GAZA (PIC) – Di tengah perdebatan yang terus berlangsung mengenai penataan Gaza pada hari-hari setelah perang, pembahasan tidak lagi terbatas pada bentuk pemerintahan atau upaya rekonstruksi, tetapi juga meluas hingga menyentuh perombakan struktur keuangan itu sendiri.
Salah satu usulan yang belakangan muncul adalah mendorong penerapan model ekonomi digital, atau meluncurkan mata uang digital stabil (stablecoin) yang dipatok pada dolar AS di dalam wilayah Gaza.
Meski proposal ini dipresentasikan sebagai langkah penataan untuk mengatasi kekacauan moneter, meningkatkan transparansi, dan menangani krisis likuiditas, para pakar menilai persoalan ini lebih dalam dari sekadar aspek teknis, karena menyentuh inti kedaulatan atas ruang finansial di Gaza.
Dari Krisis Likuiditas ke Wacana Penghapusan Uang Tunai
Selama perang berlangsung, wilayah Gaza dilanda krisis likuiditas yang parah akibat pembatasan ketat terhadap masuknya uang tunai. Kondisi ini membuat pasar terganggu, daya beli masyarakat melemah, dan muncul perbedaan harga antara pembayaran tunai dan transfer.
Di tengah kelangkaan uang tunai tersebut, muncul pula wacana dari pihak zionis ‘Israel’ untuk mengurangi bahkan menghapus transaksi tunai di Gaza. Uang tunai dinilai sulit diawasi dari sisi keamanan.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Luar Negeri ‘Israel’ saat itu, Israel Katz, mengemukakan gagasan penataan ulang sistem keuangan Gaza dalam kerangka visi pascaperang.
Di antaranya adalah memperketat pengawasan arus kas serta mencegah dana mengalir ke pihak-pihak yang dianggap bermusuhan oleh zionis.
Sejumlah pengamat menilai gagasan-gagasan tersebut menjadi landasan politik dan konseptual bagi ide memindahkan aktivitas keuangan dari peredaran uang kertas ke ruang digital yang dapat dikendalikan secara terpusat—di mana setiap transaksi bisa dilacak dan diatur dengan lebih mudah.
Mata Uang Digital Tertaut Dolar
Harian bisnis Inggris Financial Times melaporkan bahwa “Dewan Perdamaian” yang berafiliasi dengan Presiden AS Donald Trump tengah mengkaji peluncuran mata uang digital stabil (stablecoin) yang dipatok ke dolar AS untuk digunakan di Gaza.
Proposal ini dipimpin pengusaha ‘Israel’ sekaligus mantan perwira Unit 8200, Liran Tankman, bekerja sama dengan Komite Administrasi Gaza serta Kantor Perwakilan Tinggi yang dipimpin Nikolay Mladenov.
Mereka disebut-sebut akan merancang kerangka regulasi dan mekanisme akses terhadap mata uang stabil tersebut.
Sumber yang dikutip media itu menegaskan, proyek ini bukanlah mata uang Gaza atau mata uang nasional Palestina yang baru. Ia lebih merupakan adangant pembayaran digital yang terhubung ke dolar AS—bukan adang kedaulatan moneter.
Proyek ini masih dalam tahap awal. Mata uang tersebut diperkirakan akan dipatok langsung ke dolar, tetapi detail mengenai adangan dana penjamin dan siapa yang benar-benar mengelolanya belum sepenuhnya jelas.
Apa Itu Stablecoin?
Stablecoin adalah jenis mata uang digital yang dirancang untuk menjaga nilai tetap stabil, biasanya dengan mematoknya pada aset seperti dolar AS, euro, atau emas.
Nilainya dijaga melalui cadangan kas aktual—setiap unit didukung oleh dolar yang disimpan di bank—atau melalui jaminan digital dan algoritma pengatur suplai dan permintaan.
Model terakhir dianggap paling berisiko. Contoh global yang dikenal luas adalah USDT dan USDC, yang umumnya bernilai setara 1 dolar AS.
Stablecoin digunakan untuk mengurangi volatilitas ekstrem seperti pada Bitcoin, mempercepat transfer lintas negara dengan biaya lebih rendah, serta menjadi alat pembayaran digital yang ublicn stabil.
Namun model ini bukan tanpa risiko. Jika ublicn tidak cukup atau tidak nyata, mata uang bisa kehilangan patokannya terhadap dolar (de-pegging). Kurangnya transparansi dan audit yang jelas juga dapat memicu keraguan ublic.
Ada pula risiko penarikan dana besar-besaran (bank run). Jika banyak pengguna menarik dana secara bersamaan, likuiditas mungkin tak mencukupi. Selain itu, ketergantungan penuh pada infrastruktur digital membuat gangguan internet atau kerusakan teknis bisa langsung membekukan transaksi.
Bukan Sekadar Langkah Teknis
Pakar ekonomi Ahmed Abu Qamar menegaskan, peluncuran mata uang digital di Gaza bukanlah langkah teknis yang netral. “Ini proyek politik-ekonomi yang mendefinisikan ulang bentuk kendali atas ruang finansial,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian visi yang beredar membayangkan Gaza sebagai ruang yang dilepaskan dari kedaulatan moneter, di mana domain finansial dikelola dari luar kehendak langsung Palestina.
Ia mengingatkan, jika mata uang digital itu tidak berada di bawah kedaulatan penuh Palestina—baik atas data, server, sistem pembayaran, maupun cadangan dana—ia bisa berubah dari alat kemudahan menjadi instrumen kontrol kolektif.
Ketika seluruh transaksi berpindah ke platform digital terpusat, setiap aktivitas keuangan dapat dilacak, dipantau, bahkan diprogram.
“Bahaya tak hanya pada larangan uang tunai, tetapi pada kemungkinan pembekuan dompet digital hanya dengan satu keputusan administratif,” katanya.
Dalam skenario ekstrem, akses terhadap uang bisa bergantung pada sinyal operasional yang sewaktu-waktu dapat dihentikan—atas alasan keamanan atau administratif. Layanan dasar, bantuan, bahkan gaji, berpotensi dikaitkan dengan tingkat kepatuhan politik atau keamanan tertentu.
Abu Qamar menilai, membandingkan Gaza dengan negara-negara yang mengembangkan mata uang digital berdaulat tidak sepenuhnya tepat. Negara-negara tersebut memiliki kedaulatan penuh atas sistem perbankan dan infrastruktur teknologi mereka.
“Di Gaza, bahkan tidak ada mata uang nasional sejak awal, dan pergerakan finansial tunduk pada pembatasan eksternal. Jika model stablecoin tertaut dolar diterapkan tanpa syarat kedaulatan, ia lebih berpotensi menjadi alat pengelolaan eksternal ketimbang instrumen pemberdayaan internal,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menampik potensi positif ekonomi digital—mulai dari peningkatan transparansi hingga percepatan transaksi dan penurunan biaya transfer.
Namun, keberhasilan hanya mungkin tercapai jika ada jaminan hukum yang melindungi privasi dan kebebasan mengelola uang, serta kontrol penuh Palestina atas infrastruktur digital dan “kunci” operasionalnya. (PIC)
