa kami,” kata peneliti senior MAS, Misyef Jamil.
Berapa Biaya Rekonstruksi Gaza?
Laporan RDNA memperkirakan Gaza mengalami kerusakan fisik dan kerugian ekonomi senilai US$57,9 miliar akibat perang.
Dalam 18 bulan pertama, dibutuhkan sedikitnya US$26,3 miliar untuk memulihkan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur vital, dan menggerakkan pemulihan ekonomi.
Sebagai gambaran, nilai US$71,4 miliar setara dengan biaya pembangunan hampir 48 gedung Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia.
Menurut Oxfam, angka tersebut tujuh kali lebih besar dibandingkan seluruh kebutuhan rekonstruksi pasca-agresi zionis ‘Israel’ di Gaza sejak tahun 2008.
Skala Kehancuran dan Dampak Kemanusiaan
Laporan itu menggambarkan kerusakan besar yang menimpa sektor perumahan, endidikan, kesehatan, serta hilangnya warisan budaya dan sosial akibat hancurnya masjid, museum, dan berbagai situs bersejarah.
Data laporan dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan:
• 371.888 unit rumah rusak atau hancur.
• Terdapat sekitar 66 juta ton puing-puing, setara massa 11 Piramida Giza.
• Lebih dari 50.000 orang membutuhkan rehabilitasi jangka panjang.
• 83 persen penyandang disabilitas terpaksa meninggalkan alat bantu mereka.
• Lebih dari 58.000 anak kehilangan satu atau kedua orang tuanya.
• 55 persen rumah sakit tidak lagi berfungsi.
• 93 persen bangunan sekolah mengalami kerusakan atau hancur.
Tantangan Besar Membersihkan Puing
Sebelum rekonstruksi dimulai, sekitar 66 juta ton puing harus disingkirkan. Tumpukan reruntuhan membuat banyak lingkungan tidak dapat diakses, terutama oleh penyandang disabilitas yang kesulitan bergerak di tengah lanskap yang hancur.
Puing-puing tersebut juga menimbulkan ancaman serius. Di dalamnya diperkirakan masih terdapat bom dan amunisi yang belum meledak. Selain itu, bangunan yang rusak berpotensi melepaskan asbes dan material berbahaya lainnya ke udara, sementara limbah medis, limbah industri, dan air limbah mencemari lingkungan sekitar.
Tantangan lain yang tidak kalah berat adalah keberadaan sekira 8 ribu hingga 11 ribu jenazah warga Palestina yang diyakini masih tertimbun reruntuhan. Jenazah mereka harus dievakuasi dan diidentifikasi secara layak sebelum proses embangunan kembali dapat dilakukan dalam skala besar.
Proses pembersihan puing mencakup pengangkutan, pemilahan, dekontaminasi, daur ulang, hingga pembuangan jutaan ton material. Tahap ini dipandang sebagai langkah awal yang sangat penting, namun diperkirakan memerlukan waktu bertahun-tahun, biaya besar, peralatan khusus, dan dukungan internasional.
Berapa Lama Rekonstruksi Akan Berlangsung?
Laporan tersebut mengusulkan peta jalan rekonstruksi selama lima tahun dengan menempatkan rakyat Palestina sebagai aktor utama dalam setiap tahap pembangunan.
Program ini dirancang bersama Uni Eropa, negara-negara Teluk, Mesir, PBB, dan berbagai lembaga internasional untuk memulihkan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur, serta meletakkan fondasi pembangunan jangka panjang.
Fase 1: Bantuan Darurat dan Stabilisasi
Tahap awal ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$10 miliar dan berfokus pada pemulihan fungsi dasar kehidupan masyarakat.
Prioritasnya meliputi:
• Menjamin akses bantuan kemanusiaan.
• Memulihkan pasokan bahan bakar, air, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan komunikasi.
• Membersihkan puing paling mendesak serta mengevakuasi jenazah.
• Menyalurkan bantuan tunai, perlindungan, dan dokumen darurat.
• Memprioritaskan keluarga yang dikepalai perempuan, penyandang disabilitas, korban luka, lansia, dan para pengasuh.
Fase 2: Pemulihan Awal dan Restorasi Layanan
Tahap ini membutuhkan sekitar US$15 miliar dan bertujuan menghubungkan kembali masyarakat, layanan publik, serta aktivitas ekonomi lokal.
Programnya mencakup:
• Perbaikan rumah, klinik, sekolah, sistem air dan sanitasi, jalan, serta jaringan energi.
• Pemulihan layanan perbankan, sistem pembayaran, dan akses pasar.
• Dukungan bagi perusahaan lokal dan tenaga kerja Palestina serta perluasan bantuan hukum.
Fase 3: Rekonstruksi Jangka Menengah
Dengan kebutuhan dana sekitar US$25 miliar, fase ini berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur utama dan kehidupan sosial masyarakat.
Prioritasnya meliputi:
• Pembangunan perumahan, sekolah, rumah sakit, sistem air dan sanitasi, energi, transportasi, dan layanan kota dalam skala besar.
• Integrasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sistem perlindungan sosial, layanan perawatan, serta penganggaran yang responsif gender.
• Pemulihan aset produktif dan layanan publik.
Fase 4: Pembangunan Jangka Panjang
Tahap akhir diperkirakan memerlukan sekitar US$20 miliar dan diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Fokus utamanya adalah:
• Memperkuat perdagangan dan mengalihkan kendali proses pemulihan ke tangan Palestina, bukan pihak eksternal.
• Meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.
• Membangun fondasi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi jangka panjang bagi Gaza. (Al Jazeera)
