GAZA (PIC) – Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB menyimpulkan bahwa penjajah zionis ‘Israel’ melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina; termasuk pemusnahan, penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB pada Senin (26/10/2026), komisi itu juga menyatakan bahwa tindakan genosida di Gaza terus berlangsung meski telah ada gencatan senjata.
Komisi yang dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB tersebut menyebut serdadu bersenjata ‘Israel’ sengaja menargetkan warga sipil Palestina. Di Tepi Barat terjajah, kekerasan meningkat tajam sejak 7 Oktober 2023.
Laporan mencatat enam warga Palestina tewas akibat gempuran udara pada 2008 hingga 6 Oktober 2023. Angka itu melonjak menjadi 254 korban pada periode 7 Oktober 2023 hingga 30 September 2026.
Komisi juga menemukan bahwa warga Palestina menjadi sasaran berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, dan usia. Operasi bersenjata yang disertai kekerasan pemukim membentuk serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil sejak Oktober 2023.
Di Gaza, komisi menyatakan ‘Israel’ terus melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan warga Palestina; seluruhnya atau sebagian. Komisi turut mengaitkan kekerasan berkepanjangan dengan upaya memperluas kendali teritorial dan menggusur warga Palestina sejak perang 1947–1948.
Laporan itu merekomendasikan agar ‘Israel’ mematuhi pendapat nasihat Mahkamah Internasional pada Juli 2024, mengakhiri penjajahan wilayah Palestina, mengevakuasi pemukim ilegal dan membongkar koloni, menghentikan penyitaan tanah serta properti Palestina, dan mengembalikan tanah yang telah disita kepada pemiliknya.
4.969 Warga Palestina Diusir dari Rumah di Al-Khalil
Di tengah temuan tersebut, pengepungan militer di al-Khalil, Tepi Barat Selatan, memasuki hari kelima dan telah memaksa 4.969 warga Palestina meninggalkan rumah mereka di Deir Bahha dan al-Jalda.
Pemerintah Kota al-Khalil menyatakan pada Selasa (27/10/2026) bahwa 780 keluarga terdampak. Termasuk 336 bayi, 441 lansia, 216 perempuan hamil dan menyusui, 44 penyandang disabilitas, serta 312 orang dengan penyakit kronis.
Pengungsian terjadi setelah bentrokan bersenjata pada Jum’at (23/10/2026) lalu antara serdadu bersenjata zionis dan dua pejuang perlawanan Palestina. Dua pemuda Palestina dan dua serdadu ‘Israel’ dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut.
Setelah kejadian itu, serdadu ‘Israel’ memberlakukan penutupan ketat di al-Khalil dan desa-desa sekitarnya, membobol rumah, serta membatasi pergerakan warga. Pembatasan tersebut juga menghambat pengiriman bantuan kepada keluarga yang terjebak di wilayah terkepung.
Menteri “Angkatan Darat” negara palsu ‘Israel’, Israel Katz, mengakui pada Sabtu malam bahwa ribuan warga Palestina telah dipaksa meninggalkan rumah mereka. Pejabat Palestina mengecam tindakan tersebut sebagai operasi pembalasan yang menyasar warga sipil.
272 Serangan dan 91 Bangunan Dihancurkan dalam Sebulan
Tekanan terhadap warga Palestina di al-Khalil juga terlihat dari data Komisi Perlawanan terhadap Tembok dan Permukiman Ilegal. Sepanjang September, komisi itu mendokumentasikan 272 serangan oleh serdadu ‘Israel’ dan pemukim ilegal; termasuk 122 serangan pemukim ilegal, serta 19 operasi penghancuran yang merusak atau meruntuhkan 91 bangunan Palestina.
Jumlah bangunan yang dihancurkan di al-Khalil menjadi yang tertinggi di antara seluruh Provinsi Tepi Barat yang dijajah pada periode tersebut.
Menurut komisi, serangan dan penghancuran itu mempersempit akses warga terhadap rumah, pekerjaan, lahan, dan kebebasan bergerak, sekaligus memperluas kendali ‘Israel’ atas tanah, lokasi strategis, dan jalan.
Kekerasan militer dan pemukim terus meningkat di Tepi Barat sejak agresi genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023. Serangan mencakup pembunuhan warga, pembakaran rumah, kendaraan, dan masjid, perataan lahan pertanian, hingga penghalangan akses petani ke tanah mereka. Sejumlah komunitas Palestina juga dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya.
Pengepungan di al-Khalil memperparah situasi tersebut. Ribuan warga yang terusir kini menghadapi ketidakpastian tempat tinggal, mata pencaharian, dan akses terhadap layanan penting. (IMEMC|PIC)