Asap membubung dari kebakaran di kawasan permukiman setelah serangan udara militer Myanmar yang menyasar pasar dan jembatan di dekatnya di Kyauktaw, Negara Bagian Rakhine, pada 28 September 2026 [AFP]
ARAKAN (Al Jazeera) – Serangan udara yang dilakukan oleh militer Myanmar telah membunuh sedikitnya 33 orang di wilayah di Arakan yang dikuasai oleh kelompok Arakan Army.
Arakan merupakan tanah air penduduk Muslim etnis Rohingya. Lebih dari 1 juta warga Rohingya telah meninggalkan wilayah tersebut akibat kekerasan dan genosida yang dilakukan rezim militer Myanmar, terutama pada tahun 2017. Sedangkan sebagian warga Rohingya memilih bertahan di Arakan.
Serangan yang terjadi pada hari Senin (28/9/2026) di dekat sebuah pasar di wilayah utara Negara Bagian Rakhine (Arakan) —yang terletak di bagian barat negara tersebut—juga melukai 36 orang, menurut laporan petugas penyelamatan.
Serangan ini merupakan yang terbaru dalam serangkaian serangan militer terhadap kelompok pro-demokrasi dan kelompok bersenjata etnis yang dilakukan oleh rezim junta militer Myanmar. Rezim militer ini merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021 yang memicu perlawanan bersenjata.
Arakan Army menyatakan bahwa sebuah jet tempur menjatuhkan dua bom di dekat pasar lokal di Kota Kyauktaw pada siang hari waktu setempat (05.30 GMT), yang menewaskan 33 orang, termasuk pedagang, pembeli, dan pejalan kaki. Mereka menyatakan bahwa jumlah korban tewas mungkin akan terus bertambah.
Wai Hun Aung, seorang petugas senior tim penyelamatan di Arakan mengonfirmasi rincian tersebut kepada kantor berita Associated Press. Ia mengatakan bahwa pasar itu merupakan pusat grosir utama di wilayah tersebut, yang menarik pedagang dan pembeli dari seluruh penjuru negara bagian.
“Ini adalah salah satu serangan udara paling parah di Rakhine,” ujarnya. Foto dan video yang diunggah di media sosial memperlihatkan bangunan yang terbakar, kendaraan yang rusak, serta bagian jembatan di dekat lokasi kejadian yang hancur.
Rezim militer Myanmar tidak segera memberikan penjelasan, namun sebelumnya mereka menyatakan hanya menyerang “target militer yang sah” dan menuduh kelompok perlawanan melakukan “terorisme”.
Myanmar telah dilanda konflik sejak pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta tahun 2021. Gerakan perlawanan berskala nasional sejak saat itu telah berkembang menjadi perang saudara antara rezim militer dan berbagai kelompok bersenjata etnis serta kelompok pro-demokrasi.
Min Aung Hlaing, pemimpin rezim militer Myanmar sebelumnya, terpilih sebagai presiden oleh parlemen yang didukung militer pada bulan April, yang mengukuhkan cengkeramannya atas kekuasaan setelah lima tahun pemerintahan militer.
Arakan Army adalah kelompok militer yang terlatih dan bersenjata yang “memperjuangkan” otonomi bagi kelompok etnis minoritas di Rakhine. Kelompok ini melancarkan serangan pada November 2023 dan sejak saat itu telah merebut markas militer yang strategis serta 14 dari 17 wilayah kota (township) di negara bagian tersebut.
Militer telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap jalur perdagangan menuju Rakhine sejak pertempuran di wilayah tersebut meningkat, yang memperparah kelangkaan pangan.
Pada bulan Desember 2025, serangan udara militer terhadap sebuah rumah sakit di wilayah Mrauk U, Rakhine, menewaskan sedikitnya 33 orang dan melukai 70 lainnya.
Menurut data PBB, hampir setengah juta orang mengungsi di Rakhine akibat konflik tersebut. Pada bulan Agustus, PBB menyatakan bahwa situasi hak asasi manusia di Myanmar telah merosot ke titik terendah baru.
PBB seraya menyoroti kekejaman brutal terhadap kelompok minoritas Rohingya serta dampak menghancurkan dari aktivitas ekonomi ilegal, termasuk penambangan ilegal mineral tanah jarang.
Baik Arakan Army maupun militer Myanmar kini menggunakan pesawat nirawak (drone) dalam konflik berkepanjangan yang telah menewaskan lebih dari 100.000 orang tersebut, menurut data proyek Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).
Situasi di Rakhine sangat sulit bagi semua penduduk. Negara bagian ini selalu termasuk wilayah paling tertinggal di Myanmar, menghadapi kemiskinan, infrastruktur buruk, dan ketegangan internal.
Setelah kudeta militer tahun 2021, sempat ada gencatan senjata antara junta dan Arakan Army. Namun, sejak pertempuran kembali memanas pada tahun 2023, Rakhine menjadi salah satu medan perang utama dalam perang sipil Myanmar. (Al Jazeera)