GAZA (PIC) – Meski kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, penjajah zionis ‘Israel’ terus berambisi memperluas kontrol wilayah di Gaza melalui serangan harian, pengeboman, dan operasi pembunuhan.
Di saat yang sama, wilayah yang diduduki penjajah ‘Israel’ dilaporkan bergerak semakin ke barat, melampaui batas yang sebelumnya dikenal sebagai “Yellow Line” atau Garis Kuning di bagian timur Gaza.
Perluasan itu kini memunculkan zona baru yang oleh zionis disebut sebagai “Orange Line” atau Garis Oranye — sebuah area yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup warga Palestina di Gaza.
Dari Garis Kuning ke Garis Oranye
Dalam kesepahaman negosiasi yang berlangsung di Sharm El-Sheikh, Mesir, Garis Kuning sebelumnya ditetapkan sebagai zona pemisah lapangan. Berdasarkan pengaturan itu, sekitar 47 persen wilayah Gaza tetap menjadi area tempat warga Palestina tinggal. Sementara 53 persen wilayah lainnya berada diduduki zionis ‘Israel’.
Namun berbagai laporan menyebut situasi di lapangan berubah setelah militer ‘Israel’ terus memperluas operasi dan zona kontrolnya ke arah barat. Perubahan itu menciptakan realitas baru yang kini dikenal sebagai Garis Oranye — wilayah pembatas tambahan yang memperluas area terlarang bagi warga Palestina.
Kelompok hak asasi manusia Palestina memperingatkan bahwa perluasan zona militer tersebut membawa dampak kemanusiaan dan politik yang serius.
Bagi warga Gaza yang sudah hidup di tengah kepadatan ekstrem, pengungsian, dan kehancuran infrastruktur, bertambahnya wilayah terlarang berarti semakin sempitnya ruang untuk bertahan hidup.
Banyak keluarga kini terdesak ke area-area kecil yang semakin padat, sementara akses terhadap rumah, lahan, dan sumber penghidupan terus berkurang.
Di tengah kondisi itu, serangan dan pengeboman yang masih berlangsung hampir setiap hari membuat rasa aman semakin sulit ditemukan.
Meski secara resmi gencatan senjata masih berlaku, situasi di lapangan menunjukkan ketegangan belum benar-benar berhenti.
Perluasan zona militer dan pembatasan wilayah kian memperkuat kontrol penjajah atas sebagian besar Gaza, sekaligus menciptakan fakta baru yang dapat berdampak panjang terhadap masa depan wilayah tersebut.
Bagi warga Palestina di Gaza, perubahan garis di peta kini bukan sekadar persoalan militer atau politik — tetapi soal ruang hidup yang terus menyusut dari hari ke hari.
Pusat Hak Asasi Manusia Gaza memperingatkan eskalasi berbahaya dalam kejahatan militer ‘Israel’ yang semakin mempersempit ruang hidup warga sipil di wilayah Gaza.
Pekan lalu, lembaga tersebut menyebut perluasan zona terbatas – yang kini dikenal sebagai Garis Oranye – telah menambah wilayah terlarang bagi warga Palestina sekitar 11 persen dari total area Gaza.
Dengan perluasan itu, total wilayah yang kini masuk area terbatas atau dilarang bagi warga Palestina disebut mencapai sekitar 65 persen dari seluruh wilayah Gaza. Artinya, sekitar 2,1 juta warga Gaza kini terdesak untuk bertahan hidup hanya di sekitar 35 persen wilayah yang tersisa.
Kondisi tersebut memperburuk situasi kemanusiaan yang sebelumnya sudah sangat rapuh. Ribuan keluarga pengungsi kini harus hidup berdesakan di area sempit dengan layanan dasar yang nyaris runtuh. Air bersih semakin sulit diperoleh, fasilitas kesehatan kewalahan, sementara sanitasi dan kondisi lingkungan terus memburuk.
Kelompok hak asasi manusia memperingatkan situasi itu meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan wabah di tengah kepadatan penduduk yang ekstrem.
Negosiasi Mandek di Tengah Ketegangan
Perkembangan di lapangan ini terjadi bersamaan dengan perundingan intensif yang berlangsung di Kairo sejak 15 April lalu. Perundingan tersebut melibatkan Hamas dan berbagai faksi Palestina di satu pihak, serta mediator internasional bersama Utusan Tinggi “Dewan Perdamaian”, Nickolay Mladenov, di pihak lain.
Pembicaraan difokuskan pada upaya melanjutkan tahap kedua kesepakatan gencatan senjata. Namun hingga kini belum ada terobosan berarti.
Faksi-faksi Palestina bersikeras bahwa zionis ‘Israel’ harus terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban pada tahap pertama kesepakatan, sebelum pembahasan tahap kedua dilakukan.
Salah satu isu paling sensitif dalam negosiasi adalah soal senjata kelompok-kelompok Palestina. Di sisi lain, zionis tetap menuntut pelucutan senjata Hamas dan faksi Palestina lainnya. Tuntutan itu disampaikan tanpa adanya pembahasan mengenai penarikan serdadu ‘Israel’, masuknya bantuan kemanusiaan, maupun dimulainya rekonstruksi Gaza.
Anggota biro politik Hamas di luar negeri, Abdul Jabbar Said, mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan penolakan terhadap perluasan Garis Kuning maupun pembentukan Garis Oranye.
Hamas menuntut ‘Israel’ memenuhi seluruh kewajiban tahap pertama, termasuk penarikan pasukan, penghentian serangan, masuknya bantuan kemanusiaan dan medis, serta dibukanya akses administratif ke Gaza.
“Kami menolak perluasan dan agresi ini. Yang harus terjadi adalah penarikan pasukan, bukan perluasan hingga ke Garis Oranye,” ujarnya.
Ia menegaskan posisi Hamas tetap menginginkan serdadu ‘Israel’ mundur dan situasi kembali seperti sebelum 7 Oktober 2023.
Pejabat hubungan Palestina dari kelompok Jihad Islam di Lebanon, Yusuf Musa, menilai pembentukan Garis Oranye merupakan bagian dari upaya menciptakan realitas baru di lapangan melalui kekuatan militer.
Di tengah negosiasi yang mandek dan ruang hidup yang terus menyempit, jutaan warga Gaza kini kembali menghadapi ketidakpastian besar atas masa depan mereka sendiri.
Pejabat hubungan Palestina dari Jihad Islam di Lebanon, Yusuf Musa, mengatakan pembentukan zona-zona baru seperti Garis Oranye mencerminkan upaya penjajah ‘Israel’ menciptakan sabuk keamanan yang memperluas kendali militer di Gaza.
Menurutnya, langkah tersebut juga digunakan sebagai kartu tekanan dalam berbagai negosiasi dan pengaturan politik yang mungkin berlangsung di masa mendatang.
“Idealnya gencatan senjata membuka jalan menuju ketenangan. Namun perluasan zona militer dan pemboman yang terus berlangsung justru memperkecil peluang terciptanya situasi yang stabil,” ujarnya.
Musa menilai penggunaan zona penyangga dan pembatasan militer menjadi alat awal untuk menciptakan realitas baru di lapangan yang sulit diubah kembali.
Realitas yang Kompleks
Pandangan serupa disampaikan analis politik Palestina, Iyad al-Qarra. Ia menilai zionis ‘Israel’ sedang membangun kondisi baru di Gaza yang berjalan terpisah dari jalur negosiasi yang masih berlangsung di Kairo.
Menurut Al-Qarra, terdapat upaya kelompok bersenjata (milisi) yang bekerja sama dengan ‘Israel’ untuk beroperasi di wilayah yang dikuasai militer ‘Israel’. Namun upaya tersebut mendapat penolakan dari warga Gaza maupun kelompok perlawanan Palestina.
Situasi itu, kata dia, membuat militer ‘Israel’ memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelompok-kelompok milisi pengkhianat tersebut.
Al-Qarra juga mengatakan militer ‘Israel’ terus melakukan penghancuran secara sistematis, terutama di wilayah timur lingkungan Al-Shuja’iya dan bagian timur Khan Yunis.
Ia menjelaskan bahwa kawasan yang sebelumnya termasuk dalam Garis Kuning masih memiliki rumah-rumah penduduk dan bangunan permukiman. Namun kini, penjajah bergerak untuk menghapus kawasan-kawasan itu sepenuhnya sambil memperluas area terbatas dan memperketat pengamanan.
Akibatnya, banyak wilayah yang dulunya menjadi tempat tinggal warga perlahan berubah menjadi zona kosong yang tidak lagi bisa dihuni.
Di tengah negosiasi yang belum menghasilkan kepastian, warga Gaza kini terus hidup di bawah ancaman pengeboman, pengungsian, dan menyusutnya ruang hidup yang semakin memperdalam krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. (PIC)
