LIBYA (Middle East Monitor) – Penyitaan kapal bantuan Global Sumud Flotilla oleh serdadu ‘Israel’ dalam perjalanan menuju Gaza serta perlakuan yang dialami para aktivis di atasnya menjadi sorotan dunia pekan lalu.
Namun, jauh di sebelah barat, sekitar 2.000 kilometer dari lokasi kejadian, misi kemanusiaan lain yang juga membawa pesan solidaritas untuk Gaza menghadapi nasib serupa.
Konvoi darat global sumud, yang beranggotakan lebih dari 200 aktivis pro-Palestina dari berbagai negara, mengalami hambatan serius saat melintasi Libya dalam upaya mereka mencapai Gaza yang masih berada di bawah blokade dan serangan berkepanjangan.
Dinamika di Libya Timur
Jessica Breakey, salah satu peserta konvoi asal Afrika Selatan, menggarisbawahi kritik yang disampaikan sejumlah penyelenggara terhadap Bulan Sabit Merah Libya.
Menurut mereka, organisasi tersebut sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungan terhadap konvoi, tetapi kemudian tidak hadir saat momen-momen krusial, termasuk dalam perundingan dengan pihak yang berafiliasi dengan Haftar.
Mereka merasa lembaga yang diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi justru menghilang ketika situasi menjadi paling genting. Kini, ketika mengenang hari-hari di gurun Sirte, Breakey mengaku sulit mempercayai betapa besar harapan yang pernah mereka miliki.
Di tengah mandeknya misi global sumud menuju Gaza, perhatian kini beralih pada nasib sejumlah aktivis internasional yang masih ditahan di Libya Timur. Kekhawatiran terus menguat, terutama karena wilayah tersebut selama bertahun-tahun menjadi sorotan berbagai organisasi HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang.
Pasukan Nasional Arab Libya (LAAF) yang dipimpin Khalifa Haftar dan menguasai sebagian besar Libya Timur telah berulang kali dinyatakan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh lembaga pemantau internasional.
Amnesti internasional menyebut koalisi pasukan bersenjata beserta kelompok-kelompok sekutunya telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat.
Organisasi itu juga menyebut pihak-pihak yang berada di bawah kendali Haftar kerap menargetkan individu yang dianggap kritis atau berseberangan dengan otoritas setempat.
Sara Hashash, Wakil Direktur Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, memperingatkan bahwa siapa pun yang ditahan oleh LAAF menghadapi risiko serius.
Menurutnya, warga Libya maupun para pengungsi dan migran yang ditahan oleh kelompok tersebut berpotensi mengalami penyiksaan, perlakuan buruk, serta penahanan berkepanjangan; yang sering kali disertai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip proses hukum yang adil.
Pernyataan itu menambah kecemasan keluarga dan rekan-rekan aktivis yang hingga kini masih menunggu kepastian mengenai kondisi sepuluh peserta konvoi internasional yang ditahan setelah pembubaran rombongan di dekat Sirte.
Meski otoritas Libya Timur telah berulang kali menyatakan bahwa para tahanan memperoleh perawatan dan pendampingan yang diperlukan, jaminan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran.
Sejumlah kerabat dan sahabat para aktivis mengaku semakin cemas karena minimnya informasi mengenai kondisi mereka serta belum jelasnya kapan para tahanan akan dibebaskan.
Situasi semakin rumit karena proses komunikasi dan negosiasi berlangsung bertepatan dengan perayaan Iduladha. Libur keagamaan tersebut dilaporkan memperlambat berbagai upaya diplomatik dan administratif yang sedang dilakukan untuk memperoleh akses informasi maupun mempercepat pembebasan para aktivis. Akibatnya, ketidakpastian terus membayangi para tahanan dan keluarga mereka.
Di tengah ketidakpastian nasib para aktivis yang masih ditahan di Libya Timur, sejumlah perkembangan mulai muncul. Pada Kamis (28/5/2026), Konsul Jenderal Italia di Benghazi, Filippo Colombo, mengonfirmasi bahwa dirinya telah mengunjungi dua warga negara Italia yang ditahan di sebuah barak kepolisian di wilayah tersebut.
Setelah pertemuan dengan otoritas setempat, pihak Libya Timur menyatakan bersedia memperbaiki sebagian kondisi para tahanan. Mereka diizinkan mandi, berganti pakaian, dan dipindahkan ke tempat penahanan yang lebih layak.
Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai prosedur atau jadwal deportasi bagi para aktivis asing yang ditahan. Di balik perkembangan itu, kritik terhadap penyelenggaraan konvoi semakin menguat, bahkan datang dari peserta sendiri.
Felipe, aktivis Palestina-Chile yang sebelumnya terlibat dalam sejumlah misi bantuan menuju Gaza, menilai konvoi telah kehilangan fokus terhadap tujuan utamanya: membantu warga Gaza yang terjebak dalam blokade dan perang.
Menurutnya, selama berhari-hari para peserta justru terjebak di sebuah stasiun pengisian bahan bakar terbengkalai yang dipenuhi bekas lubang peluru. Lokasi itu, kata dia, pernah digunakan oleh kelompok ISIS pada masa lalu.
Ia juga menilai banyak peserta tidak benar-benar memahami kondisi wilayah yang mereka masuki maupun risiko yang sedang mereka hadapi. “Banyak orang tidak memahami di mana mereka berada dan seberapa serius situasi yang sedang terjadi,” ujarnya.
Felipe berpendapat bahwa setelah sejumlah aktivis ditangkap, konvoi seharusnya segera meninggalkan kawasan tersebut dan kembali ke Kota Misrata (di Libya Barat). Menurutnya, rombongan tidak memiliki sumber daya maupun pengaruh yang cukup untuk mengubah situasi di lapangan.
Ia bahkan mengungkapkan adanya perbedaan pandangan internal menjelang operasi pembubaran konvoi. Sehari sebelum penggerebekan terjadi, saat penyelenggara memutuskan bergerak menuju perbatasan Libya Timur, dirinya tidak diundang dalam rapat karena kerap menyampaikan kritik.
Menurut Felipe, rencana yang sedang dipertimbangkan saat itu adalah mendirikan perkemahan permanen di kawasan perbatasan atau melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk tekanan politik. Baginya, strategi tersebut tidak realistis dan justru memperbesar risiko bagi para peserta.
Pengalaman pahit itu membuatnya kehilangan keyakinan terhadap efektivitas konvoi bantuan melalui jalur darat.
“Orang-orang kami mempertaruhkan nyawa untuk mengakhiri blokade Gaza. Kami datang ke sini dan mempertaruhkan nyawa, tetapi pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam yang kini dirasakan sebagian peserta. Apa yang semula dimulai sebagai misi solidaritas internasional berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi kebuntuan politik, penahanan aktivis, dan perdebatan mengenai strategi perjuangan.
Setelah rangkaian peristiwa dalam beberapa pekan terakhir, peluang konvoi-konvoi serupa untuk mendapatkan jalur aman melintasi Libya menuju Pelintasan Rafah di perbatasan Mesir tampak semakin kecil.
Haftar Mendukung dan Didukung Zionis?
Situasi ini semakin kompleks mengingat Khalifa Haftar, penguasa de facto Libya Timur, dalam beberapa tahun terakhir berulang kali menunjukkan keinginan untuk membangun hubungan dengan ‘Israel’. Berbagai laporan juga menyebutkan bahwa Haftar pernah melakukan kunjungan rahasia untuk bertemu pejabat ‘Israel’.
Hingga kini belum diketahui apakah kedekatan Khalifa Haftar dengan ‘Israel’ dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi sikap otoritas Libya Timur terhadap konvoi bantuan yang berupaya menuju Gaza. Namun keputusan membatasi pergerakan para aktivis internasional telah memicu kritik dari kalangan pegiat hak asasi manusia.
Estelle Allemann, peneliti hukum dari MENA Rights Group, menilai tindakan yang diberlakukan otoritas Libya Timur merupakan langkah yang mengkhawatirkan; karena berpotensi menjadikan kontrol perbatasan sebagai alat untuk menghambat solidaritas kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Menurut Allemann, pembatasan perjalanan terhadap para aktivis konvoi bantuan menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemungkinan kriminalisasi terhadap dukungan sipil bagi Gaza.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan tren yang lebih luas di kawasan, di mana berbagai bentuk aktivisme pro-Palestina semakin sering menghadapi tekanan dan pembatasan.
Konvoi Dibubarkan, Perjuangan Berlanjut
Di tengah berbagai kritik dan spekulasi yang berkembang, Organisasi Maghreb Sumud—salah satu penyelenggara utama konvoi—merilis pernyataan resmi untuk menjelaskan keputusan mereka mengakhiri perjalanan.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut mengatakan keputusan memulangkan sebagian besar peserta diambil setelah mempertimbangkan secara menyeluruh situasi di lapangan, termasuk aspek kemanusiaan dan keamanan.
“Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan, kemanusiaan, dan keamanan, diputuskan bahwa seluruh delegasi dan peserta akan kembali ke negara masing-masing,” demikian isi pernyataan tersebut.
Meski konvoi dibubarkan, perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Sejumlah kecil pejabat dan perwakilan konvoi akan tetap berada di kawasan untuk mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan sekaligus melanjutkan upaya hukum dan diplomatik terkait sepuluh aktivis yang masih ditahan.
Penyelenggara juga menepis anggapan bahwa konvoi tersebut merupakan bentuk konfrontasi politik terhadap pihak tertentu.
Menurut mereka, sejak awal konvoi global sumud dirancang sebagai gerakan sipil independen yang membawa pesan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang menghadapi blokade, kelaparan, dan keruntuhan sistem kemanusiaan di Gaza.
“Sejak awal, konvoi global sumud tidak pernah menjadi proyek konfrontasi dengan pihak mana pun. Ini adalah inisiatif sipil dan kemanusiaan yang independen, yang membawa pesan moral solidaritas bagi rakyat Palestina di Gaza,” tegas organisasi tersebut. (MEE)
