Kamera, rompi pers, helm, dan telepon genggam milik Mariam Abu Dagga, salah satu dari lima jurnalis yang tewas dalam agresi ‘Israel’ di Kompleks Medis Nasser, Khan Younis, pada 25 Agustus 2025. [Doaa Albaz/Anadolu Agency]
GAZA – Ketika genosida zionis ‘Israel’ di Gaza telah merenggut nyawa lebih banyak jurnalis dibandingkan konflik modern mana pun, Committee to Protect Journalists (CPJ) justru menuai kritik terkait siapa yang mereka kategorikan sebagai jurnalis.
Organisasi kebebasan pers yang berbasis di New York itu kini meninjau ulang basis data jurnalis Palestina yang tewas, beberapa bulan setelah muncul tuduhan dari para pelapor internal (whistleblower) bahwa CPJ membatalkan penerbitan Global Impunity Index karena ‘Israel’ diperkirakan akan menempati peringkat teratas.
Pekan lalu, Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengumumkan tengah melakukan “peninjauan menyeluruh” terhadap daftar jurnalis yang tewas selama genosida ‘Israel’ di wilayah Gaza.
Organisasi tersebut menyatakan bahwa Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menerbitkan obituari yang “mengidentifikasi sebagai kombatan” sejumlah individu yang sebelumnya tercantum dalam basis data CPJ sebagai jurnalis.
Menurut CPJ, jumlah jurnalis dan pekerja media yang tewas akibat agresi ‘Israel’ di Gaza maupun di pusat-pusat penahanan ‘Israel’ sejak 7 Oktober 2023 saat ini tercatat 209 orang.
Direktur Eksekutif CPJ, Jodie Ginsberg, mengatakan organisasinya tidak memasukkan siapa pun ke dalam basis datanya apabila terdapat bukti bahwa orang tersebut “terlibat dalam pertempuran atau menghasut terjadinya kekerasan yang terjadi.”
Ginsberg juga mengecam apa yang ia sebut sebagai “kesalahan penggambaran kombatan sebagai jurnalis.” Menurutnya, CPJ sedang meninjau kembali seluruh daftar korban untuk memastikan tidak ada individu yang aktif terlibat dalam pertempuran tetap tercantum dalam data organisasi. Proses peninjauan itu ditargetkan rampung pada Juli.
Langkah tersebut memicu reaksi keras dari penulis Palestina Mohammed El-Kurd, yang menuding CPJ berupaya mengeluarkan jurnalis Palestina dan Lebanon yang bekerja di media yang didanai pemerintah dari daftar jurnalis yang diakui organisasi tersebut.
“TERBARU: Dewan Direksi Committee to Protect Journalists (CPJ) akan secara resmi mengubah definisi tentang siapa yang berhak dikategorikan sebagai jurnalis. Perubahan itu pada dasarnya akan mengecualikan jurnalis Palestina dan Lebanon yang tewas dan bekerja di media yang didanai pemerintah. Sementara itu, jurnalis ‘Israel’, AS, dan Ukraina yang bekerja untuk media milik negara atau melekat bersama militer tetap akan diakui sebagai jurnalis, tentu saja,” tulis Mohammed El-Kurd.
El-Kurd menyebut langkah tersebut diambil untuk menyenangkan media zionis sayap kanan The Free Beacon, yang berulang kali menuduh jurnalis Palestina dan Lebanon sebagai “militan yang menyamar”, atau menjadikan pandangan politik maupun afiliasi mereka sebagai pembenaran atas pembunuhan mereka oleh serdadu ‘Israel’.
“Ini adalah skandal rasis dalam skala yang sangat besar bagi semua pihak yang terlibat, sekaligus mencemooh misi yang selama ini diklaim diemban organisasi tersebut. Sungguh menjijikkan melihat sumber daya organisasi justru dihabiskan untuk perburuan yang pengecut seperti ini, pada saat dunia sedang menghadapi periode paling mematikan bagi para jurnalis, terutama di Palestina dan Lebanon,” tegasnya.
Kekhawatiran itu semakin menguat mengingat besarnya skala pembunuhan jurnalis yang dilakukan zionis ‘Israel’. Pada Februari lalu, CPJ melaporkan bahwa sebanyak 129 jurnalis dan pekerja media tewas di seluruh dunia sepanjang 2025—angka tertinggi yang pernah tercatat. Dari jumlah tersebut, hampir dua pertiganya merupakan korban agresi ‘Israel’.
CPJ menyebut lonjakan jumlah korban jiwa di kalangan jurnalis dipicu oleh budaya impunitas yang terus mengakar, di mana sangat sedikit pembunuhan yang diselidiki secara terbuka dan transparan.
Tahun 2024 juga tercatat sebagai tahun paling mematikan bagi jurnalis sejak CPJ mulai mendokumentasikan kasus-kasus tersebut lebih dari tiga dekade lalu. Hampir 70 persen dari seluruh jurnalis yang terbunuh pada tahun 2024 menjadi korban agresi ‘Israel’.
CPJ menyatakan bahwa genosida ‘Israel’ di Gaza “belum pernah terjadi sebelumnya dalam dampaknya terhadap jurnalis”, seraya menyebut ‘Israel’ berupaya menghambat penyelidikan, mengalihkan kesalahan kepada para jurnalis, serta mengabaikan kewajibannya untuk membawa para pelaku pembunuhan ke meja hukum.
Temuan tersebut sejalan dengan riset Costs of War Project dari Brown University, yang menyimpulkan bahwa ‘Israel’ telah membunuh lebih banyak jurnalis di Gaza dibandingkan jumlah jurnalis yang tewas dalam Perang Saudara Amerika, Perang Dunia I dan II, Perang Korea, Perang Vietnam, perang di Yugoslavia, serta perang Afghanistan pasca-serangan 11 September—jika seluruh konflik tersebut digabungkan.
Kontroversi ini muncul setelah The Electronic Intifada pada Februari lalu menerbitkan laporan yang mengutip keterangan sejumlah pegawai CPJ, baik yang masih aktif maupun mantan staf.
Mereka menyebut Direktur Eksekutif CPJ, Jodie Ginsberg, membatalkan penerbitan Global Impunity Index karena ‘Israel’ diperkirakan akan menempati posisi teratas dalam daftar tersebut.
Sejak pertama kali diterbitkan pada 2008, indeks tersebut mengukur negara-negara tempat para pembunuh jurnalis paling mungkin lolos dari jerat hukum.
Menurut para pelapor internal, Ginsberg memutuskan membatalkan Impunity Index semata-mata karena perhitungannya menunjukkan ‘Israel’ berada di peringkat pertama.
Mereka menilai sudah semestinya zionis ‘Israel’ berada di posisi teratas—atau setidaknya mendekati puncak—selama bertahun-tahun, mengingat banyaknya jurnalis yang dibunuh tanpa ada pertanggungjawaban hukum.
Pada perkembangannya, CPJ membantah informasi itu. Mereka mengatakan keputusan menghentikan penerbitan indeks tidaklah didorong oleh kekhawatiran bahwa ‘Israel’ akan berada di peringkat teratas. Melainkan merupakan bagian dari perubahan strategi organisasi dalam memperjuangkan akuntabilitas atas kejahatan terhadap para jurnalis. (Middle East Monitor)
