ARAKAN, MYANMAR (Arakan News Agency) – Seorang komandan lokal dari milisi Buddha Arakan (Arakan Army) telah memerintahkan penduduk desa Rohingya di Maungdaw utara untuk mengirimkan 50 pekerja setiap hari guna melayani kepentingan milisi. Jika perintah ini tidak dipatuhi, mereka diancam harus meninggalkan negara tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran serius terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kerja paksa dan penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut keterangan warga setempat, sang komandan dengan tegas menolak permohonan keluarga-keluarga Rohingya yang meminta pengurangan jatah tenaga kerja harian tersebut, mengingat saat ini sedang berlangsung musim panen padi. Komandan itu bersikeras bahwa pekerjaan untuk milisi harus tetap berjalan tanpa memedulikan masa panen atau kesulitan warga. Bagi penduduk desa yang menolak patuh, pilihannya hanya satu: pergi dari negara itu.
Situs berita Rohingya Khobor melaporkan kesaksian warga yang menyebutkan bahwa para pekerja dipaksa bekerja berjam-jam di bawah terik matahari dengan waktu istirahat yang sangat minim. Padahal, di saat yang sama, keluarga mereka sangat membutuhkan tenaga untuk mengumpulkan hasil panen demi bertahan hidup.
Para pengamat hak asasi manusia menegaskan bahwa perintah ini memenuhi unsur kerja paksa (forced labor) di bawah hukum internasional, yang melarang keras pemaksaan individu untuk bekerja di bawah ancaman hukuman. Komunitas Rohingya melaporkan adanya peningkatan kasus kerja paksa, intimidasi, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya dalam beberapa bulan terakhir di bawah kendali milisi Arakan.
Di bawah kekuasaan milisi Arakan, etnis Rohingya mengalami pelanggaran yang meluas, antara lain:
- Penyegelan rumah-rumah warga akibat aduan palsu atau sentimen jahat.
- Penyitaan properti dan barang berharga.
- Pengusiran paksa banyak keluarga.
- Pembatasan gerak yang ketat antar-desa yang diawasi melalui jaringan pos pemeriksaan keamanan di setiap pintu masuk dan keluar desa Rohingya.
Sebagai konteks, milisi Arakan meluncurkan kampanye militer pada November 2023 melawan tentara Myanmar untuk merebut kendali negara bagian tersebut, dan berhasil menguasai 14 dari 17 kota. Konflik ini telah menjebak warga Rohingya di tengah pusaran kekerasan. Mereka kini menjadi sasaran persekusi, pengusiran paksa, dan kekerasan dari kedua belah pihak—setelah sebelumnya selamat dari “kampanye genosida” militer Myanmar pada tahun 2017 yang memaksa hampir satu juta orang melarikan diri ke Bangladesh. (ADR)
