SUDAN (Al Jazeera) – Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Seif Magango, menyatakan bahwa kekerasan seksual meningkat secara mengerikan di Sudan, dan dampak konflik telah menyebar ke lebih banyak kota.
Magango, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menegaskan bahwa perempuan menanggung beban terbesar dari konflik dan kekerasan ini. Mayoritas pelanggaran berupa perkosaan dan penculikan dilakukan oleh Rapid Support Force (RSF), sementara sebagian dilakukan oleh Angkatan Bersenjata.
Pejabat PBB tersebut mendesak kedua belah pihak yang berkonflik untuk melindungi warga sipil, khususnya anak-anak dan perempuan yang menurutnya mengalami kondisi sangat mengerikan di berbagai kota, terutama di El Fasher, provinsi Darfur.
Situasi Keamanan yang Kritis
Ketiadaan keamanan menjadi tantangan utama di Sudan. Perempuan mengalami perkosaan massal saat mencoba melarikan diri dari pembunuhan dan pengeboman, menurut Magango. Ia menekankan perlunya kedua belah pihak memahami kewajiban hukum mereka terhadap warga sipil.
Juru bicara tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik melanggar hukum internasional dan melakukan tindakan kekerasan serta perkosaan terhadap warga sipil, yang banyak di antaranya menghadapi pengungsian berulang akibat perluasan pertempuran.
Ia menegaskan kembali seruan PBB untuk menghentikan pertempuran dan menyelesaikan konflik melalui dialog, serta mewujudkan aspirasi rakyat Sudan untuk membentuk pemerintahan sipil.
Krisis yang Memburuk
Perang di Sudan memasuki tahun ketiga, menciptakan salah satu krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat di dunia. Sekitar 14 juta orang mengungsi, dan lebih dari 21 juta orang terjebak dalam kelaparan akut, di tengah pertempuran yang berlanjut dan pembatasan akses bantuan kemanusiaan.
Data terbaru PBB menunjukkan bahwa setidaknya 21,2 juta orang menghadapi tingkat ketidakamanan pangan akut yang tinggi, sementara 9,5 juta orang mengungsi di dalam negeri.
Sebanyak 4,35 juta orang melarikan diri ke luar negeri, sementara sekitar 10 juta anak kehilangan akses pendidikan setelah sekolah-sekolah hancur, diduduki, atau menjadi zona tidak aman.
