BAITUL MAQDIS (PIC) – Penjajah zionis ‘Israel’ mendorong 20 proyek permukiman ilegal baru di Baitul Maqdis sepanjang Februari 2026.
Langkah ini mempercepat apa yang oleh pihak Palestina disebut sebagai upaya terkoordinasi untuk membentuk ulang komposisi demografis dan peta geografis kota tersebut.
Dalam laporan bulanan tentang pelanggaran, Pemerintah Provinsi Baitul Maqdis menyebut proyek-proyek ilegal itu terpantau melalui pemantauan harian terhadap pengumuman resmi penjajah ‘Israel’ dan otoritas Kota Baitul Maqdis.
Rencana yang diajukan mencakup pembangunan baru, penyitaan lahan, serta perluasan permukiman ilegal di berbagai titik kota.
Menurut laporan tersebut tujuh proyek telah masuk tahap “deposit untuk peninjauan”, yaitu fase sebelum persetujuan akhir. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan 613 unit permukiman di atas sekitar 960 dunum lahan.
Lima proyek lainnya telah memperoleh persetujuan untuk membangun 51 unit di atas sekitar 40 dunum. Selain itu, satu tender baru diterbitkan untuk pembangunan 231 unit permukiman.
Pemerintah Palestina menilai percepatan persetujuan dan penerbitan tender ini bukan sekadar proses administratif rutin.
Mereka memandangnya sebagai bagian dari strategi politik untuk memperkuat kontrol penjajah zionis ‘Israel’ atas Baitul Maqdis.
Serangan Pemukim Ilegal Meningkat
Perluasan permukiman ilegal di Baitul Maqdis tak berjalan sendirian. Pemerintah Provinsi Baitul Maqdis mencatat 47 serangan pemukim ilegal sepanjang Februari 2026; termasuk sembilan kasus penyerangan fisik langsung terhadap warga Palestina.
Salah satu insiden paling fatal menewaskan Nasrallah Abu Siam (20), warga Mikhmas di utara Baitul Maqdis. Peristiwa itu menambah daftar panjang kekerasan yang terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di lapangan.
Menurut laporan resmi, serangan yang terdokumentasi meliputi penembakan, pembakaran, pemblokiran jalan, pelecehan terhadap para penggembala, perampokan rumah dan vandalisme, dan penyerangan terhadap gereja.
Pemerintah Provinsi Baitul Maqdis menilai sejumlah insiden tersebut berlangsung di bawah perlindungan langsung serdadu ‘Israel’. Situasi ini mencerminkan adanya koordinasi antara kelompok pemukim dan pemerintahan sayap kanan ‘Israel’ untuk memaksakan realitas baru di lapangan serta mengubah status quo di Baitul Maqdis.
Dalam laporan tahunan 2025, Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Ilegal menyebut komite perencanaan penjajah ‘Israel’ telah meninjau 107 rencana struktural permukiman di Baitul Maqdis sepanjang tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, 41 rencana berada di luar batas kota yang ditetapkan ‘Israel’ dan 66 rencana berada di dalam permukiman ilegal yang terletak dalam batas tersebut.
Percepatan perencanaan ini mencerminkan upaya memanfaatkan iklim politik regional dan internasional saat ini untuk memperluas permukiman ilegal secara lebih agresif. (PIC)
