GAZA (PIC) – Hari Buruh Internasional tahun ini tiba di Gaza dalam suasana yang sangat berat. Sejak Oktober 2023, agresi genosida berkepanjangan menyeret wilayah ini ke salah satu fase paling kelam dalam sejarah modern.
Ekonomi nyaris lumpuh, pasar kerja kehilangan pijakan, dan bagi ratusan ribu orang, bekerja bukan lagi soal mencari nafkah—melainkan bertahan hidup dari hari ke hari.
Di tengah kehancuran yang meluas dan runtuhnya infrastruktur, para pekerja tersingkir dari roda produksi. Hak atas pekerjaan berubah menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Aktivitas ekonomi yang dulu menjadi nadi kehidupan kini terhenti, menyisakan ruang-ruang kosong yang dipenuhi ketidakpastian.
Data Federasi Umum Serikat Pekerja Palestina menggambarkan skala krisis yang terjadi. Sekira 550 ribu orang kini kehilangan pekerjaan—setara hampir 38 persen dari total angkatan kerja Palestina. Kerugian para pekerja diperkirakan melampaui 9 miliar dolar AS, angka yang mencerminkan betapa dalam luka yang ditorehkan pada ekonomi lokal.
Namun angka-angka itu hanyalah bagian dari cerita. Di lapangan, kehancuran fisik berbicara lebih keras. Sekira 90 persen infrastruktur Gaza dilaporkan rusak atau hancur, menyisakan hampir 70 juta ton puing.
Kota-kota berubah menjadi hamparan reruntuhan, dan ruang-ruang ekonomi serta sosial yang dulu hidup kini lenyap. Gaza pun perlahan menjelma menjadi wilayah luas tanpa produksi—tempat di mana aktivitas kerja seakan berhenti total.
Bekerja Tak Lagi Soal Karier, Tapi Sekadar Bertahan Hidup
Di tengah reruntuhan Gaza, makna kerja berubah drastis. Ia bukan lagi tentang profesi atau masa depan—melainkan cara paling sederhana untuk tetap hidup hari ini.
Di kawasan Mawasi, Khan Yunis, Younes Saleh (30) kini berdiri di balik gerobak kecil, menjual jagung rebus. Sebelum agresi ganosida, ia bekerja di sebuah perusahaan swasta di Rafah. Kini, bukan hanya pekerjaannya yang hilang—rumahnya pun lenyap.
Tempat kerjanya kini berada di balik apa yang disebut warga sebagai “garis kuning”, wilayah yang diduduki zionis ‘Israel’ dan tak lagi bisa diakses. Kementerian Tenaga Kerja Palestina mencatat, hampir 37 ribu unit usaha hancur total—menghapus puluhan ribu lapangan kerja.
Tak jauh dari sana, Mohammed Al-Saqqa (40) menyusuri puing-puing di Khan Yunis bersama putranya, Hassan (13). Mereka mengumpulkan batu-batu yang masih utuh dari bangunan runtuh untuk dijual. Sebelum agresi genosida, Mohammed memiliki toko manisan.
Kondisi serupa dialami Abdullah Hamad (32), yang dulu bekerja di sektor pertanian di timur Khan Yunis. Setelah lahan dan rumahnya hancur, ia kini menjajakan sayuran dari gerobak darurat. “Saya ambil pekerjaan apa pun, hanya agar anak-anak saya bisa makan,” ujarnya.
Kisah-kisah ini mencerminkan perubahan paksa nan drastis: dari ekonomi yang terorganisir menjadi “ekonomi bertahan hidup”. Pekerjaan tetap lenyap, digantikan kerja serabutan tanpa kepastian.
Serikat pekerja Palestina menyebut, kaum buruh—kelompok paling rentan—menanggung beban terberat, baik akibat perang maupun blokade selama 17 tahun. Pabrik dan bengkel nyaris berhenti total, penghasilan menguap, dan banyak keluarga kini sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Data sektoral memperjelas kedalaman krisis ini: sekira 20 ribu pekerja transportasi kehilangan pekerjaan, 40 ribu di sektor konstruksi, 10 ribu penjahit, 35 ribu pekerja pertanian, 5 ribu di pariwisata, 40 ribu di industri logam, serta 4 ribu nelayan. Totalnya mendekati setengah juta orang.
Biro Pusat Statistik Palestina mencatat, tingkat warga yang tidak bekerja di Gaza melonjak hingga sekira 68 persen selama perang. Partisipasi angkatan kerja anjlok menjadi 25 persen, dari sebelumnya 40 persen sebelum Oktober 2023—menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tersingkir dari dunia kerja.
Transformasi Ekonomi yang Mendalam
Hampir 74 persen anak muda Gaza kini berada di luar pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan. Tingkat pengangguran di kalangan lulusan universitas melonjak hingga 79 persen, sementara di kalangan perempuan mencapai angka yang mencengangkan: 92 persen. Angka-angka ini mencerminkan runtuhnya fondasi ekonomi Gaza secara mendalam.
Dampaknya jauh melampaui dunia kerja. Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza anjlok hingga 83–84 persen. PBB memperkirakan, puluhan tahun pembangunan praktis terhapus dalam waktu singkat.
Para ahli ekonomi menggambarkan situasi ini sebagai “pengangguran paksa” yang dalam beberapa estimasi menembus 90 persen. Lebih dari 80 persen basis ekonomi hancur, proyek-proyek produktif hampir sepenuhnya berhenti, dan mayoritas masyarakat kini bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan.
Ekonom Dr. Amin Abu Aisheh memperingatkan, agresi genosida telah mengubah struktur ekonomi Gaza secara mendasar. Sebelum perang, Gaza sempat mencapai kemandirian parsial untuk sejumlah komoditas—terutama sayuran—bahkan mampu mengekspor sebagian hasil produksi untuk menopang neraca perdagangan. Kini, situasinya berbalik: harga melonjak, pendapatan merosot, pembayaran tersendat, dan defisit ekonomi melebar.
Ia juga menyoroti fluktuasi mata uang dan merosotnya produksi dalam negeri yang membuat biaya impor semakin mahal. Ketergantungan pada barang luar negeri pun kian dalam. Untuk memulihkan keseimbangan perdagangan, menurutnya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun serta kebijakan serius untuk membangun kembali sektor produksi lokal—terutama pertanian dan peternakan.
Di saat yang sama, peringatan keras datang dari sektor swasta. Pelaku usaha Ali Al-Hayek menyebut aktivitas komersial dan industri berada di ambang kolaps akibat blokade, pembatasan ketat bahan baku, serta krisis listrik berkepanjangan—kombinasi yang melumpuhkan produksi di seluruh Gaza.
Jika sektor swasta benar-benar runtuh, dampaknya akan mempercepat lonjakan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Karena itu, ia mendesak adanya intervensi internasional yang cepat dan nyata untuk menyelamatkan ekonomi Gaza dari kehancuran total.
Warga Terpaksa Beralih Profesi
Di seluruh Gaza, bertahan hidup melahirkan bentuk-bentuk adaptasi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Profesi bukan lagi pilihan—melainkan keterpaksaan.
Khaled Hajjaj (28), seorang arsitek, kini mengisi daya ponsel dengan panel surya dan memungut bayaran kecil. Kantornya hancur akibat perang. “Saya tidak punya pilihan,” katanya. “Pekerjaan apa pun yang bisa mengamankan makan hari ini, itu yang harus saya lakukan.”
Di Rafah, dua bersaudara Ali dan Hassan Abdel Aal mencari penghasilan dengan cara yang getir: mendaur ulang puing-puing rumah yang hancur menjadi material bangunan untuk perbaikan. Mereka mencoba menghidupkan kembali ekonomi dari kehancuran yang sebelumnya merenggut mata pencaharian mereka.
Perempuan menghadapi dampak berlapis. Umm Shadi Qdeih (47) kehilangan bengkel jahit yang ia kelola—tempat puluhan pekerja perempuan menjemput rejeki. Kini, mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan, memperlihatkan betapa dalam dampak sosial dari keruntuhan ekonomi, terutama bagi kelompok yang sudah rentan sejak awal.
Krisis ini pun meluas melampaui Gaza. Di Tepi Barat terjajah, jumlah warga yang tidak bekerja melonjak tajam menjadi sekitar 280 ribu orang pada akhir 2025, dari 129 ribu sebelum genosida. Tingkat warga yang tidak bekerja mencapai 28 persen, dipicu kemerosotan di sektor konstruksi, industri, dan transportasi.
Di bawah tekanan realitas ini, Gaza pada Hari Buruh Internasional menjadi gambaran paling nyata dari ekonomi yang dibentuk oleh penjajahan dan blokade. Pertanyaan utamanya bukan lagi tentang peluang kerja—melainkan bagaimana bertahan hidup. (PIC)
